Kades Beli Tanah Rp170 Juta, Sekdes Ungkap tidak Dilibatkan, Massa Unjuk Rasa -->

Iklan Semua Halaman

.

Kades Beli Tanah Rp170 Juta, Sekdes Ungkap tidak Dilibatkan, Massa Unjuk Rasa

Monday, February 24, 2020
Aksi Massa di Halaman Kantor Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Menyorot Pengadaan Tanah Rp170 Juta oleh Kepala Desa Setempat, Senin (24/2/2020).


Kota Bima, Berita11.com— Massa Aliansi Pemuda Desa Sondosia Menolak (APDSM) Kecamatan Bolo Kabupaten Bim yang dipimpin Ahmad Yani menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa setempat, Senin (24/2/2020). Massa menyorot pembelian tanah Rp170 juta melalui APBDes yang tidak sesuai aspirasi masyarakat setempat.

Dalam aksinya, massa mendesak Kepala Desa Sondosia, Kecamatan Bolo membatalkan pengadaan tanah Rp170 juta. Karena tanah itu tidak bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak, jika Kades Sondosia tidak bisa membatalkan pembelian tanah itu, maka harus nengembalikan uang negara Rp170 juta. Selain itu, Kades harus mencari lahan baru yang strategis sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat dengan masyarakat Desa.

“Pengadaan pembebasan lahan sarana dan prasarana kepemudaan, dan olahraga Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima seperti yang tertuang dalam APBDes tahun 2019, anggaran tahap 2 dengan total Rp170 juta diduga ada kejanggalan,” teriak massa saat berorasi.

Menurut massa, panitia pengadaan tanah dibentuk sepihak oleh Kades setempat. Selain itu, tanah yang dibeli oleh Pemerintah Desa merupakan tanah perkebunan yang jaraknya sangat jauh dari pemukiman warga. “Lahan yang seharunya dijadikan sebagai sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dialihfungsikan oleh kepala desa sebagai lahan penggemukan sapi, sementara sudah jelas dalam APBDes bahwa lahan tersebut akan dijadikan sebagai lahan kegiatan olaharaga pemuda,” sorot massa.

Ahmad Yani mengatakan, dugaan demikian diperkuat oleh pernyataan Kades sebagaimana yang tertuang dalam pemberitaan media, bahwa dirinya mengaku lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi peternakan hewan untuk masyarakat. Padahal sudah jelas dalam nomenklatur APBDES Tahun 2019 menyatakan bahwa lahan tersebut berbunyi pengadaan lahan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Dikatakannya, berdasarkan pengakuan ketua tim appraisal (penilai) yang juga mantan Ketua BPD Desa Sondosia tahun 2019, menyatakan bahwa tidak mengetahui azas manfaat pengadaan lahan tersebut. Pengadaan lahan atas perintah Kades Sondosia. Pada sisi lain, pengakuan Sekretaris Desa Sondosia sebagaimana pemberitaan media, tidak mengetahui kapan dan di mana lahan tersebut dibeli oleh Pemdes setempat.

“Sekdes hanya mengetaui bahwa pengadaan lahan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga tersebut memang benar sudang tertuang dalam APBDes Desa Sondosia tahun 2019 anggaran tahap 2, anggarannya pun sudah cair sekitar bulan Agustus tahun 2019 lalu,” kata Ahmad.

Ahmad berharap Kades Sondosia menyampaikan tanggapan atau klarifikasi berkaitan sejumlah tuntutan massa.

Pada saat aksi berlangsung, Kapolsek Bolo IPTU Juanda mengingatkan massa agar tidak menutup ruas jalan negara sekitar kantor Desa Sondosia dan tidak memalang kantor desa setempat.

Kapolsek Bolo IPTU Juanda Menyampaikan Pesan Kamtibmas kepada Massa yang Menggelar Aksi Unjuk Rasa.
“Saya meminta dukungan serta kerja sama yang baik agar tetap menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif,” pesan Kapolsek.

Menanggapi aksi massa, Kades Sondosia Jauhari Irfani SP menjelaskan, berkaitan pengembalian atau pembatalan pengadaan tanah tersebut tidak mungkin dilakukan, karena tidak dapat meminta kembali uang atas pengadaan tanah.

Jawaban sang Kades langsung direspon perwakilan massa. Pemdes Sondosia dinilai tidak memiliki solusi atas permasalahan di desa setempat. Karena lahan yang dibeli tidak sesuai harapan masyarakat. Selain itu, tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Pembentukan tim appraisal tidak sesuai dengan peraturan, karena sepengetahuan kami tim appraisal dibentuk oleh Pemerintah Pusat bukan dibentuk oleh Pemerintah Desa, serta tunjukan SK terkait pembentukan tim appraisal tersebut,” kata salah satu perwakilan massa.

Kades Sondosia Jauhari Irfani SP mengatakan, berkaitan pembentukan tim tersebut, pihaknya tidak menjelaskan. “Pembelian lahan tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari Pemerintah Desa Sondosia Kecamamatan Bolo Kabupaten Bima,” katanya.

Ketua RT di Desa Sondosia, Imran mengatakan, seharusnya pengadaan tahan bukan atas dasar keinginan Pemdes, melainkan atas dasar kesepakatan bersama Pemerintah Desa dengan masyarakat yang diwakili tokoh-tokoh Desa Sondosia.

“Pembebasan lahan katanya atas dasar kesepakatan bersama, namun informasinya sekretaris dan Kaur Kesra Desa tidak tahu tentang hal tersebut. Oleh karena itu, saya meminta Sekretaris dan Kaur Kesra Desa Sondosia memberikan tanggapan terkait hal tersebut,” desaknya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Sondosia  Salahuddin SE dan Kaur Kesra Desa Sondosia Syamsul menyatakan, Ketua tim Renja tahun 2019 telah melalui mekanisme yang ada, terbukti dengan dilaksanakannya musyawarah di tingkat desa.

“Berkaitan dengan sarana olahraga telah ditetapkan dengan BPD dan telah dilakukan evaluasi dengan BPMDes Kabupaten Bima melalui Perdes No. 01 tahun 2019,” katanya.
Dijelaskan, anggaran Rp170 juta telah teralisasi dalam tahap 2 dan pelaksana bidang kegiatan tersebut yaitu Kepala Seksi Kesra Bidang 3 Kemasyarakatan Desa Sondosia Kecamatan Bolo.

“Kami tidak dilibatkan dalam hal letak bidang maupun jumlah tanah yang dibayar oleh kepala desa serta proses tersebut tidak dilalui dengan koordinasi lanjutan dengan unsur-unsur lain pelaksana kegiatan tersebut,” kata Sekdes Sondosia.

Mendengar jawaban tersebut, massa hendak mengosongkan dan memalang pintu kantor desa setempat. Namun berhasil dihalau pihak kepolisian.

Kades Sondosia Jauhari Irfani SP menyatakan, jika masyarakat maupun massa tidak puas berkaitan tanggapan dirinya. Pihaknya siap dilaporkan pada pihak terkait dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Terkait harapan serta keinginan dari masyarakat mencari tanah yang sesuai dengan kehendak masayarakat, mengingat tanah tersebut telah dilakukan proses pembayaran, kami akan menindaklanjuti keinginan warga dengan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Bima,” katanya.

Menurutnya jika disetujui, tanah itu akan dijual. Selanjutnya, pihaknya akan mencari tanah sesuai dengan harapan masyarakat sebagai sarana olahraga desa.

Setelah itu, Kades membuat surat pernyataan yang intinya akan melaksanakan konsultasi berkaitan desakan pembatalan pengadaan tanah hingga tujuh hari mendatang. Dalam surat itu, Kades Sondosia menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum jika melanggar 
surat pernyataannya.

Puas dengan janji Kades tersebut, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. [B-19]