Pupuk Bersubsidi Dibatasi oleh Pemeritah, bukan karena Keinginan Distributor

Iklan Semua Halaman

.

Pupuk Bersubsidi Dibatasi oleh Pemeritah, bukan karena Keinginan Distributor

Rabu, 15 Januari 2020
Pimpinan CV Rahmawati, H Ibrahim. Foto US/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Penggunaan pupuk bersubsidi dibatasi oleh pemerintah. Setiap petani hanya berhak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi maksimal 200-250 kilogram per hektar. Namun kenyataannya di Kabupaten Bima permintaan petani terhadap pupuk subsidi mencapai 500-600 kilogram. Hal tersebut menjadi benang merah permasalahan pupuk di Kabupaten Bima.

Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim menjelaskan, pokok permasalahan pupuk di Kabupaten Bima karena tingginya permintaan terhadap pupuk subsidi, yang melebihi ketentuan pemerintah. Pihaknya sebagai distributor hanya menjalankan ketentuan pemerintah melalui produsen pupuk, PT Kaltim yang merupakan perusahaan Negara (BUMN).

“Penggunaan (pupuk) oleh petani melebihi ketentuan dari pemerintah, misalnya satu hektar, hanya 200-250 kilogram, tapi petani menggunakann pupuk 500-600 kg. Kekurangan ini yang disiasati distributor dan pengecer. Untuk membantu kekurangan itu disiapkan pupuk nonsubsidi,” ujar H Ibrahim di Sila, Rabu (15/1/2020).

Dijelaskannya, pelayanan kebutuhan pupuk terhadap petani merujuk rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, faktanya kondisi di Kabupaten Bima, banyak muncul petani baru di luar RDKK yang menggarap lahan hingga area gunung yang masuk dalam sudut yang dibatasi oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut memicu munculnya protes. Padahal pemerintah sendiri sudah menetapkan rambu-rambu. Adapun kebutuhan petani sesuai RDKK selalu tersedia. Jika petani menggarap lahan lebih luas dan membutuhkan pupuk lebih banyak dari batas ketentuan pemerintah terkait pupuk subsidi, maka petani harus siap membeli pupuk nonsubsidi. Sebagaimana regulasinya, subsidi dari pemerintah pasti bersifat terbatas. Adapun yang disubsidi oleh pemerintah tidak terbatas hanya di Kabupaten Bima, tapi untuk beberapa daerah di Indonesia.

“Karena petani yang bukan peruntukan itu (di luar  RDKK) seakan-akan semaunya petani, tumbuh banyak petani baru. Yang seharusnya, 200 kg jadi 500 kilogram, sehingga terjadilah penjarahan,” katanya.

H Ibrahim juga menegaskan, pihaknya siap membuka ruang dialog atau diskusi dengan masyarakat kelompok tani. Pada Rabu (15/1/2020) pihaknya melaksanakan dialog dengan petani di Kecamatan Madapangga saat kegiatan pengecekan stok pupuk oleh DPRD Kabupaten Bima di Gudang Pupuk Kaltim di Madangga. Ketika itu, proses pengecekan juga dihadiri pejabat Disperindag dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.

“Sebenarnya distributor hanya melaksanakan ketentuan pemerintah. Tapi kalau pemerintah mampunya segitu, maka distributor mensosialisasikan, bahwa pupuk nonsubsidi dari produsen, sebagai alternatif  untuk membantu masyarakat juga. Karena produsen kami juga Badan Usaha Milik Negara, juga perusahaan negara,” ujarnya.

Adapun berkaitan Harga Eceran Tertinggi (HET), pihaknya memastikan pupuk urea subsidi yang dijual paling tinggi Rp90 ribu. Pihaknya juga melaksanakan kontrol terhadap implementasi harga pada tingkat pengecer yang masuk wilayah kerja distributor CV Rahmawati.

“Gunung-gunung yang tinggi itu tidak ada dalam RDKK, tapi tanam kan. Inilah hadirnya nonsubsidi sebagai solusi pemerintah untuk membantu masyarakat,” jelasnya. [US]