Pengacara Amirullah Tuding Oknum Polisi Diduga Sekongkol dengan Debt Collector -->

Iklan Semua Halaman

.

Pengacara Amirullah Tuding Oknum Polisi Diduga Sekongkol dengan Debt Collector

Rabu, 15 Januari 2020
Amirullah, SH

Dompu, Berita11.com - Amirullah, SH selaku pengacara Adi Supriyadin menuding atas sikap oknum aparat kepolisian yang bertugas di Polres Bima Kota NTB. Pasalnya, oknum kepolisian tersebut diduga telah melakukan konspirasi jahat yang diperagakan dengan oknum Debt Collector.

Hal itu dibuktikan dengan adanya dugaan pembiaraan terhadap pihak Debt Collctor yang sampai saat ini tidak ada upaya untuk melakukan penahanan atau pangamanan terhadap oknum tersebut, sebagai mana ketentuan dalam KUHP pasal 365 dan 368 tentang pencurian dan perampasan secara paksa.

Selain itu, pihak kepolisian diduga telah memfasilitasi tempat pengerusakan mobil milik Adi Supriyadin itu di areal Polres setempat. Sehingga, Amirullah mengindikasi bahwa ada permainan antara kedua belah pihak.  

“Kami kecewa dan menyesalkan atas tindakan oknum kepolisian yang seolah-olah telah membiarkan, dan melindungi sekaligus bersekongkol untuk melakukan kejahatan bersama oknum Debt Collector,” tuding Advokad muda ini, Rabu (15/1/2020) pagi.

Menurut Amirullah, saat mendatangi Polres Bima Kota pada Selasa (14/1) malam kemarin, malah menemukan fakta baru yang muncul, di mana mobil yang bermerek Daihatsu Terios berwarna hitam metalik dengan Nopol B 1035 KIZ itu telah dipretelin, roda-rodanya sedang dibongkar, bahkan satu diantaranya telah dicabut begitu juga dengan akinya.

“Kami mendatangi Polres Bima Kota dan melihat mobil itu sudah dibongkar, perlu saya tegaskan, belum ada kewenangan pihak kepolisian untuk mengamankan atau menahan atas mobil tersebut, karena itu murni sengketa perdata tentang perjanjian Fidusia,” tegas pria kelahiran dompu bagian wilayah selatan ini.

Pria dengan sapaan akrab Dae Amir ini, menerangkan, memang pada dasarya Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, ayat 3 menyatakan penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debutir cidera janji. Namun, UU dan Pasal itu, terjadi multitafsir yang akhirnya dilakukan pengujian oleh pakar hukum.

Dalam pengujian itu, menghasilkan bahwa pasal tersebut telah dibatalkan dan belum lama ini MK telah mengeluarkan putusan bahwa Debt Collector tidak bisa melakukan ekskusi tanpa ada persidangan leasing dengan pihak konsumen melalui sidang perdata.

“Di sini, saya terkesan bahwa mereka (oknum polisi, red) telah mendaulati siapa yang mampu membuktikan kepemilikannya dialah yang menang. Pada hal, itu kewenangan pengadilan, bukan polisi,” Amirullah kembali menegaskan.

Saat dikonfirmasi sekaligus difasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Bima Kota, lanjut Amirullah, oknum kepolisian menerangkan bahwa mobil yang ditahan oleh oknum Debt Collector itu adalah milik leasing yang beberapa bulan terakhir ini belum membayar cicilan atau menunggak.

Sementara, di sisi lain, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK 010/2012 bahwa debt collctor tidak diperbolehkan untuk melakukan ekskusi kendaraan konsumen. Hal itu juga diperkuat dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 bahwa eksekusi terhadap barang atau benda yang dijamin secara fidusia hanya dapat dilakukan juru sita pengadilan dan didampingi kepolisian apabila melenceng ketentuan tersebut, maka perbuatan itu merupakan tindakan melawan hukum.

"Landasan hukum debt collector untuk melakukan penahanan mobil itu atas dasar apa? Oknum polisi yang memfasilitasi kami, tidak memahami aturan, sehingga oknum polisi itu menjustifikasi seolah-olah mobil itu milik debt collector, pada hal ada pemiliknya,” bebernya.

Hingga saat ini, mobil tersebut masih berada di Polres Bima Kota tanpa memiliki status yang jelas, hanya bersifat pengamanan saja. Untuk itu, Amirullah memberi warning. Jika mobil itu tidak dikembalikan dalam jangka waktu 1 X 24 jam, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Saya selaku kuasa hukum sudah memberikan warning pada pihak kepolisian, apabila pengamanan itu lebih dari 1X 24 jam terpaksa kami tempuh jalur hukum dan melaporkan secara resmi oknum debt dollector itu,” isyaratnya.

Sebelumnya, mobil yang dikendarai Fahmudi alias Citra, Pria 36 tahun itu, dihadang oleh lima orang debt collector saat menuju Bima tepatnya di depan Kantor Imigrasi Bima, sehingga digiring ke Mapolres Bima Kota.

Dengan adanya peristiwa itu, Amirullah berharap terhadap Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima segera menertibkan oknum debt collector yang telah meresahkan warga.

Selain itu, advokat muda ini juga meminta terhadap Kapolres Bima Kota untuk memberikan penambahan ilmu pengetahuan terhadap anggota yang masih minim Sumber Daya Manusi (SDM) terkait aturan atau prosedural yang berlaku.  

“Kami sebagai masyarakat, meminta terhadap Kapolres Bima dan Bima Kota, segera melakukan penertiban debt collector yang ada di wilayah Kabupaten Bima dan Kota. Kami meminta supaya oknum anggota yang SDMnya masih kurang agar diberikan pemahaman, karena kami meragukan untuk hal itu," pintanya. 


Sementara, Kapolres Bima Kota melalui Kasubbag Humas AKP Hasnun menjelaskan, terkait kasus tersebut hingga berita ini diturunkan pihaknya belum mendapatkan inforsi dari Kaur Satuan Reskirim Polres Bima Kota.

“Saya belum menerima laporan terkait panahanan atau pengamanan mobil itu dan barusan saya sudah menghungi Kaur Reskrim,” jelas Hasnun saat dihubungi Berita11.com via Telpon WhatsApp, Rabu (15/1) sore sekira pukul 16.30 Wita. [RIS]