Tak Hanya Alami Kelangkaan, Petani di KSB Dicekik dengan Harga Pupuk Subsidi yang Mahal -->

Iklan Semua Halaman

.

Tak Hanya Alami Kelangkaan, Petani di KSB Dicekik dengan Harga Pupuk Subsidi yang Mahal

Friday, January 17, 2020
Samsul Bahri dan Usman Umar alias Roy saat berkonsultasi dengan Kabid Pertanian KSB Syaiful Ulum, SP di ruang kerjanya. Foto AWN Berita11.com

KSB, Berita11.com - Para petani yang berada di wilayah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merasa dicekik dengan mahalnya harga pupuk bersubsidi yang dijual para pengecer. Tak hanya itu, mereka juga mengalami kelangkaan pupuk yang disalurkan oleh pemerintah.

“Masalah ini terjadi dari tahun ke tahun, terparah tahun ini, belum ada solusi dari pemerintah. Kita dibatasi dalam hal pembelian pupuk bersubsidi. Pembelian pupuk subsidi di pengecer sendiri 50 Kg per orang dengan harga paketan Rp115.000 dapat pupuk subsidi 50 kilo dan 2 kilo non subsidi,” beber Salah satu perwakilan kelompok tani “Aiq Dewa” Samsul Bahri, Jumat (17/1/20) siang.

Samsul menuding, di wilayah Senayan harga pupuk Rp95.000 per 50 Kg. Hal itu yang membuat dirinya bertanya, pada hal, pupuk bersubsidi sumbernya sama dari pemerintah. Samsul juga mempertanyakan soal program kartu tani yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) yang hingga saat ini belum bisa menjadi solusi, karena belum bisa dipergunakan.

“Para petani merasa semakin dipersulit, karena kepengurusannya sangat rumit, kebutuhan pupuk kita petani banyak. Sementara stock yang disalurkan pemerintah ke pengecer sedikit, tidak sesuai luas lahan. Kartu tani juga yang katanya jadi solusi ternyata belum bisa dipakai,” ungkapnya dengan sedikit nada kesal.

Penuturan senada, disampaikan Ketua Kelompok Tani “Lema Bariri” yang terletak di wilayah Tobang desa setempat, Usman Umar, dirinya mengaku, pembelian pupuk di pengecer tidak sesuai dengan kebutuhan para petani, sehingga mau tidak mau para petani harus membelinya dengan ditambahkan pupuk non subsidi dengan harga yang sangat mahal.

“Pupuk yang disediakan pemerintah melalui pengecer tidak sesuai kebutuhan kami, sebagai para petani terpaksa membeli dan ditambahankan dengan pupuk non subsidi yang harganya mahal,” terang Usman.

Selain mengeluhkan pupuk dan harga yang melonjak, lanjut pria dengan sapaan akrab Roy ini, yang menjadi kendala lain para petani di wilayah tersebut, adalah masalah tumbuh kembang padi.

Kondisi padi usai ditanam penuh dengan masalah, apalagi pada saat masa pertumbuhannya. Hal itu, seharusnya diketahui tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah setempat, sehingga, masalah yang dikeluhkan para petani dapat diketahui dinas terkait.

“Harusnya ada solusi atau langkah upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dialami kami para petani, pemerintah wajib hukumnya harus tahu, jadi percuma kita dibantu pemerintah. Kemana lagi kami harus mengaduh kalau bukan pemerintah, Sementara tim PPL entah di mana rimbahnya,” tanya Roy.

Secara terpisah, Kapala Dinas Pertanian KSB , Suhadi saat dihubungi via telepon mengatakan, Dinas Pertanian sudah melakukan pengajuan kebutuhan pupuk khusus di KSB untuk tahun 2020
 melalui Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok per RDKK sebesar 10.376,83 ton, tetapi yang di penuhi hanya 7454,718 ton atau 71,84 persen.

“Persyaratan pengajuan penyaluran pupuk ke pemerintah pusat atau provinsi , hasilnya untuk pembagian pupuk per orang maksimal dua Heaktar atau dalam hitungan jumlah pupuk 250
 Kg urea dan 250 Kg NPK dengan total keseluruhan 500 Kg per orang dalam setahun,” jelas Suhadi.

Sehingga, Suhadi menegaskan, apabila petani membutuhkan pupuk subsidi lebih dari aturan yang ditetapkan pemerintah, maka mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi.

“Dulu sistemnya sangat bebas pak, kontrolnya kurang. Setiap orang bisa beli berapapun kalau dekat dengan pengecer, pengecer akan ngasih berapapun petani minta. Sekarang tidak bisa begitu, akan kita kenakan sanksi,” tegasnya.

Terkait dengan adanya informasi bahwa pengecer menjual pupuk subsidi dalam bentuk paketan (50 Kg pupuk subsidi dan 2 Kg non subsidi) dengan harga Rp115.000. Suhadi menyikapi, bakal turun melakukan sidak ke setiap pengecer guna untuk mengetahui kebenarannya.

“Apabila benar di temukan, maka pemerintah akan memberikan teguran keras. Langkah pertama pemerintah akan memberikan surat peringatan terhadap pengecer tersebut. Bila melanggar kembali maka pemerintah akan mencabut kerjasama dengan pengecer bersangkutan,” isyaratnya.

Suhadi menjelaskan, mengacu pada surat edaran bahwa perusahaan pupuk Kaltim menghimbau kepada pihak distributor dalam perjanjian agar para pengecer diingatkan harus menjual pupuk subsidi sesuai dengan Permentan atau Permendag.

“Jadi dia (pengecer, red) tidak boleh menjual menggunakan sistem paket atau di luar dari daftar RDKK,” jelas Suhadi.

Disinggung masalah program Kartu Tani, Suhadi menanggapi bahwa pemerintah mengakui banyak warga tani masih belum bisa menggunakan Kartu. Hal ini dikarenakan akibat kendala teknis di lapangan.

“Namun ke depan apabila kartu tani sudah bisa digunakan oleh petani sesuai dengan tujuan pemerintah akan mampu membantu warga tani dalam memenuhi kuota pupuk subsidi sesuai luas lahan. Termasuk untuk menghindari permainan oknum pengecer yang ingin menjual di luar harga yang sudah ditentukan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pertanian KSB Syaiful Ulum, SP saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, ketersediaan pupuk tahun 2020
 kuotanya bertambah dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kuota pupuk untuk petani 4.000 ton pertahun, sedangkan sekarang mencapai 7.500 ton pertahun.

“Artinya ketersediaan pupuk di tahun ini lebih baik. Terkait petani yang mengeluhkan persediaan pupuk subsidi oleh pemerintah masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan luas lahan petani, berarti ini ada persoalan teknis di lapangan,” terang Kabid.

Menyikapi atas keluhan warga, lanjut Syaiful, pemerintah akan meminta tim PPL agar berperan aktif mendengar permasalahan atau usulan para petani. Sebab hal itu, masalah yang terjadi di lapangan.

Untuk Pengajuan RDKK kebutuhan pupuk Subsidi, kata dia, pemerintah daerah harus menunggu keluarnya SK Permentan, lalu SK Kadis Pertanian Provinsi, setelah itu baru Kadis pertanian KSB membuat SK .

“Setelah melalui proses ini baru Pemda komunikasi dengan pihak produsen untuk mendatangkan stock yang dibutuhkan. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Bulan Januari petani sudah bisa membeli pupuk subsidi di pengecer,” tutur Syaiful.

Terkait masalah harga pupuk yang dijual pengecer seharga Rp115.000 per 50 Kg
, Syaiful isyaratkan, bakal melakukan pengecekan di lapangan. Menurut Syaiful, harga pupuk sesuai HET Rp90.000, selebihnya tidak di benarkan.

“Apabila ada pengecer yang menjual pupuk di atas harga HET Rp90.000, ini tidak dibenarkan. Nanti kami akan turun mengecek langsung kebenarannya. Jika benar kami akan menegur dan akan memberikan sanksi,” tegas Syaiful. [AWN]