CV Rahmawati Tegaskan tak ada Kelangkaan, Komisi 2 sudah Monev di Gudang Pupuk Kaltim -->

Iklan Semua Halaman

.

CV Rahmawati Tegaskan tak ada Kelangkaan, Komisi 2 sudah Monev di Gudang Pupuk Kaltim

Friday, January 17, 2020
Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima Melihat Langsung Ketersediaan Pupuk di Gudang Pupuk Kaltim Cabang Bima di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Rabu (15/1/2020) lalu. Foto Ist.

Bima, Berita11.com— Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk, khususnya di wilayah kerja perusahaan setempat seperti di Kecamatan Bolo dan Madapangga. Apalagi sebelumnya, pihak Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) langsung di Gudang Pupuk Kaltim pada Rabu (15/1/2020) lalu.

“Pupuk di gudang penuh semua, gudang di Kabupaten Bima dan Kota Bima,” tandas H Ibrahim.

Pengusaha ini berharap semua pihaknya yang asal menudingnya membuktikan seperti berkaitan masalah kelangkaan pupuk. Karena ditegaskannya tidak ada kelangkaan pupuk. Stok pupuk tetap tersedia di gudang pupuk, sehingga pihaknya menolak dituduh sebagai biang permasalahan pupuk.

“Kalau menuding sesorang mahalnya harga pupuk, (jika) tidka mampu dibuktikan, itu dapat kami laporkan ke pihak berwajib dengam pasal pencemaran nama baik,” tandasnya.

Adapun berkaitan proses order pupuk merujuk peraturan pemerintah yaitu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sebagaimana kebijakan PT Kaltim, sebagai produsen pupuk bersubsidi, petani berhak mendapatkan pupuk 200-250 kg/ hektar, walaupun pada kenyataannya petani membutuhkan pupuk hingga 500-600 kg/ hektar. Bahkan ada yang sampai 1 ton.

Untuk menyiasati kekurangan dari subsidi pupuk yang terbatas, CV Rahmawati membantu BUMN produsen pupuk dengan mensosialisasikan alternatif pupuk nonsubsidi untuk menutupi kekurangan. Karena umumnya tingginya permintaan pupuk juga disebabkan kebutuhan di luar RDKK, karena masifnya aktivitas petani baru menanam.

Petani yang Memiliki Kebutuhan di atas e-RDKK Dianjukan Menggunakan Pupuk Nonsubsidi

H Ibrahim menjelaskan poin isi surat kesepakatan Asosiasi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Bolo, sebagaimana kesepakatan rapat Asosiasi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Bolo, yang ditandatangani Ketua Ahmad Abdullah dan Sekretaris Ahmad, S.Ag, tanggal 17 Januari 2020, asosiasi menyatakan, sesuai isu serta banyak kritikan dari masyarakat, hasil pembinaan dari Distributor CV Rahmwati, bahwa kesepakatan kembali kami seluruh pengecer Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang berkaitan dengan surat kesepakatan kami 14 Januari 2020 tentang cara penjualan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi antara lain:



  1. Kami sampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya dengan adanya cara penjualan pupuk tersebut, kami tarik kembali dan kami nyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan keadaan ekonomi petani serta aturan yang berlaku
  2. Cara/ sistem penjualan pupuk bersubsidi dan nonsubsidiakan kami jual sesuai aturan yang berlaku berdasarkan e-RDKK serta Harga Eceran Tertinggi (HET).
  3. Bagi petani yang mempunyai kebutuhan di atas ketentuan e-RDKK akan kami anjurkan untuk menggunakan pupuk non subsidi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, asosiasi pengecer resmi pupuk di Kecamatan Bolo membuat kesepakatan. Namun kemudian direvisi, penjualan pupuk untuk petani yang memiliki kebutuhan di atas e-RDKK dianjurkan menggunakan pupuk nonsubsidi.

Sebelumnya, pada Rabu (15/1/2020) DPRD Kabupaten Bima memantau ketersediaan pupuk di Gudang Pupuk Kaltim Cabang Bima yang berlokasi di Kecamatan Madapangga.

Rombongan Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima dipimpin langsung Ketua Komisi 2, Muhammad Natsir, S.Sos didampingi Wakil Ketua Ismail.S.Ag, Sekretaris Ruslan.S.Pd dan 8 anggota lainnya yaitu Mahdalena SS, MM, Hj. Suhartini, Mustakim, H. Mustakim, Ramdin,SH, Kurniawan, dan H.Abdurahman.S.Sos.


Foto Bersama Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim dengan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima serta Sejumlah Kepala OPD Terkait di Kabupaten Bima, saat Peninjauan Stok Pupuk di Gudang Pupuk Kaltim Cabang Bima di Madapangga, Rabu (15/1/2020) lalu. 

Proses pemantauan tersebut juga didampingi sejumlah kepala OPD meliputi Kadis Perindag Kabupaten Bima, H. Muzakir, M.Sc, Kadis Koperasi dan UMKM, Iwan Setiawan,SE, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Ir. Indra Jaya, dan Direktur PDAM H. Khaeruddin ST MT serta jajaran lainnya.

“Kita ingin memastikan agar pupuk bagi kebutuhan para petani kita tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjangkau, serta terdistribusi dengan baik kepada petani kita,” ujar Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Natsir, S.Sos. [RD/*]