Menjemput Program Nasional dan Peluang Investasi lebih Penting, Kunker dapat Diserahkan ke OPD

Iklan Semua Halaman

.

Menjemput Program Nasional dan Peluang Investasi lebih Penting, Kunker dapat Diserahkan ke OPD

Jumat, 14 Februari 2020
Peneliti Senior CEPP FISIP UI, Dr Ibnu Khaldun. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Pengamat politik yang juga peneliti senior CEPP FISIP UI, Dr Ibnu Khaldun M.Si mengamati fenomena kunjungan kerja (Kunker) lokal kepala daerah di Kabupaten Bima yang tetiba meningkat drastis bulan-bulan mendekati tahapan krusial Pilkada 2020 Kabupaten Bima.

Alumnus FISIP UI tersebut melihat bahwa bakal calon incumbent sangat kelihatan menggunakan mesin politiknya turun ke sejumlah desa, menggunakan “birokrasi” mesin pendukung.

“Seharusnya ini tidak dilakukan. Kalau soal memberi bantuan, menjaring aspirasi, itu kan bisa dilakukan OPD lain. Yang harus dipikirkan kepala daerah. Tiga kunci pimpinan itu, bupati, wakil bupati dan Sekda itu adalah menjemput program program besar di nasional dan di internasional,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (12/2/2020) lalu.

Menurutnya, Kabupaten Bima menghadapi beragam macam persoalan aspek pembbangunan fisik dan nonfisik. Misalnya, mulai dari masalah literasi rendah, iklim investasi yang belum stabil, permasalah kesehatan seperti masih tingginya kasus stunting maupun persoalan aklerasi pembangunan secara umum yang mestinya harus didongkrak sehingga dapat bersaing dan sejajar dengan daerah lain.

“Kalau hanya kunjungan dari desa ke desa mau dapat apa? Maka, praktis menurut saya bupati ini, bukan bekerja mengikuti visi tapi sudah bekerja untuk mobilisasi persiapan sebagai kontestan,” katanya.

Dikatakanya, dengan kesibukan kepala daerah pada berbagai rentetan safari di berbagai desa setelah tahapan Pilkada 2020 Kabupaten Bima dimulai, maka bisa membuat capaian kinerja menjadi lambat. Misalnya rapat yang ditunda-tunda. Bahkan tidak lagi fokus memikirkan target-target kebijakan yang bisa dilaksanakan seperti target daya serap anggaran, termasuk masalah administrasi pemeritahan. Bahkan rapat dengan OPD kemungkinan banyak yang tertunda yang berimbas pada pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, massa Aliansi Pemuda Dadibou juga menyorot Bupati saat menggelar aksi di depan kantor Pemkab Bima, karena tidak memiliki waktu untuk menemui mereka.

Pada bagian lain, Kasubag Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Fadillah SS tidak menjawab ketika dikonfirmasi berkaitan sorotan akademisi dan sejumlah kelompok pemuda tersebut. [US]