Kota Bima Darurat Pelecehan Seksual, Solusinya?

Iklan Semua Halaman

.

Kota Bima Darurat Pelecehan Seksual, Solusinya?

Selasa, 14 Januari 2020
Ilustrasi.


Oleh: Ina La Rayhan 
(Ibu Rumah Tangga dan Pengamat Kebijakan Publik)

Baru-baru ini kota Bima telah viral dengan adanya kejadian dugaan pelecehan seksual pada anak (pedofilia) di SDN 21. Kepala sekolah mengakui bahwa benar adanya dugaan yang melibatkan salah satu oknum pegawai dan korbannya adalah salah satu murid di sekolah tersebut (www.reportasebima.com, 9 Januari 2019). Kejadian ini mengundang banyak kekhawatiran dari para orang tua lain, karena permasalahan ini hanya diselesaikan secara internal dan kekeluargaan sehingga pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana.

Cerita kasus pelecehan seksual pada anak seolah tidak ada habisnya. Nyaris dalam hitungan bulan selalu saja ada nama-nama baru  korban pelecehan seksual tersebut. Itulah contoh sebagian kecil fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pelecehan seksual pada anak-anak ibarat fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang tak terlihat.  Kaum ‘sakit jiwa’ (=baca pedofilia) semakin  menjadi momok yang menakutkan bagi para orang tua di dana mbojo tercinta ini.  Para pedofil ini seolah tak punya hati melakukan ‘aksi’nya terhadap anak-anak.  Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari menyiapkan produk hukum mengatur sanksi bagi pelecehan seksual tersebut sampai pendidikan seksual pada anak sehingga diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.

Namun pada faktanya, upaya tersebut seolah tak punya daya untuk melawan derasnya pelecehan seksual pada anak, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pada tatanan rumah tangga, keluarga telah membentengi anak-anak tentang batasan-batasan bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Namun, di lingkungan sekolah tak sama dengan lingkungan di rumah, lebih-lebih dengan lingkungan masyarakat. Bisakah tercipta kondisi yang serupa dengan lingkungan rumah?

Perlu dipahami pula, bahwa maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di negeri ini khususnya Kota Bima adalah karena negeri ini masih mempertahankan sistem sekulerisme (pemisahan antara agama dan kehidupan). Dengan sistem sekulerisme ini akan melahirkan liberalisme (kebebasan) dalam bertingkah laku termasuk dalam memenuhi keinginan (nafsu) seks. Anak-anak pun menjadi sasaran yang empuk bagi para pedofil, sebab dengan sedikit rayuan dan hadiah mereka bisa meng’iya’kan apa yang diinginkan oleh kaum ‘sakit jiwa’ ini. 

Pedofilia adalah penyakit, beberapa kasus dari pelecehan seksual pada anak  sering melibatkan penyakit kejiwaan lainnya seperti skizofrenia dan distorsi-distorsi kognitif. Penyebab pedofil ini adalah berasal dari psikologi sosial bukan biologis. Tentunya psikologi sosial itu asalnya tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh dari luar individu itu sendiri. Mudahnya untuk akses membaca dan menonton film porno melalui telpon genggam adalah awal bencana rusaknya jiwa sebuah generasi. Bencana ini bahayanya melebihi bencana atau kejadian luar biasa (KLB) yang pernah terjadi, sebab akibat dari pornografi tersebut tidak nampak dengan jelas. Kalaupun nampak hanya terlihat di permukaannya saja. Namun perlahan dan pasti akan merusak generasi bangsa.

KPAI mewartakan, sejak 2013 hingga 2014, statistik pelaku dan korban pelecehan seksualanak naik hingga 100 persen. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh anak, lingkungan pergaulan juga mendorong maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Isu kepercayaan juga mengambil andil dalam kasus pelecehan ini. Menurut psikolog forensik Lia Sutisna Latif, sering kali korban mengalami kejadian traumatis itu tanpa disangka karena pelaku dianggap bukan pihak yang membahayakan. Dalam kasus di Kota Bima ini misalnya, memandang penjaga sekolah dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan rasa aman, padahal kenyataannya, justru oknum itulah yang menjadi predator. Hampir semua kejadian kejahatan itu bersifat repetitif. Kejahatan dulu bisa terulang seiring bertambahnya jumlah pelaku yang bertipe serupa.

Kurangnya edukasi seks yang diterima anak, mulai dari hal dasar seperti pengenalan tubuh dan menjaga diri ketika orang lain ingin menyentuhnya, memang kerap kali disebut sebagai faktor yang menyuburkan fenomena pelecehan seksual terhadap anak. Kendati demikian, ada faktor-faktor lain yang juga membuat anak menjadi korban kriminalitas ini.

Kalau dari sisi kepribadian pelaku, bisa jadi terdapat pengalaman trauma pada masa lalu yang tidak pernah ditangani. Ada orang-orang yang merupakan korban (pelecehan seksual), berubah menjadi pelaku saat beranjak dewasa. Diperlukan pemeriksaan psikologis mendalam untuk menjelaskan ada tidaknya gangguan seksual dalam diri pelaku.

Akar dari masalah tumbuh suburnya kaum sakit ini tidak lain adalah karena moralitas diabaikan. Agama dibuang dari praktik kehidupan, yakni cukup hanya mengatur sholat, puasa, zakat dan ibadah ritual lainnya. Tentu ini sangat memprihatinkan. Liberalisasi seksual ini muncul akibat dari sistem sekuler yang membebaskan manusia untuk membuat aturan sendiri termasuk aturan dalam hubungan seksual. Sistem sekuler memiliki ciri khas yaitu memisahkan kehidupan dan agama

Peran Orang Tua, Masyarakat dan Negara dalam Mencegah Pedofilia

Orang tua bahkan sebelum menjadi orang tua, seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk mendidik anak-anak terutama dalam hal pendidikan seks. Pendidikan seks dalam islam amatlah berbeda dengan sistem sekuler saat ini. Di dalam islam sejak dini anak-anak harus dibiasakan untuk bermain dengan sesama jenis kelamin, menutup aurat, dan tidak diperbolehkan melihat selain dari batas aurat orang tua maupun mahramnya. Semua telah dijelaskan secara rinci dalam islam. Namun juga perlu mendapat dukungan yang kuat dari lingkungan luar rumah yaitu masyarakat dan negara. Sehingga kemungkinan untuk melakukan penyimpangan seks amatlah kecil.

Dalam Islam telah terbukti bahwa masyarakat mempunyai kontrol yang kuat terhadap penyimpangan seks. Satu sama lain saling peduli, jika terjadi penyimpangan masyarakat islam akan segera melaporkannya kepada pemimpin/imamah. Tidak seperti saat ini, masyarakatnya cenderung tak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya.  Padahal, tidak ada jaminan bahwa anak cucu kita tidak akan terjerumus jika kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita.

Pemerintah dalam sistem sekuler hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Bukan sebagai penjaga, pengayom, atau pemelihara. Tidak heran jika penanganan setiap kasus yang terjadi terkesan lamban dan ‘dibolapingpongkan’. Disisi lain, sistem sanksi yang diberlakukan tidak membuat efek jera pelaku pelecehan seksual.

Berbeda dengan pemerintah yang menerapkan sistem Islam. Pemimpin Islam akan senantiasa cepat tanggap. Karena mereka sadar betul bahwa kekuasaan adalah amanah. Mereka juga sadar betul bahwa mereka adalah pemelihara,pengayom, dan pelindung ummat. Sehingga, jika ada orang melakukan kejahatan seksual,maka akan diterapkan sanksi pidana sesuai hukum Allah dalam hal itu.

Dalam Islam, pelaku perkosaan akan diganjar hukuman layaknya pezina. Bila belum menikah maka akan dikenakan seratus kali jilid (QS an-Nur [24]: 2). Sedangkan bila telah menikah maka akan dirajam hingga mati. Imam an-Nasa’i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi saw. menjilid seorang pria yang berzina kemudian Beliau mendapat kabar bahwa pria itu telah menikah (muhshan) maka Nabi saw. memerintahkan untuk merajamnya hingga mati. Pelaksanaan hukuman itu harus dilakukan dihadapan khalayak (QS an-Nur [24]: 2).

Tentu saja korban tidak termasuk yang mendapat sanksi karena statusnya sebagai korban yang teraniaya. Hukuman yang keras ini akan melindungi anak serta memberikan rasa keamanan dan keadilan kepadanya.

Belum lagi budaya hedonisme dan individualisme yang lahir dari sistem sekuler  membuat kita lupa bahwa ada kewajiban lain selain dakwah pada keluarga yaitu dakwah di tengah masyarakat.   Sebab dakwah di tengah masyarakat juga akan memperkuat posisi rumah tangga sebagai baiti jannati (=rumahku surgaku). Seperti dengan melakukan sosialisasi bahwa islam melarang keras perilaku pedofilia.

Sistem islam telah menuntun negara menjadi penjaga agar tidak terjadi krisis moralitas dengan menerapkan aturan islam sebagai landasan dalam membangun pola pikir dan pola sikap anak bangsa. Baik buruknya suatu perbuatan dikembalikan pada hukum islam, bukan hukum buatan manusia yang tentunya akan membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan hukum buatan manusia tidak pernah terbukti mampu menyelesaikan permasalahan krisis moralitas yang tiada hentinya ini.

Agar bisa selamat tentunya setiap muslim harus menerapkan islam secara kaffah (keseluruhan).

“Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (TQS. Al Hasyr : 7).

Allah Subhanahuwata’ala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya,
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”
(TQS. : Ar Ruum : 41)


Wallahu ‘alam bisshowab.