Ini Skor Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

Ini Skor Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 Kabupaten Bima

Rabu, 26 Februari 2020
Suasana Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 oleh Bawaslu RI. Foto Humas Bawaslu.

Jakarta, Berita11.com-- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di Jakarta pada Selasa (25/2/2020). Peluncuran IKP Pilkada Serentak juga dihadiri Wapres RI, KH Ma’aruf Amin. 

Sebagaimana data IKP Pilkada Serentak 2020 yang dikeluarkan Bawaslu RI yang diperoleh Berita11.com, IKP Kabupaten Bima berada pada urutan ke-7 dengan skor 48,77 dari kabupaten dan kota dengan skor kerawanan tertinggi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Adapun skor tertinggi Kabupaten Lombok Tengah 73,25 disusul Kabupaten Manggarai Barat dengan skor 60,69, Kabupaten Manggarai dengan skor 57,18, Kabupaten Sumbawa dengan skor 52,19, Kabupaten Dompu dengan skor 50,85, Kabupaten Jembrana dengan skor 49,05, disusul Kabupaten Bima dengan skor 48,77, Kota Mataram dengan skor 48,55, Kabupaten Badung dengan skor 47,59, dan Kabupaten Karangasam dengan skor 47,47.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjutinya.

Afif menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol.

"Peningkatan pelayanan harus dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat itu jadi catatan penting,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Selain itu, Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Untuk pihak pemerintah, Afif mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Dirinya berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan.

"Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan," jelasnya.

Dalam jajaran aparat pengamanan negara, Afif meminta kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) beserta BIN Daerah (BINDA) bisa memperkuat koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Afif menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberikan rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah," tutupnya. [B-11]