DPMPTSP Kabupaten Bima Terseret ke Pengadilan Gegara Investor PMA “Abal-abal”

Iklan Semua Halaman

.

DPMPTSP Kabupaten Bima Terseret ke Pengadilan Gegara Investor PMA “Abal-abal”

Senin, 13 Januari 2020
Ilustrasi. Image Source

Bima, Berita11.com— Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pernah ikut terseret hingga Pengadilan Negeri (PN) Bima karena kasus sengketa lahan gegara investor perusahaan modal asing (PMA) “abal-abal” yang hendak investasi di Desa Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima, Atok Kusdiantoro SE menyebutkan, dinas setempat diseret sebagai pihak turut tergugat di PN Bima. Karena dianggap berkaitan dengan investasi perusahaan asing sektor pariwisata yang belum melengkapi seluruh ketentuan dan tahapan perizinan.

“Beberapa waktu lalu, saya pernah ikut menjadi turut tergugat, investasi PMA Matra Village, yang di Poja Sape, yang abbal-abal. Cuma dia terganjal masalah tanah, bule punya, yang dibeli tanah sengketa, kita tidak tahu detailnya, karena pengajuan sekarang lewat online,” ujar Atok kepada Berita11.com di DPMPTSP Kabupaten Bima, Kamis (9/1/2020) lalu.

Atok menjelaskan, proses pengajuan izin tak mesti datang dan melampirkan bahan ke DPMPTSP. Namun melalui kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan Online Single Submission (OSS), memudahkan para calon investor untuk mengajukan izin. Hanya saja terdapat kekurangan dari sistem tersebut.

Menurut dia, beberapa hal yang dikuatirkan pemerintah daerah, sistem online tersebut dimanfaatkan investor abal-abal. Demikian halnya dengan izin prinsip yang dikeluarkan pemerintah daerah, dikuatirkan dimanfaatkan untuk jaminan agunan atau modal di perbankan dengan modus investasi yang tidak jelas. Walaupun pada sisi lain, nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha pariwisata dikantungi Mantra Village setelah mendaftar di OSS, belum efektif karena masih banyak proses izin lain dan tahapan yang harus dilengkapi, seperti indeks gangguan, IMB, dokumen lingkungan serta dokumen lainnya.

“Melalui OSS, izin itu bisa diterbitkan sendiri oleh pemohon, tapi harus melewati tahap-tahap pemenuhan komitmen, termasuk tata ruang, izin dokumen lingkungan. Sebelum itu terpenuhi semua, maka izinnya yang dikeluarkan melalui OSS belum berlaku efektif. Artinya belum dianggap izin,” katanya. 

Menyoal modus investor asing yang hendak menguasai lahan dengan menggunakan nama warga lokal dalam proses pembebasan lahan dan pengajuan izin, DPMPTSP belum memperoleh laporan terkait modus tersebut. [RD]