Meneguhkan Sumpah Janji ASN (PNS): Simbol Ketaatan kepada Allah dan Penegasan bukan sebagai Petugas Partai -->

Iklan Semua Halaman

.

Meneguhkan Sumpah Janji ASN (PNS): Simbol Ketaatan kepada Allah dan Penegasan bukan sebagai Petugas Partai

Monday, February 3, 2020
Ilustrasi. Image Source.

Euforia politik mewarnai pra Pilkada serentak 2020, perbincangan dan sentilan di gang-gang, warung kopi, media lokal hingga media sosial (Medsos) telah menghadirkan berbagai perbincangan yang hangat. Bahkan tak sedikit yang terlibat pembahasan alot memertahankan pendapat membela figur bakal calon yang dieluk-elukan. Perbincangan itu bahkan telah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Intensitasnya semakin tinggi seiring mendekati tahapan krusial pelaksanaan Pilkada 2020.

Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Selama perbincangan itu tidak sampai memantik kegaduhan hingga memicu disharmoni di tengah masyarakat. Politik bagi kebanyakan orang memang adalah magnet, bak gadis cantik melenggok di tengah gang desa. Hal itu normatif, karena sesungguhnya salah satu indikator lembaga penyelenggara Pemilu mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang dimulai dari kepedulian masyarakat menyeleksi figur calon yang pemimpin berkualitas, layak dan mampu mewujudkan akselerasi pembangunan daerah, sebagai balasan partisipasi masyarakat pada Pemilu.

Terlepas dari soal dukung mendukung dan perbedaan warna pilihan di tengah masyarakat, kesadaran mencari pemimpin yang berkualitas harus terus disuarakan di tengah masyarakat.

Di tengah hiruk pikuk dan euforia masyarakat yang membahas paket bakal calon kepala daerah, publik juga dipertotonkan sikap partisan aparatur sipil negara (ASN/PNS) maupun aparatur desa. Fenomena itu memang tidak asing di mata publik setiap pra dan saat pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Kita bisa mengintip kasus ASN yang diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2018 Kota Bima. Kasusnya ada yang sampai berproses dan dieksekusi tingkat pengadilan. Tak salah-salah, yang terlibat juga pejabat (ASN).

Ditarik ke belakang, kasus serupa juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Bima periode-periode sebelumnya dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Hal yang terbaru, Bawaslu Kabupaten Bima memanggil dan mengklarifikasi ASN berkaitan kelender (dukungan) pada salah satu calon. Publik sering disuguhkan fakta ASN yang masuk dalam zona politik praktis, melanggar etika dan peraturan tentang ASN. Bahkan ada ASN yang tanpa malu di ruang publik all out membela bakal calon tertentu.

Tak penting kita menyoal motif ASN masuk pada area politik melewati dan melanggar sumpah janji, apakah sebagai bentuk euforia maupun sebagai upaya memertahankan jabatan. Namun yang harus diingat bahwa ASN terikat peraturan.
Berderet kasus itu tentu patut kita sayangkan. ASN yang bekerja di bawah aturan dan mestinya menjadi suri teladan bagi publik, telah berubah bak “petugas partai”. Lupa terhadap ikrar: sumpah dan janji di bawah kitab suci Alquran maupun kitab suci lain bagi (nonmuslim), yang begitu sakral disaksikan malaikat, yang kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, setiap ASN (PNS) yang diangkat dilantik diambil sumpah dan janjinya di bawah kita suci. Bagi muslim bersumpah di bawah Alquran. Ketentuan dan regulasinya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 66 ayat 1. Bahwa setiap calon ASN pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji. Regulasi yang mengatur itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah dan janji PNS. Kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pasal 39 ayat 1, setiap calon ASN saat diangkat PNS, wajib mengucapkan sumpah atau janji.

Di antara poin sumpah janji ASN Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan”.

Peraturan pemerintah, undang-undang yang mengatur tentang larangan ASN masuk dalam area politik praktis dengan dalil apapun telah terang benderang. Bahkan berkali-kali menjelang dan saat tahapan Pilkada, Bawaslu dan perangkatnya di bawah melaksanakan sosialisasi dan mengingatkan tentang netralitas ASN.

Pelanggaran ASN terhadap peraturan pemerintah, undang-undang (melanggar ikrar sumpah/ janji sendiri), juga erat kaitannya dengan integritas insan ASN. Pelanggaran tentu saja menurunkan kredibilitas, kehormatan (marwah) PNS sebagai abdi negara, yang bekerja melayani kepentingan publik, bukan karena perbedaan warna politik. Misalnya menggiring dan memberikan bantuan program pemerintah atas dasar kesamaan pilihan politik, like or dislike. Apalagi secara sadar ASN menggiring Bansos untuk kepentingan atas dasar kesamaan pilihan politiknya. Jika ingin masuk area politik, maka sebaiknya menanggalkan profesi ASN.

Ruang kesadaran untuk meneguhkan kembali sumpah janji ASN harus terus didorong. ASN adalah insan pilihan, karena tak semua orang bisa menjadi ASN. Bahwa ASN adalah orang-orang yang bekerja di bawah sumpah/ janji di bawah kitab suci, berjanji mentaati segala ketentuan peraturan. Soal kode etik ASN (etika) dan integritas adalah landasan bagi PNS termasuk pejabat yang dilantik di bawah kitab suci, bahwa acuannya adalah peraturan dan agama sebagai bentuk implementasi sumpah janji.

Tentu publik tidak menginginkan dipertontonkan ruang publik yang dihiasi pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran peraturan sebagai bentuk “pembangkangan” terhadap perintah Tuhan oleh ASN atas sumpah/janji yang diucapkan sendiri di bawah kitab suci. ASN harus bekerja secara profesional dan membiarkan tahapan politik bergulir dengan sendiri bagi masyarakat dalam alam berdemokrasi. ASN cukup mengekspresikan hak politik di bilik suara saat tahapan pencoblosan.

Beberapa petugas Bawaslu/ Panwas Kecamatan sudah beberapa kali menyiarkan tentang regulasi (peraturan) yang mengatur “pantangan” bagi ASN saat tahapan Pilkada. Di antara poin regulasi itu:

  1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
  2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  3. PNS dilarang mendeklarasikan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik;
  4. PNS dilarang menghadiri deklrasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik;
  5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/ bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial;
  6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/ gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  7. PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Akan banyak kepala yang memasang kuping dan mata memerhatikan gerak-gerik ASN di ruang publik seperti media sosial maupun lapangan. Publik tentu berharap ASN/ aparatur desa maupun karyawan BUMN/BUMD tak perlu menyuguhkan pemandangan mereka sebagai “petugas partai” dengan terlibat dalam zona politik praktis, melewati batas-batas kewajaran (sumpah/ janji), apalagi sampai membuat gaduh karena masalah netralitas yang mengundang ketegangan saat tahapan Pilkada dan “menghambakan” diri pada calon tertentu. 

Kesadaran atas hal itu mengatur tentang etika. Pengawasannya saat Pilkada, tak semua dapat dijangkau oleh pengawas Pilkada, Bawaslu maupun Panwascam, apalagi jika ada yang sampai kucing-kucingan. Peneguhan kode etik lahir dari dalam hati insan ASN, atas dasar kesadaran bahwa implementasi peraturan tidak hanya diawasi oleh Bawaslu maupun Panwascam, namun selalu ada malaikat sebagai perwakilan Allah yang selalu mengawasi sepak terjang ASN, yang juga merupakan salah satu umat beragama (*)