Bantuan Pemrov Rp160 Juta, Tapi Realisasi Diduga Rp60 Juta, PMK Soki Datangi Inspektorat -->

Iklan Semua Halaman

.

Bantuan Pemrov Rp160 Juta, Tapi Realisasi Diduga Rp60 Juta, PMK Soki Datangi Inspektorat

Selasa, 14 Januari 2020
Sejumlah Pemuda Desa Soki saat Mendatangi Inspektorat Kabupaten Bima, Selasa (14/1/2020) Siang.

Kota Bima, Berita11.com— Sejumlah orang yang menamakan diri Pemuda Menuntut Keadilan (PMK) Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima mendatangi Inspektorat Kabupaten Bima, Selasa (14/1/2020). PMK menyoal realisasi bantuan Pemrov NTB kepada Desa Soki, dari Rp160 juta, diduga hanya dilaksanakan Rp60 juta.

Pemuda Desa Soki yang dipimpin Hamdiah alias Panglima Soki, juga menyoal dana desa tahun 2018-2019 Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Massa kemudian diterima beraudiensi dengan pejabat dan tim audit Inspektorat Kabupaten Bima.

“Kami meminta Inspektorat kabupaten Bima segera mengawasi dan menguudit  pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Soki,” desak Hamdiah saat audiensi.

Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Bima segera menginvestigasi terkait pengelolaan anggaran BUMDES Soki. Selain itu, meminta Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Bima terkait pengelolaah ADD Soki.

“Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Bima segera menindaklanjuti, jika Inspektorat Kabupaten Bima melindungi Kades-Kades yang mermasalah, maka akan berhadapan dengan kami sebagai rakyat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bima, Drs Dahlan yang menerima massa, menjelaskan,  pihaknya akan hadir melakukan pemerisaan, asal ada mekanimsme. “Silakan membuat surat pengaduan dengan dilengkapi data awal untuk dilakukan investigasi,” katanya.

Menurutnya,  setiap tahun Inspektorat selalu melakukan pengawaan secara tertulis. Setiap tahun selalu ada hasil, karena itu tugas khusus. “Kalau ada surat pengajuan dan dilengkapi data dokumen awal untuk dilakukan investigasi,” ujarnya.

Adapun berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), menurutnya, Inspektorat terikat peraturan bahwa dokumen tidak bisa diberikan. 

“Yang bisa kami berikan dokumen tersebut hanya bupati. Setelah kami berikan bupati membuat rekomendasi untuk ditidaklanjuti ke pihak kepolisian. Karena yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan itu hanya pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian,” jelasnya. [RD]