Jika Oknum ASN Kabupaten Bima tak Dipecat, LMPI Ancam Gerakan Seluruh OKP dan BEM

Iklan Semua Halaman

.

Jika Oknum ASN Kabupaten Bima tak Dipecat, LMPI Ancam Gerakan Seluruh OKP dan BEM

Selasa, 28 Januari 2020
Aksi Massa LMPI NTB di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Selasa (28/1/2020). Massa Mendesak Bupati Bima segera Menerbitkan SK Pemecatan Dua Oknum ASN yang Terlibat Kasus Asusila dan ITE. 


Bima, Berita11.com— Massa Laskar Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (LMPI NTB) Bima Korwil VIII,  yang dikoordinir Riyan Fals, menggelar aksi di depan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima di Woha, Selasa (28/1/2020) pagi. Massa mendesak Bupati Bima segera memecat oknum ASN lingkup Kabupaten Bima, AM oknum pengawas pendidikan dan istrinya berinisial SH, yang juga oknum kepala sekolah di wilayah Kabupaten Bima.

Dalam aksinya, massa LMPI mengancam akan melakukan aksi besar-besarn bersama seluruh BEM dan OKP se-Kota Bima dan Kabupaten Bima, jika tuntutan mereka tidak direspon dalam waktu 2x24 jam.

Sesuai pernyataan sikapnya, LMPI juga mendesak Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima segera mengajukan sanksi administratif berupa SK pemecatan kepada Bupati Bima, untuk pasangan suami isteri yang tersangkut kasus asusila dan pelanggaran UU ITE.
Selain itu, meminta LHP internal Dinas Dikbudpora berkaitan dugaan kasus asusila dan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh oknum pasangan suami isteri menyandang status ASN itu.

“Kami meminta kepada Kadis Dikbudpora turut melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum pasangan ASN tersebut, karena diduga korban pelecehan lebih dari satu orang dan mencoreng marwah dunia pendidikan,” teriak massa.

Selain itu, LMPI juga mendesak Kadis Dikbudpora agar memposisikan pelanggaran kasus itu berdasarkan peran pelaku masing-masing dan meminta Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima agar tegas dalam menyikapi kasus itu hingga berujung pemecatan kedua oknum ASN itu.

“Muatan tanggung jawab seorang guru tersebut telah dipaparkan secara jelas pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU. No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, anak sebagai generasi pelanjut tongkat estafet dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, tanggung jawab terbesar negara adalah menjamin kesejahteraan tiap warga negara dan melindungi terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 dan 21 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” pernyataan sikap LMPI.

Menurut Riyan Fals, seluruh regulasi yang ada justeru yang terjadi di Kabupaten Bima dan berbanding terbalik dengan tujuan dan cita-cita bangsa. “Tragedi tersebut justeru mencoreng dunia pendidikan dan hak yang melekat di setiap individu ataupun anak didik sebagai warga negara untuk jaminan kesejahteraan,” katanya.

Dikatakannya, tugas pemerintah daerah menjemput kewenangan tersebut sebagaimana kewenangan yang diatur dalam pasal 23 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polemik yang bergulir dan melibatkan seorang guru sebagai pendidik, serta pelajar sebagai peserta didik dalam kasus asusila harus mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah sebagai bentuk bahwa dunia pendidikan adalah hal vital yang harus diselamatkan dan tidak mampu tercoreng dengan dalil apapun.

“Maka dari itu, kami dari Laskar Pemuda Dan Mahasiswa (LMPI) NTB menegaskan kepada pemerintah daerah segera mengambil langkah dalam menyikapi berbagai persoalan lebih-lebih persoalan yang melibatkan oknum ASN tersebut,” teriak Ryan.

Menurutnya, langkah etis dan sanksi administratif dari kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab terbesar kepala daerah dalam mencetuskan terobosan, sekaligus efek jerat sebagai bentuk pelajaran untuk ASN-ASN lain, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena itu,  kami minta kepada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima segera memecat dua oknum ASN yang telah melakukan tindakan asusila dan segra menemui kami untuk memberikan tanggapan terkait apa yang menjadi tuntutan kami,” kata orator lainnya.

Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs A Salam Gani menanggapi sorotan massa. Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari Polres Bima Kota berkaitan persoalan pengawas dan Kepala SD di Kecamatan Langgudu.

“Setelah kami menerima surat dari pihak Polres Bima Kota,  kami telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap kedua orang ASN itu berdasarkan surat penetapan tersangka dari Polres Kota,” ujar mantan Kepala SMPN 1 Bolo Kabupaten Bima ini. 

Dijelaskannya, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima sudah menunjuk pengganti oknum kepala sekolah dan pengawas itu. 

“Jadi, kesimpulannya kami sudah mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada kedua ASN yang melakukan tindakan amoral, lewat UPTD Dikpora Kecamatan Langgudu” katanya.

Menurutnya,  tugas Dinas Dikbudpora hanya sebatas mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Adapun berkaitan pemecatan ASN, akan dilakukan setelah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.


Jawaban Sekretaris Dinas Dikbudpora tersebut tidak memuaskan massa. LMPI NTB meminta pemerintah daerah segera memecat dua oknum itu. Bukan menerapkan pemberhentian sementara.

Kepala Bidang Operasional Satuan Pol PP Kabupaten Bima,  Suhardi MH yang turut mendampingi Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, menjelaskan, seorang ASN baru bisa dipecat setelah ada landasan hukum. Yaitu keputusan pengadila yang berkekuatan hukum.

“Tugas Dinas Dikbudpora hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara dan itu sudah dilakukan oleh dinas,  bahkan Dikbudpora sudah menunjuk pelaksana tugas,  pengganti kedua orang ASN itu,” katanya.

Tak lama kemudian, massa LMPI membubarkan diri dengan tertib, setelah sempat masuk ke Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, untuk menunggu SK pemecatan dua ASN yang 
terlibat kasus asusila dan ITE. [RD]