Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Gempa di KSB Dinilai Bermasalah -->

Iklan Semua Halaman

.

Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Gempa di KSB Dinilai Bermasalah

Jumat, 10 Januari 2020
Gambar Ilustrasi
KSB, Berita11.com - Penyaluran bantuan dana rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat musibah gempa beberapa waktu lalu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) NTB dinilai bermasalah. Hal itu yang membuat beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan itu merasa kecewa.

Salah satu warga Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Husen pria 34 tahun mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan bantuan tersebut, sementara, hasil verifikasi awal hingga akhir, tim dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) telah menetapkan rumah miliknya masuk dalam kategori rusak ringan.

“Saya kecewa sekali, tiba tiba saat mau pencairan nama saya tidak ada, mana tim Pokmas, sebelumnya suruh kami perbaiki rumah, sampai kami disuruh ngutang dulu, karena sudah pasti cair dana bantuan itu, ternyata itu tidak cair, lalu bagaimana kami bayar utang," ungkap Husen, Jumat (10/1/20) pagi.

Selain itu, pendataan yang dilakukan Pokmas, kata Husen, tidak tepat pada sasaran khususnya penerima bantuan dan juga banyak pemotongan yang tidak jelas.

Hal itu juga diperkuat keterangan salah satu warga setempat yakni Jafar Ibrahim pria 42 tahun yang merupakan penerima bantuan sebagai kategori rusak ringan, ia mengeluhkan dengan dugaan pemotongan yang dilakukan oknum Pokmas nyaris mencapai Rp1 Juta per orang.

"Dana bantuan itu, kata tim Pokmas ke saya pencairannya sejumlah Rp9.490.000, terus dipotong Rp490 ribu untuk administrasi, Rp200 ribu untuk pembiayaan rekening toko bangunan, Rp300 ribu untuk jasa tim Pokmas yang urus," terang Jafar.

Jafar menjelaskan, pemotongan itu tidak ada dalam berita acara yang seharusnya ditanda tangani kesepakatan antara Pokmas dengan penerima bantuan. "Oknum tim Pokmas potong tanpa ada kesepakatan dan mereka juga mengatakan bahwa pencairan sudah tidak ada lagi," bebernya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM kepada Berita11.com mengatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan pemotongan.

Semua Jenis potongan, dia menegaskan, harus melalui kesepakatan dengan warga khusus penerima bantuan itu dengan dibuatkan berita acara yang diketahui Kepala Desa setempat dan disaksikan Babinsa juga Bhabinkamtibmas.

“Yang jelas tidak ada aturan terkait pemotongan dana bantuan gempa," tegas pria sapaan akrab Azhar ini.

"Kami juga tidak pernah menginstruksikan Pokmas untuk melakukan pemotongan, semua jenis potongan harus ada kesepakatan dengan penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara," sambung Azhar.

Azhar kembali menjelaskan, dana sebesar Rp9.490.000 yang seharusnya diterima warga terdampak musibah bencana gempa itu, disebabkan dana belum semua ditransfer BNPB dan sisanya akan diberikan ke warga penerima bantuan setelah dicairkan atau ditransfer oleh BNPB.

Penuturan senada disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, pihaknya juga membenarkan bahwa dana bantuan rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat gempa itu, tidak ada dalam aturan terkait pemotongan, terkecuali untuk pembiayaan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

"Itupun harus jelas naik dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) secara utuh dalam rencana pemakaian dana yang ada," ungkap Ahsanul Khalik.

Hal serupa juga dipertegas Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST saat dihubungi Berita11.com via telpon WhatsApp Jumat (10/1) siang. Ia mengatakan, tidak dibenarkan apabila ada pemotongan dana bantuan gempa. Jika memang demikian, pemotongan pembiayaan harus sesuai aturan dan RAB.

“Tapi bila pemotongan itu terjadi dikarenakan sama sama setuju, ya tidak masalah, bila tidak, warga bisa melapor ke Polisi," tegas Wakil Bupati.

Dengan adanya persoalan yang muncul, Fud Syaifuddin menghimbau, agar warga khususnya penerima bantuan tersebut bisa konsultasi dengan pihak-pihak terkait. 

"Terkait persoalan ini, warga penerima bantuan, untuk penyelesaiannya silahkan koordinasikan dengan pihak kecamatan," imbuhnya. 


Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Desa setempat Abdullah membenarkan tentang adanya pemotongan itu, tetapi hanya Rp500 ribu dan pemotongan itu untuk anggaran administrasi, sementara untuk pemotongan lain, pihaknya mengaku tidak tahu.

“Kalo Rp500 ribu, saya tau, tapi selain itu saya tidak tahu. jika ada tarikan seperti yang di temukan  perlu dipertanyakan dan suru orangnya lapor ke saya dan kita akan teruskan ke camat,” tegas Abdullah. [AWN]