Program Tata Kota Proyek BPN Bima Mengisahkan Luka Mendalam bagi Fatimah

Iklan Semua Halaman

.

Program Tata Kota Proyek BPN Bima Mengisahkan Luka Mendalam bagi Fatimah

Jumat, 31 Januari 2020
Ibu Fatimah Keluhkan tanah miliknya tidak pernah diketahui. Foto ist

Bima, Berita11.com - Program tata kota proyek Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang berlokasi di Desa Rasabou Kecamatan Bolo mengisahkan luka yang mendalam bagi Ibu Fatimah 60 tahun, warga Desa Rasabou.

Pasalnya, sudah lebih kurang 10 tahun Fatimah tidak pernah mengetahui letak obyek tanah miliknya sesuai dengan tanda bukti hak yang diterbitkan BPN Kabupaten Bima.

Menurut wanita separuh baya yang juga berstatus janda ditinggal mati suaminya ini, program tata kota proyek BPN sekitar tahun 2009 silam itu, cacat secara hukum, karena hanya meniggalkan jejak buruk dan menimbulkan konflik.

"Kalo kita mengkaji arti lambang empat butir padi di logo BPN yang memiliki makna, kemakmuran, Keadilan, Keberlanjutan dan Harmonisasi sosial itu berbanding terbalik yang kami rasakan," keluh ibu Fatimah, Jumat (31/1/20) pagi.

Dikatakan wanita yang hidup seorang diri ini, program tata kota yang awalya untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat hanyalah slogan saja.

"Setelah dilakukan investigasi, dugaan kami di sini ada konspirasi besar-besaran yang dilakukan oknum BPN dan Aparat Desa setempat untuk memperkaya diri pribadi dan kelompok di atas tanah milik kami," ungkapnya.

Untuk itu, Ibu Fatimah meminta terhadap pihak terkait untuk turun cek obyek tanah sesuai dengan tanda bukti hak kami sebagai mana yang diterbitkan BPN Kabupaten Bima.

"Kami mendesak BPN Kabupaten Bima untuk segera turun di lokasi program tata kota yang ada di Desa Rasabou untuk memberikan kepastian hukum kepada kami," pintanya tegas tegas.

Ibu Fatimah kembali menegaskan, apabila pihak pihak terkait tidak mengindahkan apa yang menjadi keluhan mereka, pihaknya bakal melaporkan dengan Pasal 385 KUHP yang terdiri dari 6 ayat sehingga mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut.

Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan lain lain. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

"Jika BPN tidak mau merespon atau tidak turun klarifikasi hak kami, kami akan laporkan," pungkas Ibu Fatimah. [RIS]