Terorisme, Degradasi Lingkungan dan Menyoal Gerakan Save Teluk Bima -->

Iklan Semua Halaman

.

Terorisme, Degradasi Lingkungan dan Menyoal Gerakan Save Teluk Bima

Sabtu, 04 Januari 2020
Ilustrasi. Barang Bukti Hasil Kejahatan Lingkungan yang Diamankan Aparat Gabungan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Seberapa kuatkah komitmen Pemerintah Kabupaten Bima terhadap permasalahan degradasi atau isu lingkungan? Pertanyaan tersebut menarik diulik.

Fakta-fakta di depan mata, bahwa di Bima khususnya di Kabupaten Bima menghadapi sejumlah permasalahan atau tantangan berkaitan isu lingkungan. Mulai dari soal kasus perambahan (perusakan) hutan karena aksi illegal logging, ekstensifikasi lahan tanam jagung yang melewati batas elevasi hingga memasuki area terlarang di kawasan hutan.

Deretan kasus illegal logging yang ditangani aparat penegak hukum, permasalahan luapan banjir setiap musim hujan seperti di wilayah Madapangga, Kecamatan Monta, Woha, Kecamatan Sape, banjir di Tambora, Sanggar dan Kecamatan Bolo serta beberapa kasus illegal logging yang diungkap tim gabungan di wilayah Parado adalah buktinya. Bahkan sebagian warga dan kelompok pemerhati lingkungan, meyakini bahwa kasus illegal logging yang terungkap baru kulit kecilnya, karena masalah perusakan lingkungan juga fenomena gunung es.

Atas nama kebutuhan perut dan ekonomi perlukah menggasak hutan hingga bumi tak lagi ramah untuk generasi mendatang?

Di luar peran pemerintah daerah, secara nasional Indonesia bukan tidak pernah memiliki komitmen atas permasalahan lingkungan. Pada saat KTT Bumi di Rio de Janiero, Brasil silam, Indonesia termasuk negara yang mengusung tema dan jargon ekonomi hijau menghadapi pemanasan global. Ekonomi hijau adalah praktik ekonomi yang memedulikan lingkungan.

Global warming yang menjadi penanda degradasi lingkungan begitu hebat menyita perhatian banyak orang, terutama negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya, Terror Beyond (The Truth the Real Threats to Our World), Chris Abbot menulis pemanasan global dan eksploitasi sumber daya alam sama menakutkannya dengan terorisme.

Dari beberapa hasil penelitian, Indonesia adalah negara keempat kontributor yang memberikan andil kerusakan lingkungan setelah Brasil dan China.

Dalam laporan PBB beberapa tahun lalu, menunjukkan betapa pengurangan emisi bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan itu PBB mencontohkan Eropa dan Asia Tengah memiliki penurunan emisi tertinggi, yakni 28% antara 1990-2008. Dalam periode yang sama, PDB di kedua wilayah naik 22%.

PBB menilai kesuksesan itu merupakan hasil dari perubahan harga energi, termasuk bensin bersubsidi. Penaikan harga telah mendorong penghematan energi. PBB juga meyakini kebijakan ekonomi hijau berpengaruh pada pengurangan angka kemiskinan di Eropa. PBB mencatat, sejak 1990, 90 juta orang atau 18% dari total populasi di sana telah keluar dari garis kemiskinan. Walaupun dalam laporan terbaru, PPB menyebutkan kondisi lingkungan mulai membaik.



Ekonomi hijau hanya bisa dipraktikkan atas dasar sejumlah kesadaran. Di antaranya ialah kesadaran bahwa kerusakan lingkungan sudah semakin parah dan membutuhkan rehabilitasi sekarang juga.

Berdasarkan hitung-hitungan Ekonom Inggris Sir Nicholas Stern yang juga mantan kepala World Bank, jika dunia memerbaiki kerusakan lingkungan sekarang, duit yang dibutuhkan hanya 1% dari produk domestik bruto global.


Peraih Ph.D dari Oxford yang juga Profesor Ekonomi University of Warwick ini, meyakinkan dunia termasuk Indonesia, jika menunda perbaikan kerusakan lingkungan, maka dunia harus membayar 20% dari PDB global. 

Stern juga menyebut kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Memperbaiki kerusakan akibat permasalahan lingkungan jauh lebih sulit dan menghabiskan anggaran yang banyak, sehingga lebih baik mencegah perusakan melalui aksi-aksi nyata. Potret bencana di berbagai daerah di Indonesia yang membutuhkan waktu lama dan anggaran banyak untuk proses recovery adalah buktinya.

Bagaimana kondisi lokal di Bima khususnya Kabupaten Bima? Sudahkan pemerintah daerah atau kepala daerah memiliki rencana kerja nyata mengantisipasi ancaman yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan saat ini dan potensi dampak untuk generasi mendatang? Bagaimana komitmen dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki masalah kerusakan lingkungan? Apa saja tindaklanjut dari Gerakan Save Teluk Bima yang didengung-dengungkan? Seperti apa realisasi bentuk komitmen kepala daerah terhadap upaya mengurai permasalah sampah dan ancaman terhadap Teluk Bima? Apa saja upaya pemeritah daerah dalam memerhatikan praktik ekonomi/ praktik tanam di lahan larangan yang mengabaikan ekonomi hijau? Berapa regulasi yang diusulkan dan disahkan sebagai bentuk komitmen terhadap isu lingkungan? Apa saja upaya-upaya membangun kearifan lokal dan komunikasi sebagai gerakan nyata terhadap permasalahan lingkungan?

Deretan pertanyaan tersebut patut kita layangkan untuk mengukur sejauhmana komitmen kepala daerah. Kita perlu menyibak dokumen anggaran berkaitan lingkungan, sebagai jawaban atas klaim komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Walaupun pada perspektif tertentu, menangani permasalahan isu lingkungan tak penting menggali siapa yang salah. Namun yang disadari publik, pemerintah daerah (kepala daerah) memiliki segala power yang dibutuhkan dalam menyikapi permasalahan yang mereka hadapi. Mulai dari kekuatan anggaran dan regulasi. Maka tak heran pemerintah daerah menjadi sasaran keluh kesah dan kritik masyarakat. Pemimpin di daerah perlu menguatkan ikat pinggang dan tak perlu alergi menghadapi kritik masyarakat. Ancaman kerusakan lingkungan adalah sepotong masalah yang dihadapi masyarakat dari sederet persoalan sosial lainnya.

Fakta Kontras Gerakan Save Teluk Bima


Ada hal yang bisa kita bedah dari pernyataan pemerintah daerah, dari pernyataan kepala daerah Kabupaten Bima terhadap permasalahan lingkungan seperti Gerakan Save Teluk Bima, agar jangan sampai menjadi lagu yang mendayu-dayu di musim hujan, kemudian memekakan telinga di kemudian hari.

Faktanya, setiap desa di Kabupaten Bima membutuhkan kontainer sampah sehingga masyarakat tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang sampah ke Teluk Bima yang pada akhirnya mengganggu ekosistem laut, dikonsumsi oleh ikan hingga siklusnya tidak menjadi penyakit bagi manusia karena mengkonsumsi ikan maupun seafood lainnya yang sudah terpapar sampah plastik.

Sejatinya, dengan jargon atau penyataan penyelamatan Teluk Bima, Pemerintah Kabupaten Bima membuat gerakan nyata dengan menyiapkan kontainer sampah di setiap desa. Karena faktanya setiap hari masyarakat membuang sampah ke laut yang terhubung ke Teluk Bima. Ada ribuan jiwa setiap desa pesisir yang mengelilingi Teluk Bima, yang membuang sampah ke Teluk Bima, karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Tak ada kontainer sampah maupun petugas kebersihan yang setiap pekan yang menyambangi desa-desa pesisir.

Permasalahan sampah di Kabupaten Bima bukan saja dihadapi desa-desa pesisir. Fakta mencengankan masyarakat sejumlah desa di luar wilayah pesisir, juga membuang sampah di pinggir ruas jalan raya negara di tengah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendengungkan program zero waste. Bahkan ada yang membuang dan menumpuk sampah di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) seperti di Desa Nggembe dan Desa Darusalam Kecamatan Bolo.

Lalu apa komitmen kepala daerah atau pemerintah daerah dari kondisi mencengangkan tersebut? Ironis, permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima adalah problem anggaran yang terbatas, sehingga jumlah kontainer sampah yang disiapkan di wilayah Kabupaten Bima baru 3 (tiga) kontainer dari total 191 desa dan 18 kecamatan. Ya, kontainer baru tersedia satu di Kecamatan Bolo, satu di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Kecamatan Palibelo dan satu di Pasar Sape.

Pada April 2019 lalu, Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Muliadi SE mengungkapkan masalah utama penanganan masalah sampah plastik atau sampah non-organik yaitu keterbatasan anggaran dan jumlah personel.

Menurutnya, jumlah personel petugas kebersihan DLH Kabupaten Bima tidak seimbang dengan luas wilayah yang mesti dijangkau. Karena di Kabupaten Bima terdapat 191 desa dan 18 kecamatan yang terbagi dalam empat wilayah yang terpisah-pisah yaitu Bima bagian Selatan, Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Barat.


Berdasarkan luas wilayah dan potensi sampah di Kabupaten Bima, untuk menanganinya idealnya dibutuhkan anggaran Rp7,2 miliar per bulan. Padahal menurutnya, total anggaran untuk menangani sampah di Kabupaten Bima baru tersedia Rp1,5 miliar per tahun, mencakup kebutuhan BBM kendaraan operasional mobil sampah, insentif petugas persampahan yang include dengan biaya perawatan peralatan.

Petugas yang menangani sampah di wilayah Kabupaten Bima baru tersedia 80 orang yang terbagi di UPT Operasional Kecamatan Bolo, UPT Kecamatan Woha dan UPT Sape. Padahal idealnya dibutuhkan minimal 800 petugas kebersihan. Di luar petugas kebersihan yang terbatas, Kabupaten Bima baru memiliki 6 unit dump truck, 2 unit amrol.

Terlepas dari permasalahan jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan yang terbatas, pemerintah daerah mestinya mengatur petugas kebersihan dengan sistem zonasi dan sistem rolling, sehingga petugas kebersihan menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Bima hingga masyarakat tak lagi menjadikan Teluk Bima sebagai TPA. Bukankah pemerintah daerah telah menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi kebersihan? Tentu saja hal tersebut bergantung seberapa kuat komitmen kepala daerah dan para pemangku kebijakan respek terhadap isu lingkungan.

Dirunut ke belakang, di luar isu sampah dan Gerakan Save Teluk Bima, beberapa lembaga internasional yang konsen terhadap isu lingkungan bukan tidak pernah melirik wilayah Kabupaten Bima. Misalnya WWF yang pernah berupaya membuat kegiatan pengelolaan penangkapan ikan berkelanjutan di Teluk Waworada. Gerakan menyadarkan para nelayan betapa pentingnya bersahabat dengan laut yang menjadi sumber mata pencaharian. Program yang mencoba merangsang dan membangkitkan kembali kearifan lokal dalam memastikan keberlangsungan sumber daya yang ada melalui pengaturan waktu trip dan jenis alat tangkap melalui kesepakatan bersama, sebagai bentuk implementasi kearifan lokal. Demikian halnya The Nature Conservancy (TNC) pernah membuat pemetaan upaya menyelematkan laut di Bima, dalam konsep Bima merupakan kesatuan dari Lesser Sunda.

Namun gerakan itu tak cukup mendapatkan ruang dan dukungan dari pemerintah daerah. Tentu saja, untuk menyelamatkan lingkungan dan membuat kesadaran masif terhadap isu lingkungan tak bisa hanya menyandarkan pada lembaga internasional semata, sebagai penyedia dana untuk membuat gerakan yang nyata. Pemerintah daerah harus bergerak dengan powernya.

Kepala daerah di Kabupaten Bima dengan powernya, bisa membangkitkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih tersimpan dalam masyarakat. Pemkab Bima bisa mengadopsi sejumlah daerah lain seperti Bali dan Provinsi NTT yang telah berhasil membangun kolaborasi dengan sejumlah lembaga, termasuk level internasional membuat gerakan nyata untuk menghadapi isu lingkungan, melalui penguatan kearifan lokal yang dimulai dari gerakan kecil oleh masyarakat.

Pada konferensi perubahan iklim COP25 UNFCCC yang berlangsung di Madrid Spanyol, Desember 2019 lalu, wakil Indonesia, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid menyatakan, agama berpotensi menggerakan umat manusia untuk mengendalikan perubahan iklim. Kekuatan agama menggerakan manusia pada hal-hal yang sifatnya abstrak seperti surga dan neraka.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima termasuk kepala daerah menggali kesadaran kolektif masyarakat, mempraktikan ekonomi hijau sebagai bentuk uluran tangan kita terhadap lingkungan. Karena hal tersebut bisa menjawab bahwa pemerintah daerah tak semata menyandarkan klaim keberhasilan melalui secarik kertas penghargaan dari ketegori apapun. Namun membuat gerakan lebih nyata. Semoga (*)