Distribusi Sesuai e-RDKK, Direktur CV Rahmawati Tegaskan tak ada Kelangkaan Pupuk di Soromandi -->

Iklan Semua Halaman

.

Distribusi Sesuai e-RDKK, Direktur CV Rahmawati Tegaskan tak ada Kelangkaan Pupuk di Soromandi

Sunday, January 26, 2020
Suasana Pertemuan antara Distributor Pupuk, Para Pengecer Pupuk, Camat Soromandi, UPT Pertanian dan Anggota Muspika Soromandi Membahas Pendistribusian Pupuk di Wilayah Setempat, Kamis (23/1/2020) lalu.


Bima, Berita11.com— Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim, salah satu distributor resmi pupuk pertanian di Kabupaten Bima, menegaskan, tidak ada kelangkaan pupuk di wilayah Soromandi Kabupaten Bima. Pupuk tetap didistribusikan ke Kecamatan Soromandi, sesuai e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Penegaskan tersebut disampaikan Direktur CV Rahmawati, menyikapi isu pemuda di Soromandi yang mengancam membakar spanduk IDP, karena menganggap ada kelangkaan pupuk.

“Sebetulnya tidak ada kelangkaan pupuk di Soromandi, kami tetap ditribusi pupuk sesuai e-RDKK di Kecamatan Soromsndi,” tandas H Ibrahim, Kamis (23/1/2020) lalu.   

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis, 23 Januari 2020 lalu di kantor Camat Soromandi di Desa Kananta, berlangsung pertemuan antara Distributor Pupuk, CV Rahmawati dengan para pengecer, 

Camat Soromandi, Kepala UPT Pertanian, Komandan Koramil Donggo, membahas pendistribusian dan harga pupuk di Kecamatan Soromandi.

Camat Soromandi, Julkifli SH, M.Hum, mengatakan,  pihaknya sudah mendatangi para pengecer pupuk dengan didampingi Danramil Donggo serta staf camat setempat. Para petani ingin mengetahui permasalahan pendistribusian pupuk oleh  distributor ke tngkat pengecer.

Menurut Julkifli, harus ada kesepakatan antara pengecer dengan petani. Walaupun pada sisi lain, bisnis tetap merupakan bisnis. Namun HET yang telah ditetapkan pemerintah harus terbuka. Pihaknya sudah memiliki kesepakatan dengan distributor pupuk, Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim, yang mana dalam kesepakatan itu, apabila distributor akan mengirim pupuk ke pengecer,  harus  berkoordinasi dengan PPL.



Perwakilan Distributor Pupuk CV Rahmawati, Imam, menjelaskan, bahwa ada tata tertib penyaluran pupuk bersubsidi yaitu,  para pengecer berkoordinasi dengan pihak PPL, tidak  menjual pupuk bersubsidi dengan sistem paket, tidak menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

“Para petani hanya dapat pupuk 200-250 Kg per hektar, maksimal petani hanya 2 hektar,” katanya.

Pada pertemuan tersebut disepakati, Camat selaku Ketua KP3  tingkat kecamatan bersama Muspika akan melaksanakan monitoring pendistribusian pupuk dari distributor ke para pengecer. Jika ditemukan pengecer yang melanggar ketentuan, maka akan ditegur dan dibina. Namun jika tidak diindahkan, akan dilakukan tindakan tegas seperti pencabuan izin  pengecer pupuk. [RD]