Pembuatan LKPJ Desa Marada Dinilai Kong Kali Kong

Iklan Semua Halaman

.

Pembuatan LKPJ Desa Marada Dinilai Kong Kali Kong

Kamis, 27 Februari 2020
Pemuda Desa Marada saat mendatangi kantor DPMPD terkait LKPJ diduga kong kali kong.

Dompu, Berita11.com - Sejumlah pemuda Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berpendapat bahwa pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa setempat tahun anggaran 2019 di luar dari pada prosedural yang ada.

Bahkan, pemuda setempat menilai, LKPJ yang dibuat ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maman Abdulah dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) setempat yakni Bambang Subroto penuh dengan drama kong kali kong alias tidak transparansi.

Untuk itu, mereka mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Selasa (25/2) siang guna mengadu sekaligus meminta dengan tegas untuk dibuatkan ulang LKPJ anggaran tahun 2019 lalu.

Menurut salah satu pemuda setempat Syahrur alias Rul Chambera, pembuatan LKPJ pada Kamis (6/2/20) beberapa waktu lalu, satu pun anggota BPD tidak pernah dikasi tahu, justru anggota BPD menerima undagan dari aparat desa, yang seharusnya BPD lah yang memberitahukan warga bahwa pihak desa bakal melakukan LKPJ.

“Aneh, ini sudah di luar dari pada prosedur yang di mana angotanya tidak tau, pada hal itu hajatan anggota BPD juga, ada apa ini,” tanya Rul Chambera, Kamis (27/2/20) pagi.

Mereka menduga, ketua BPD dan PLt Kades ada permainan yang diterapkan. Hal itu, kata Rul Chambera, bisa terlihat dengan adanya alat bor air yang anggarannya lebih kurang Rp155 juta tiba-tiba ada, kepala dusun maupun kaur ekonomi pun merasa kaget dengan tiba-tiba datangnya alat bor itu.

Sementara, lanjut Rul Chambera, musyawarah desa tentang di mana titik bor tidak pernah dilakukan, karena pada saat tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memang ada pembahasan tentang bor. Tetapi, kata dia, belum dibahas titiknya di mana.

Untuk itu, mereka mereka meminta dengan tegas terhadap dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dan Inspektur Inspektorat untuk bisa melirik terkait apa yang menjadi keluhan warga.

“Harapan kami DPMPD dan Inspektort jangan menutup mata terkait apa yang terjadi di desa kami, tolong didengarkan keluhan kami, jangan menunggu hal yang buruk baru bergerak,” pintanya dengan tegasnya.

Tak hanya itu, lantai bak leding untuk digunakan mencuci atau pengambilan air warga dibangun tanpa pondasi dan juga tanpa pipa yang mengaliri air, kemudian pembuatan lapangan volly ball menggunakan tiang barang atau besi bekas lengkap dengan lampu listrik yang menggunakan anggaran Rp 45 juta.

“Kami mengindikasi ada korupsi yang terjadi, karena tidak membuka informasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan PLt selama menjabat, sekali lagi, kami berharap Inspektorat buka mata, jangan hanya menerima laporan saja, jangan sampai kami hilang kepercayaan terhadap Inspektorat yang sudah dibayar mahal oleh negara,” tegasnya.

Sementara, Kepala DPMPD Hairuddin, SH saat ditemui dikantornya menanggapi hal itu, pihaknya tidak punya kewenangan dalam hal memberikan sanksi terhadap kepala desa yang melakukan penyelewengan keuangan, pihaknya hanya memberikan pembinaan saja. Kalau memang ada penyelewengan keuangan, kata Hairuddin, Inspektorat yang punya kewenangan.   

“Khusus DPMPD, fungsinya adalah pembinaan, kami punya Clining konsultasi dana desa, jadi di situlah tempat kita menjelaskan aturannya dan apa kendala yang dihadapi kita berikan solusi, kalau memang tidak mampu dibina atau memang itu terbukti ada lembaga independen yaitu Inspektorat, dan fungsi pengawasan juga ada di Camat,” kata Hairuddin.

Hairuddin mengaku, atas laporan warga bahwa Kades Marada telah dilakukan pemanggilan sehingga permasalahan yang terjadi telah diselesaikan dan LKPJ tersebut memang sudah dibuat hanya saja antara anggota dan ketua BPD miss komunikasi.    

“Kemarin kami sudah panggil secara Kedinasan PLt Kepala Desa Marada dan prosesnya sudah kami klirkan hingga dibuatkan berita acaranya, dan LKPJ memang sudah dilaksanakan, cuman miss komunikasi saja,” jelasnya [B-10]