Sebagian Izin Perusahaan Tambang di Bima Kedaluarsa, ini Daftar Lengkapnya -->

Iklan Semua Halaman

.

Sebagian Izin Perusahaan Tambang di Bima Kedaluarsa, ini Daftar Lengkapnya

Selasa, 14 Januari 2020
Ilustrasi. Image Source.


Bima, Berita11.com— Aktivitas perusahaan tambang meliputi izin usaha pertambangan (IUP) logam dan non-logam di wilayah Kabupaten Bima sebagiannya sudah expired atau kedaluarsa. Beberapa perusahaan dan pribadi pemilik izin belum memperpanjang izin untuk melakukan aktivitas pertambangan. Tahun 2019 lalu, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Bima menegur perusahaan crusher plant di Kalaki.

Hal tersebut diakui Kasubag Administrasi Bagian SDA Setda Kabupaten Bima, Aryo Mustika SE. “Ya pernah kita turun ke Kalaki (mengecek aktivitas perusahaan crusher plant),” ujar Aryo di Sekretariat Kabupaten Bima, Kamis (9/1/2020).

Menurut dia, masih banyak aktivitas tambang tanpa izin di Kabupaten Bima. akan tetapi pihaknya tidak ingin terlalu jauh mencapuri kewenangan pemerintah provinsi. Karena kewenangan IUP kini berada pada Pemrov sejak tahun 2016 lalu, sebagai tindak lanjut kebijakan Minerba atas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu fokus pihaknya saat ini melaksanakan survei terhadap mata air di wilayah Kabupaten Bima. Beberapa waktu lalu pihaknya melaksanakan survei di Desa Sangiang Kecamatan Wera, kemudian dilanjutkan di Desa Ntonggu Kecamatan Belo. 

“Selama ini banyak yang bilang mata air berkurang dan sumber air menurun. Makanya kita cek. Memang sesuai hasil pengamatan kami, menurut kami 80 persen hutan di Kabupaten Bima telah rusak,” ujar mantan pelaksana di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima ini.

Dikatakannya, sesuai nomenklatur baru, Sub-Bagian setempat mengurus masalah pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Sebelumnya, Kepala Sub-Bagian Analisis dan Informasi Bagian SDA Setda Kabupaten Bima, Firdaus ST yang dikonfirmasi Berita11.com, mengungkapkan, hingga menjelang akhir tahun 2019 lalu, umumnya perusahaan tambang dan pemilik IUP nonlogam atas nama pribadi belum memperpanjang izin pada dinas teknis di Provinsi NTB.

“Datanya masih sama. (Izin kedaluarsa) belum ada yang diperpanjang,” ungkap Firdaus, tahun 2019 lalu.

Ia mengakui, umumnya izin usaha pertambangan terbit ketika kewenangan tentang Minerba masih berada pada Pemerintah Kabupaten Bima. Namun setelah berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian proses perpanjangannya melalui pemerintah provinsi. Adapun Pemkab Bima hanya memperoleh salinan daftar izin dari Pemerintah Provinsi NTB.

Firdaus menyebut, masih terdapat sejumlah aktivitas pertambangan non-logam (galian c) atau PETI yang luput dari pengawasan dan pemantauan pemerintah daerah, seperti aktivitas penggalian Sirtu di Kecamatan Sanggar. Permasalahan itu berpotensi merugikan pemerintah daerah atas potensi PAD yang mestinya bisa diperoleh.  Aktivitas itu cenderung tidak terkontrol dan mengabaikan aspek lingkungan, karena belum disertai dokumen perizinan. Sementara Pemkab Bima tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan pengelolaan Minerba berada pada pemerintah provinsi.

Diakuinya, kendati kewenangan pengelolaan Minerba berada pada pemerintah provinsi, Pemkab masih memiliki kontrol atas potensi alam yang akan dikelola. Karena sebelum proses penerbitan izin, harus mengantungi rekomendasi tata ruang dan rencana wilayah dari Pemkab Bima, yaitu dari DLH, Dinas Pertanian maupun Dinas Perkim.

Salah satu perusahaan tambang yang memiliki izin di wilayah Kabupaten Bima yaitu PT Sumbawa Timur Mining (STM). Berdasarkan data yang diperoleh Berita11.com dari DPMPTSP Kabupaten Bima, selain kontrak karya, izin perusahaan tersebut meliputi izin perpanjangan studi kelayakan dengan lokasi proyek Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Tercatat, pada tahun 2017 realisasi investasi perusahaan US$87.971.167,00. Izin meliputi pendaftaaran penanaman modal, izin rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor izin: 925/A.1/1997, tanggal 10 November 1997, Nomor: B.53/Pres/1/1998, tanggal 19 Januari 1998, KEP. 15663/PPTK/PTA/2016, tanggal 16 Juni 2016, Nomor: 500/667/IMB-KPPT/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

Kontrak karya (KK) perusahaan tambang skala besar dikeluarkan oleh kementerian, IUP logam dan non-logam proses perpanjangannya melalui dinas terkait di pemerintah provinsi.

Daftar Perusahaan Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam di Kabupaten Bima:

1.    PT Indomining Karya Buana
No. SK            : 188.45/349/004/2010
Status              : tahapan operasi produksi mangan
Luas                : 2.701,25 hektar
Batas akhir izin: 30 April 2020

2.    PT Indomining Karya Buana
No. SK            : 188.45/350/004/2010
Status              : tahapan operasi produksi mangan
Luas                : 1.012,90 hektar
Batas akhir izin: 30 April 2020

3.    PT Indomining Karya Buana
No. SK            : 188.45/352/004/2010
Status              : tahapan operasi produksi mangan
Luas                : 832,70 hektar
Batas akhir izin: 30 April 2020

4.    PT Indomining Karya Buana

No. SK            : 188.45/353/004/2010
Status              : tahapan operasi produksi mangan
Luas                : 1.350,50 hektar
Batas akhir izin: 30 April 2020

5.    PT Bima Feroindo
No. SK            : 188.45/659A/004/2014
Status              : tahapan operasi produksi bijih besi
Luas                : 14.430,00 hektar
Batas akhir izin: 24 September 2024

6.    PT Jagad Mahesa Karya
No. SK            : 184.45/191/01.16/2012
Status              : tahapan operasi produksi bijih besi
Luas                : 3.772,00 hektar
Batas akhir izin: 18 Maret 2022

Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan:

1.    Kelompok Penambang Batuan Oi Mada Mepe
No. SK             : 25/102/01.16/IV/2014
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 14,88 hektar
Batas akhir izin: 21 April 2018  

2.    Muh Salim
No. SK            : 503/032/IUP-OP/BKPMT/2016
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 5,98 hektar
Batas akhir izin: 07 Agustus 2019

3.    Aruji
No. SK             : 503/0042/IUP-OP/BKPMT/2016
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 1,81 hektar
Batas akhir izin: 14 September  2019

4.    Abdul Haris
No. SK            : 503/050/IUP-OP/BKPMT/2016
Status             : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 3, 15 hektar
Batas akhir izin: 02 November 2018

5.    Ramlin
No. SK            : 503/045/IUP-OP/BKPMT/2016
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 4,65hektar
Batas akhir izin: 04 Oktober 2019

6.    Miluyo
No. SK            : 503/054/IUP-OP/BKPMT/2016
Status              : tahapan operasi produksi batuan (Sirtu)
Luas                : 3,12 hektar
Batas akhir izin: 24 November 2019

7.    PT Citra Nusra Persada
No. SK            : 503/016/IUP-OP/BKPMT/2017
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                : 5,40  hektar
Batas akhir izin: 03 Desember 2019

8.    Hasan
No. SK             : 503/03/057/IUP-OP/BKPMT/2018
Status              : tahapan operasi produksi batuan
Luas                 : 4,00 hektar
Batas akhir izin: 03 Desember 2019

Sebagaimana diketahui sebelumnya, beberapa izin usaha pertambangan logam seperti PT Indomining Karya Buana, yang memiliki empat nomor izin berbeda diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebelum kewenangan Minerba diserahkan kepada pemerintah provinsi, demikian halnya izin PT Jagad Mahesa Karya. [RD]