STIH Muhammadiyah Bima Gelar Stadium General Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia

Iklan Semua Halaman

.

STIH Muhammadiyah Bima Gelar Stadium General Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia

Minggu, 29 Desember 2019
Suasana Stadium General Kedudukan Mahkamah Konstitusi RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang Digelar di Kampus STIH Muhammadiyah Bima, Minggu (29/12/2019). Ketua MK RI, Dr Anwar Usman SH MH Menjadi Pembicara Utama Kegiatan Tersebut. Foto MR/ Berita11.com.

Kota Bima, Berita11.com— Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima menggelar stadium general bertajuk Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Minggu (29/12/2019). Stadum General yang digelar di kampus setempat menghadirkan Ketua MK RI, Dr HAnwar Usman SH MH sebagai narasumber.

Ketua BPH STIH Muhammadiyah Bima, Syatur Ahmad  menyampaikan apresiasi terhadap Ketua MK RI atas kehadiran memaparkan tentang kondisi dan prestasi kampus STIH Muhammadiyah Bima dalam dunia pendidikan tinggi yang memberikan ilmu agama dan ilmu hukum.

Ketua MK RI, Dr H Anwar Usman SH MH mengatakan, dalam penyampaian pendapat di muka umum, harus tetap menjaga kesopanan atau memilih bahasa tepat untuk menuntut hak.

“Karena dalam orasi kita tidak boleh asal bicara untuk menuntut suatu hak, namun menyakiti perasaan orang lain,” katanya.

Dijelaskannya, salah satu kewenangan MK adalah membubarkan partai politik, maka KPU 
dan BAWASLU harus mengetahui bahwa pada Agustus tahun 1960 dikeluarkan keputusan tentang pembubaran partai politik oleh Ir Soekarno.

“Sekarang tidak ada yang bisa membubarkan partai politik termasuk Presiden, KPU dan Bawaslu kecuali Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, menyelesaikan sengketa masalah umum, karena belum ada pengadilan yang menilai secara khusus, sehingga yang memiliki kewenanangan adalah Mahkamah Konstitusi.


Pria asli Sila Kabupaten Bima ini menegaskan,  terkait persidangan sengketa hasil Pilpres beberapa bulan lalu, tidak ada sedikitpun yang ditutupi oleh Mahkamah Konstitusi. “Kami tidak pernah tunduk pada siapapun atau takut pada siapapun, karena kami hanya melakukan pekerjaan kami, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Anwar juga menjelaskan,  apa yang menjadi kewajiban MK sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku, untuk bisa memberikan sesuatu yang adil saat persidangan sengketa dalam bentuk perkara politik ataupun bentuk lainnya sebagaimana kewenangan MK.

Setelah pemaparan secara umum oleh Ketua MK RI, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab. Stadium general  diikuti lebih kurang 200 orang. Selain Ketua MK RI, Dr H Anwar Usman SH MH, kegiatan juga diikuti Waka Polres Bima Kota, Kompol Syafrudin, Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Bima, Eko ST , Ketua KPU Kota Bima, Mursalim S.Pd.I, Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran S.Pd.I SH,  Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaimin S.Pd.I, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH, mahasiswa STIH Muhammdiyah Bima dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima. [MR]