Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan, Pemkab Bima Bentuk TPAKD -->

Iklan Semua Halaman

.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan, Pemkab Bima Bentuk TPAKD

Wednesday, February 26, 2020
Suasana FGD dalam Rangka Perencanaan Pembentukan TPKAD Kabupaten Bima di Aula Kantor Bupati Bima, Rabu (26/2/2020) Siang.

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menjadi daerah ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Output dari tim tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Selain Pemda, TPAKD terbentuk dan didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB.

Pada Selasa, 26 Februari 2020 di Aula Kantor Bupati Bima digelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka perencanaan pembentukan TPAKD Kabupaten Bima, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer M.Pd.

Wakil Bupati Bima berharap TPAKD dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui dukungam lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan. “Agar potensi ekonomi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan UMKM dapat berkembang lebih maju ke depannya,” harap Dahlan saat membuka FGD.

Dalam pengantarnya, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bima Hariman SE M.Si menjelaskan, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan adanya upaya maksimal dari lembaga keuangan melalui forum TPAKD untuk menghubungkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan lembaga keuangan yang difasilitasi oleh OJK dan didukung dengan program dari OPD teknis.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengharapkan TPAKD mampu meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Bima.

Menurutnya, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkannya, TPAKD Kabupaten Bima menyusun program yang menjadi kebutuhan daerah, yang dibina oleh OPD teknis.

Pada kegiatan FGD, Deputi Perwakilan BI Provinsi NTB, Iwan Setiawan mengenalkan integrated farming untuk pengembangan ekonomi lokal.

Poin utama kesimpulan FGD, agar OPD menyiapkan program untuk dibahas dalam waktu tak lama lagi yang menjadi program TPAKD.

Selain Kepala OJK NTB dan BI Provinsi NTB, kegiatan juga dihadiri direktur utama sejumlah bank di Bima, Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, Kepala Badan Pusat Statistik dan sejumlah kepala OPD lingkup Kabupaten Bima. [B-11]