Izin Prinsip Dikeluarkan Pemkab Bima Tahun 2016, Investor Garap Tambak di Parado -->

Iklan Semua Halaman

.

Izin Prinsip Dikeluarkan Pemkab Bima Tahun 2016, Investor Garap Tambak di Parado

Senin, 13 Januari 2020
Atok Kusdiantoro SE. Foto US/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengeluarkan izin prinsip untuk PT Pelita Insan Timur, investor yang akan menggarap tambak udang di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Saat ini, perusahaan tersebut dalam proses pembebasan akses jalan, walaupun terdapat resistensi dari masyarakat.

Hal tersebut diakui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima, Atok Kusdiantoro SE. “Kemarin, saya dipanggil pak wakil bupati (Bima) terkait dengan Hotel Santika, dianggap kita (Pemkab Bima) menghambat investasi, ternyata permasalahan bukan itu. Mereka sedang proses melengkapi perizinan. Sebelum ke sini, kan harus melengkapi dokumen lingkungan, dokumen tata ruang,” ujar Atok di DPMPTSP Kabupaten Bima, Kamis (9/1/2020) lalu.

Dijelaskan mantan Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Bima ini, investasi perusahaan tambak di Kecamatan Parado satu paket dengan Hotel Santika. Orang yang mengurus dokumen perizinan pun orang yang sama. Sebelumnya, perusahaan itu sudah pernah menyampaikan laporan perkembangan kegiatan (LKPN) kepada pemerintah pusat. Hal itu dicek oleh DPMPTSP melalui sistem online.

Baca Juga:
“Invetasi harus izin prinsip dulu, mau masuk investasi ke sini, itu ada keluar izin prinsip untuk tambak udang di Parado tahun 2016. Setelah izin keluar, dia ada kewajiban melapor LKPN ke pusat, tapi melalui kita. Pernah melapor, tapi perkembangannya nol,” ujarnya.

Menurut Atok, setiap investor yang mengantungi izin prinsip memiliki kewajiban melaporkan perkembangan investasinya setiap tiga bulan. Hal itu dapat dimonitoring oleh pemerintah daerah (DPMPTSP) melalui sistem online. Adapun izin prinsip hanya berlaku tiga tahun dan jika selama rentang waktu itu investor belum melaksanakan kegiatan serta tidak melengkapi berbagai dokumen izin lainnya, maka harus mengurus dari awal izin prinsip. 

“Lebih dari tiga tahun harus mengurus dari nol lagi,” katanya.

Atok mengatakan, secara umum, izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bima melalui DPMPTSP setelah ada rekomendasi tata ruang dikeluarkan Dinas Perkim dan PUPR.

Baca Juga: Investor Berminat Bangun Hotel Baru di Kalaki

“Prosesnya melalui PU, masih di Dinas Perkim untuk bangunan, untuk pengesahan bangunan, RAB di Dinas Perkim. Izin prinsip itu tertuang tiga tahun, kalau tidak ada aktivitas penanaman modal, tidak berlaku dan harus urus dari awal lagi,” katanya.

Diakuinya, salah satu kendala yang dihadapi investor tambak di Parado adanya resistensi dari masyarakat yang menyoal proses pembukaan lahan jalan untuk kegiatan investasi tambak undang tersebut. [RD]