Oknum Kepala SDN 23 Dompu Diduga Pungli PIP, HI: Lapor ke APH, Aruji Membantah -->

Iklan Semua Halaman

.

Oknum Kepala SDN 23 Dompu Diduga Pungli PIP, HI: Lapor ke APH, Aruji Membantah

Sunday, January 26, 2020
Ketua DCW Aruji, SH. Foto ist
Dompu, Berita11.com - Terkait munculnya pemberitaan yang dilansir Lensabima.com bahwa oknum Kepala SD Negeri 23 Dompu diduga telah melakukan praktek pungutan liar (Pungli) bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadis Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mengintruksikan untuk oknum tersebut dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika terbukti.

"Kalau terbukti lapor ke APH aja," ujar Kadis Dikpora saat dikonfirmasi Berita11.com via pesan WhatsApp, Sabtu (26/1/20) malam sekira pukul 23.30 Wita.

Pernyataan tersebut, dibatah Ketua Dompu Corruption Watch (DCW) Aruji, SH. Menurut dia, bagaimanapun juga, Kadis Dikpora memiliki peran penting dalam hal mengambil dan memberikan kebijakan.

Dikatakan Aruji, kalau memang jawaban tentang masalah terbukti atau tidaknya, dan bersangkutan harus dilaporkan ke APH, itu sangat keliru, seharusnya sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan di tingkat daerah harus mengambil kebijakan dengan baik.

"Jika diarahkan ke APH, tentu itu jawaban yang keliru, Kepala Dinas Dikpora harus melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan supaya dilakukan klarifikasi atau mempertanyakan apakah benar atau tidak," saran dia.

Aruji menegaskan, kalaupun itu benar tentu Kadis Dikpora harus melakukan pembinaan atau ada upaya lain untuk mengatasi hal tersebut, dan tidak semua pelanggaran seperti ini digiring ke APH.

"Persoalan masalah APH itu adalah persoalan lain, itu kan secara formal. Minimal Dinas Dikpora harus bijak dalam menyikapi masalah tersebut. Dan membaca kembali secara komprehensif," ujar Aruji.

Ia menyebutkan, mengacu dalam peraturan Mendikbud Nomor 19 tahun 2016 tentang PIP dalam pasal 12 mengatakan, Dinas Dikpora di tingkat kabupaten atau kota wajib melakukan sosialisasi.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 14 menjelaskan tentang sistem monitoring ataupun evaluasi yang dilakukan pihak Dikpora Kabupaten atau Kota sebagai bahan evaluasi.

"Dikpora sudah melakukan sosialisasi atau belum terkait program itu dan sudah sejauh mana? Apakah langkah itu sudah dilakukan atau tidak, supaya itu semua menjadi bahan evaluasi pihak Dinas," tanya Aruji. [RIS]