KPU Kabupaten Bima Telusuri Rekam Jejak Calon PPK Melalui Medsos, Masukan Masyarakat Diterima 15-21 Februari -->

Iklan Semua Halaman

.

KPU Kabupaten Bima Telusuri Rekam Jejak Calon PPK Melalui Medsos, Masukan Masyarakat Diterima 15-21 Februari

Tuesday, February 11, 2020
Kegiatan Seleksi Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2020 Kabupaten Bima yang Digelar KPU Kabupaten Bima, Senin (10/2/2020). Foto US/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima merampungkan tahapan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2020, Senin (10/2/2020). Setelah proses seleksi wawancara rampung, KPU menerima tanggapan masyarakat selama 15-21 Februari 2020.

Seleksi wawancara pada Senin 10 Februari 2020  yang berlangsung di Aula KPU Kabupaten Bima diikuti 60 peserta calon PPK dari Kecamatan Wawo, Sape, Lambu, Sanggar, Tambora, dan Langgudu. Proses seleksi dimulai sejak Senin pagi hingga malam hari.

Sebelumnya, Devisi Parmas KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd.I mengatakan, setelah kegiatan seleksi wawancara rampung, pihaknya menerima masukan dari masyarakat atau tanggapan masyarakat tahap 2.

Seleksi wawancara KPU diikuti 182 orang yang telah lulus ujian tertulis. Yaitu 10 orang per kecamatan atau dua kali kebutuhan jumlah PPK setiap kecamatan. “Kenapa ada kelebihan di kecamatan Madapangga dan Donggo, karena ada nilai yang sama 10 dan 11 saat seleksi tertulis. Kita juga sudah tuangkan dalam Juknis, ketika ada yang memiliki nilai yang sama, maka itu langsung diakomodir untuk tes wawancara,” kata di kantor KPU Kabupaten Bima,  kemarin.

Dijelaskan Ady, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kabupaten Bima telah mengumumkan secara terbuka beberapa hal yang harus diketahui calon PPK.

“Sudah kita umumkan secara terbuka meliputi rekam jejak anggota PPK. Jadi, semua calon anggota PPK yang dinyatakan lolos, kita akan mentracking (menelusuri) melaui media sosial, kita melihat rekam jejak,” katanya.


Penelusuran rekam jejak seperti di media sosial di antaranya seperti riwayat keterlibatan dalam politik praktis. Misalnya sebagai tim kampanye, pengurus partai politik maupun status dan komentar yang ditulis calon anggota PPK melalui media sosial yang mengarah mendukung calon peserta saat Pemilu 2019 maupun saat pelaksanaan Pilkada 2020.

“Kemudian materi berikutnya tentang pengetahuan tentang pemilihan, mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, teknis dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara,” katanya.

Untuk mendukung masukan dari masyarakat selama waktu tanggapan tahap 2 pada 15-21 Februari 2020, pihaknya menyiapkan  form melalui media sosial KPU Kabupaten Bima. masyarakat yang memberikan tanggapan berkaitan riwayat (track record) nama-nama calon PPK Pilkada 2020 yang diumumkan KPU harus melampirkan foto copy KTP elektronik (E-KTP) atau surat keterangan (Suket) sebagai pengganti E-KTP. Selain itu, dilengkapi bukti-bukti pendukung. Pelaporan bisa dilakukan secara lembaga, institusi maupun secara peroangan. KPU Kabupaten Bima menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan tidak akan membukanya kepada publik.

“Kami jamin keharasiaannya, karena kami tidak akan membuka ke publik siapa yang melaporkan, baik yang dilaporkan secara institusi, kelembaan ataupun perorang. Laporan tanggapan masyarakat  ke KPU bisa diantar, dikirim atau via email KPU Kabupaten Bima,” katanya.

Selanjutnya, tanggapan dan klarifikasi masyarakat akan menjadi catatan KPU Kabupaten Bima pada proses seleksi PPK.  “Kami garis bawahi, masukan dan tanggapan bukan sekadar masukan. Tapi ada instrumen di dalamnya, bukti pendukungnya. Misalnya dia (calon PPK) terlibat partai politik bukti pendukungnya apa? Misalnya SK, misalnya dia terlibat politik praktis tentu ada fakta-fakta pendukngnya. Misalnya SK tim kampanye atau status-status (Medsos) yang mengarah pada dukungan pada pasangan calon,” jelas Ady.



Setelah seluruh tahapan seleksi rampung, PPK Pilkada 2020 Kabupaten Bima akan dilantik pada 29 Februari 2020. Selanjutnya terhitung mulai bekerja pada 1 Maret hingga 30 November 2020 mendatang. Adapun berkaitan rencana seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPU Kabupaten Bima masih menunggu petunjuk dari KPU RI dan KPU Provinsi NTBB.

Bawaslu Kabupaten Bima Rekomendasi 42 Calon PPK yang Dianggap TMS

Sebelum pelaksanaan seleksi wawancara PPK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima tentang 42 calon PPK untuk Pilkada 2020, yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS).
Hal tersebut sebagaimana hasil pengawasan, pencermatan dan pengecekan Bawaslu dan Panwas Kecamatan terhadap pengumuman hasil ujian tertulis calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Bima.

Anggota Bawalsu Kabupaten Bima, Damrah M.Pd menyebutkan, puluhan calon anggota PPK yang direkomendasikan kepada KPU terindikasi TMS karena diduga masuk dalam tim pendukung salah satu bakal calon peserta Pilkada 2020 Kabupaten Bima, tidak independen, bermasalah dengan integritas dan beberapa di antaranya bermasalah dengan hukum.

“Itu sesuai hasil pengawasan kami dan Panwas Kecamatan. Karena integritas penyelenggara pemilihan adalah hal yang penting. Kami telah sampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima, nama-nama calon PPK yang TMS,” kata Damrah.

Perihal surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bima tentang PPK tentang calon PPK yang bermasalah tentang integritas dan independensi diakui Devisi Parmas Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd.I. [US]