Komentar |
| Ketua DPD PKS Kabupaten Bima, Abdu Rahman saat Menerima Pendaftaran Bakal Calon Bupati Bima, Rabu (15/1/2020). Foto US/ Berita11.com. |
Bima, Berita11.com— DPD Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kabupaten Bima menindaklanjuti isyarat koalisi yang dibangun Ketua Tim Pemenangan Pilkada
Serentak 2020, Dr H Zulkieflimansyah dengan PDI Perjuangan. Koalisi itu juga
terbuka pada Pilkada Kabupaten Bima.
Dalam proses penjaringan calon bupati dan calon wakil bupati Bima, Ketua
DPD PKS Kabupaten Bima, Ustadz Abdu Rahman memastikan tidak ada mahar politik
untuk mendapatkan partai setempat. Adapun dalam konteks pemenangan calon yang
akan diusung kelak, tentu melalui upaya pemenangan dan penggalangan dukungan,
sehingga segala dana pemenangan akan dibicarakan bersama.
“Kalau mahar politik di PKS tidak ada. Tapi bahwa politik ini
menghendaki pemenangan dan untuk proses pemenangan itu butuh dinamisasi, butuh
pergerakan dan sebagainya. Kita pasti akan membicarakan dana pemenangan,”
katanya saat menerima pendaftaran bakal calon Bupati Bima di Sekretariat PKS di
Woha, Rabu (15/1/2020).
Adapun terkait koalisi PKS dengan PDIP pada Pilkada serentak di NTB,
bergantung komitmen masing-masing Parpol tersebut. PKS Kabupaten Bima memiliki
pengalaman ditinggalkan partai koalisi pada injuri time saat Pilkada 2015 lalu.
“Selama ini yang kita komunikasikan dengan orang PDIP, ada deal-deal
soal itu, bahwa PDIP akan bersama PKS pada Pilkada kabupaten/kota, (termasuk) selain
Mataram. Artinya di semua DPD. Apakah nanti akan teraliasisasi seperti itu,
sangat bergantung kemauanan masing-masing untuk berkomitmen,” katanya.
Ditegaskanya, keputusan dari atas di PKS mengikat semuanya ke bawah. “Konsekuensi
akan kembali ke anggota yang tidak mengikuti keputusan akan ada sanksinya
sendiri,” katanya.
Dikatakannya, pada prinsipnya DPD PKS membuka peluang untuk siapapun,
baik kader maupun nonkader. Hal terpenting bisa memajukan Kabupaten Bima. [US]