Monitoring Enam Kecamatan, Bagian Perekonomian Temukan LPG Bersubsidi Dijual hingga Rp30 Ribu -->

Iklan Semua Halaman

.

Monitoring Enam Kecamatan, Bagian Perekonomian Temukan LPG Bersubsidi Dijual hingga Rp30 Ribu

Thursday, January 30, 2020
Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si dan Tim Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima saat Melaksanakan Monitoring Pengawasan LPG Bersubsidi pada Salah Satu Pangkalan di Kecamatan Madapangga, Selasa (28/1/2020) lalu.

Bima, Berita11.com— Elpiji (liquefied Petroleum Gas/ LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram untuk masyarakat miskin belum sepenuhnya dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Hasil monitoring Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima pada enam kecamatan, menemukan LPG 3 Kg dijual hingga Rp30 ribu/ tabung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE, M.Si.

“Temuannya di lapangan harganya Rp20 ribu. Bahkan ada yang 25 ribu. Ini temuan kita di lapangan, dijual Rp20 ribu, Rp25 ribu bahkan sampai Rp30 ribu, terutama di Bolo dan Madapangga, yang kita check kemarin. Hal ini tentu bertentangan dengan SK Bupati Bima, Nomor 188.45/746/03.4 Tahun 2019,” ujar Hariman, Kamis (30/1/2020).

Dikatakannya, monitoring dan pengawasan LPG 3 Kilogram dilaksanakan pada Selasa, 28 Januari 2020 dienam kecamatan, meliputi Kecamatan Bolo, Madapangga, Donggo, Soromandi, Woha dan Monta. “Kemarin yang turun, tim dari Bagian Pereknomian, saya Kabag Perekonomian didampingi Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Usaha Kecil Setda Kabupaten Bima, Suryadin ST,” ucap alumnus Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada ini.

Ada fakta mencengankan yang ditemukan Tim Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima saat melakasanakan monitoriing dan pengawasan. Sebagaimana pengakuan para pemilik pangkalan LPG 3 seperti toko, mengaku membeli LPG 3 dengan harga Rp15 ribu per tabung pada tingkat agen. Padahal sebagaimana diatur oleh pemerintah, HET LPG bersubsidi untuk tingkat agen seharusnya Rp14 ribu.

“Harga di agen sebetulannya dari pangkalan (pengecer) atau di toko seharusnya Rp15 ribu, di agennya di Bima (di Kota Bima, red) ke pangkalan itu Rp14 ribu. Di pangkalan harusnya  Rp15 ribu. Namun setelah kita konfirmasi ke pangkalan, mereka ambil di agen itu sudah Rp15 ribu. Seharusnya 14 ribu, ada kesepakatan mereka (pangkalan) menambbah Rp1.000 per tabung untuk supir. Padahal itu tidak boleh,” tandas Hariman.


SK Bupati Bima Tentang LPG Tabung 3 Kilogram , Tahun 2019.

Menurut Hariman, hal yang dikuatirkan pemerintah daerah, ada penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi untuk kepentingan lain. Padahal LPG 3 Kg merupakan jenis bersubsidi yang diperuntukan untuk masyarakat miskin dan penjualannya diatur oleh pemerintah dalam bentuk HET.

“Jadi, kami sebagai pemerintah meminta pihak agen yang menyalurkan, pihak Pertamina agar menertibkan agen ini. Sekaligus agen menertibkan pangkalan, supaya sesuai HET. Karena nanti yang kita takutkan, kan itu untuk orang miskin tabung 3 Kg. Jangan sampai dimanfaatkan orang-orang yang tidak berhak. Itu yang kita kuatirkann dan tidak inginkan,” katanya.

Mantan Kepala Bidang di BPPKAD Kabupaten Bima ini berharap, Pertamina menertibkan agen LPG agar mematuhi peraturan. Demikian halnya pengecer yang melanggar ketentuan HET, ditertibkan oleh agen LPG.

Diingatkan, pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Bima agar memasang papan informasi HET, sehingga masyarakat bisa mengetahui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Pangkalan yang melanggar, agen yang menertibkan. Yang berhak menertibkan hal tersebut (agen) adalah Pertamina, kemudian agen menertibkan pangkalan. Konsen kita jangan sampai mereka memainkan harga ini. Kita tetap akan memantau setiap saat. Kalau sampai tidak bisa ditertibkan, kami akan berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk meninjau izinnya,” ujarnya.

Hariman memastikan, secara umum stok LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Bima dalam posisi tersedia, sehingga tidak ada kelangkaan. Sebagaimana data Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima, jumlah elpiji di wilayah Kabupaten Bima 84.785 tabung. Adapun jumlah kebutuhan minyak tanah sebelum penghapusan subsidi 10.000 kiloliter.

Secara terpisah, Kepala TBBM (Pertamina) Bima, Yudho Tri Pramono menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan berkaitan hal tersebut. demikian halnya berkaitan monitoring harga. Adapun berkaitan rencana pengaktifan SPBE Bima di Niu, pihaknya belum memperoleh konfirmasi pihak PT Elnusa Petrofin.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Berita11.com, Kepala Pertamina/ Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bima melalui Head of Operation PT Elnusa Petrofin Ardy menjelaskan, pada Senin, 6 Januari 2020 pekan mendatang pihaknya akan melaksanakan tes pengisian gas dari tangki ke tabung LPG.

Selain dari SPBE di Sumbawa, secara umum, LPG 3 kilogram dipasok dari Pulau Lombok oleh PT Tanone. Selama ini, pelayanan kebutuhan LPG di wilayah Bima dan Dompu dilukan oleh masing-masing dua agen perusahaan itu.

Corporate Communication Head, PT Elnusa Petrofin, Arsya Wibowo mengatakan, pihaknya bersama Pertamina saat ini dalam proses pengecekan akhir seluruh sarana dan fasilitas di SPBE Bima yang berlokasi di Niu Kota Bima.

“Jika semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala operasional, insya Allah akan dilakukan go live pada di awal tahun 2020,” katanya saat dihubungi Kamis (2/1/2020).


Dijelaskannya, adapun berkaitan tanggal pasti peluncuran SPBE Bima bergantung hasil uji sarana dan fasilitas pada tahap commissioning pada 6 Januari 2019. “Jika tidak ada kendala dalam satu atau dua bulan ini. Kita pengennya lebih cepat, lebih baik,” ujarnya. [US]