Komisi II Tuding Investor Bodong, Pemkab Bima: Itu tidak Benar -->

Iklan Semua Halaman

.

Komisi II Tuding Investor Bodong, Pemkab Bima: Itu tidak Benar

Saturday, January 25, 2020
Sejumlah bukti yang ditunjukan Pemkab Bima. Foto ist
Bima, Berita11.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima membeberkan sejumlah bukti terkait pembangunan Hotel berlantai Lima di Pantai Kalaki, tepatnya di Desa Panda Kecamatan Palibelo. Hotel tersebut dibangun Investor PT. Pesona Kalaki Mantika.

Hal itu dilakukan karena munculnya tudingan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima yakni M Natsir, S.Sos, sebagaimana yang dilansir Media Online pada Kamis (22/01/2020) beberapa hari lalu yang menyatakan investasi bodong.

"Tidak benar itu. Ijin sudah ada, semua proses dan tahapan sudah dilaksanakan. IMB sudah dilakukan penghitungan besarnya retribusi, penghitungan itu oleh Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bima,’’ jelas Pemkab melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, di Kantor Bupati Bima, Jumat (24/01/2020).

Sebelumnya, kata Chandra, wakil rakyat tersebut menuding bahwa Pemkab Bima yang telah menghadirkan investor Bodong itu. Padahal Menurut Chandra, semua persyarat yang ditanyakan Komisi II itu, semua sudah dilakukan Pemkab Bima.

"Rekomendasi kelayakan tekhnis, untuk melakukan pembangunan gedung lima lantai Hotel Santika itu, dilakukan pemohon PT Pesona Kalaki Mantika, kemudian rekomendasi itu dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bima, pada tanggal 30 Desember 2019," beber Chandra.

Mengenai RT dan RW, lanjut Chandra, Pemerintah telah menerbitkan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang terletak di Dusun kalaki, Desa Panda.

Sedangkan rekomendasi, kata Chandra, berdasarkan keputusan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bima, pada tanggal 7 Desember 2018 dan ditandatangani Sekda Bima sebagai Ketua Tim.

Lebih jauh, Chandra menerangkan berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahwa Pemerintahan Dinda-Dahlan, melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah bekerja dan melakukan analisis masalah AMDAL itu sendiri.

"DLH (Dinas Lingkungan Hidup) bahkan telah mengeluarkan hasil kajian, pada 18 Maret 2019, melalui Keputusan Kepala DLH Kabupaten Bima dan isi Rekomendasi terseut, yakni persetujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup," terang Chandra.

Menurut Chandra, hadirnya Gubernur NTB Dr. Zulkifliemansyah dan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, saat ground breaking beberapa waktu lalu, merupakan upaya serius dan komitmen pemerintah mendorong para investor berinvestasi di daerah Bima. Juga implementasi perintah Presiden RI, yang menghendaki adanya percepatan investasi bagi para Investor.

‘’Bukan sesuatu yang dianggap keliru,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima berharap semua pihak bisa menahan diri, bersama-sama menciptakan kondisi yang sehat bagi investasi. Tidak saling menuding sehingga iklim investasi merugikan Dana Mbojo.

"Harus diakui, pertumbuhan ekonomi melalui sektor Pariwisata di daerah ini mulai menggeliat, dan semua pihak bisa membuka diri, tidak sembarang berasumsi.
Pemkab tetap berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor Pariwisata," tuturnya.

Chandra juga meminta terhdap wakil rakyat, agar bisa ikut membantu mencarikan solusi, jika para investor itu menemui hambatan dalam proses investasi mereka, bukan malah menuding investor bodong dan tidak memiliki  ijin untuk membangun.

‘’Harus diakui ini akan bermuara pada terciptanya lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Bima,’’ pungkas Chandra. [RIS]