Peserta Sekolah Anggaran Sepakat Kawal Anggaran Desa dan Daerah -->

Iklan Semua Halaman

.

Peserta Sekolah Anggaran Sepakat Kawal Anggaran Desa dan Daerah

Monday, February 17, 2020
Sekjend Seknas FITRA, Ahmad Misbah Hasan Memaparkan Trend Surplus dan Defisit Anggaran Kabupaten Bima kepada Peserta Sekolah Anggaran, Minggu (16/2/2020). Foto US/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) bersama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, yang didukung Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas-FITRA) menggelar Sekolah Anggaran selama dua hari di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu-Minggu (15-16 Februari 2020).

Dari kegiatan ini, para peserta Sekolah Anggaran menyepakati penguatan peran mengawal proses perencanaan dan implementasi anggaran di tingkat desa hingga daerah. Para peserta sekolah anggaran, mentor dari Perkumpulan SOLUD dan Seknas FITRA menyepakati beberapa poin yang menjadi isu dan atensi bersama sebagaimana usulan peserta.

Sekolah Anggaran (budget resource center) yang didukung Ford Foundation diikuti perkumpulan sosial dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, dosen, CSO, pers, guru, BPD, dan perwakilan pemerintah desa. Perkumpulan SOLUD, STKIP Taman Siswa Bima yang didukung oleh FITRA, memandang penting menyediakan ruang bagi para pegiat advokasi anggaran di daerah, yaitu lewat Sekolah Anggaran.

Sekjend Seknas FITRA, Ahmad Misbah Hasan mengatakan, korupsi mulai terjadi dari tahap perencanaan, mulai dari tahap bawah seperti Musrembang. Untuk itu, dibutuhkan kemauan politik (political will).

“Lima tahun itu adalah waktu yang cukup untuk membangun sistem,  yang pertama penting adalah political will, kumudian turunannya sistem dan regulasi. Kata kuncinya adalah political will,” ujar pemerhati anggaran yang juga tengah santer menyorot anggaran lem aibon DKI Jakarta ini.

Ahmad Misbah juga menjelaskan kepada peserta Sekolah Anggaran tentang struktur APBD yang terdiri dari tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam komponen pendapatan terdiri dari kelompok pendapatan yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah.




Peserta juga mendapatkan penjelasan tentang kelompok belanja. Yaitu klasifikasi belanja menurut fungsi. Mislanya APBD Kabuapten Bima Rp1,8 triliun. Klasifikasi belanja menurut urusan, klasifikasi belanja menurut organisasi, klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan,  klasifikasi belanja menurut jenis belanja.

Dijelaskan, jenis pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan struktur pendapatan daerah meliputi PAD. Di antaranya pajak daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Ada beberapa anggaran yang mandatoris untuk kabupaten atau daerah, yakni anggaran kesehatan 20 persen, anggaran pendidikan10 persen dikali dana perimbangan bagi dana DAK. Kemudian yang anggaran mandatoris lain yakni anggaran desa dan dana bagi hasil pajak,” katanya.

Ahmad Misbah juga menjelaskan, tentang sejumlah metode analisis APBD/ APBDesa seperti analisis makro meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus-defisit, analisis trend minimal tiga tahun, analisis serapan anggaran, analisis konsistensi dan kepatuhan, analisis efisiensi dan efektifitas, dan analisis khusus seperti responsif gender dan inklusif.

Pengurus Seknas FITRA, Yenti Nurhidayat mengatakan, monitoring pasrtisipatif diperlukan untuk memastikan proses penyusunan anggaran sesuai alur dan ketentuan. Selain terlibat dalam proses perencanaan seperti Musrembang, yang tak kalah penting proses selanjutnya setelah penyusunan RKPD seperti pembahasan dan penetapan KUA/PPAS, penyusunan RKA-SKPD, pembahasan RAPBD hingga penetapan APBD. Adapun cara menyampaikan advokasi tak harus melalui aksi unjuk rasa. Namun jalan itu ditempuh setelah berbagai proses tidak tercapai.

“Cara-cara mengingatkan ini banyak, misalnya ikut menyampaikan atau diplomasi. Demo adalah cara terakhir. Kalau ada penyelewengan. Kalau salah cari tahu. Dalam pembangunan infrastruktur, biaya berapa, kualitas bagaiamana. Terus kita cari cara mengubah orang lain, mencari banyak informasi dan data,” katanya.

Yenti menjelaskan, melalui kegiatan Sekolah Anggaran, peserta diharapkan menjadi pegiat advokasi anggaran yang kemudian dapat merumuskan peta dan arah gerakan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan anggaran yang bermakna dan tepat sasaran.

Hakekat anggaran negara/ daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat.Anggaran bersumber dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. “Mengapa perlu anggaran untuk menjamin eksistensi anggaran. Karena jika  negara tidak memiliki anggaran, negara bisa bubar,” katanya.

Ia juga menyebut, setiap bayi baru lahir di Indonesia menanggung utang Rp5-8 juta. Sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus berhati-hati terhadap uang yang bersumber dari hutang.   

"Terdapat beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik, di antaranya anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi,alat motivasi dan penilaian kinerja,” katanya.

Berkaitan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus terbuka. Tidak hanya pada tahap perencanaan, melainkan setelah pelaksanaan anggaran. “Selama ini banyak desa yang hanya mengumumkan perencaan anggaran, tapi penggunaannya tidak dibuka,” katanya.

Sementara itu, aktivis Perkumpulan SOLUD, Muamar Khadafi menekankan mahasiswa agar menjaga eksistensi dan sisi kritis. Sebelum menyikapi sebuah persoalan anggaran, mahasiswa harus menguatkan pendapat melalui pengetahuan (knowledge).

Pada kegiatan Sekolah Anggaran, para peserta diberikan tugas menganalisis APBD Kabupaten Bima tahun 2019 dan APBD tahun 2020. Setelah itu, para peserta yang dibagi dalam tiga kelompok mempresentasikan hasil analisisi masing-masing. [US]