Program Tahun 2019 Dana Desa dan ADD Ranggo belum Tuntas, AMPR Gelar Aksi -->

Iklan Semua Halaman

.

Program Tahun 2019 Dana Desa dan ADD Ranggo belum Tuntas, AMPR Gelar Aksi

Tuesday, February 25, 2020
Aksi Massa AMPR di Depan Kantor Desa Ranggo Kecamatan Poja, Kabupaten Dompu Menyorot Persoalan Pengelolaan Dana Desa dan ADD Ranggo Tahun 2020. Terdapat Sejumlah Program yang belum Dituntaskan Pemerintah Desa yang Menjadi Sorotan Massa.


Dompu, Berita11.com— Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tahun 2019 rupanya belum selesai. Hal tersebut mendapat atensi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Ranggo (AMPR) Kabupaten Dompu yang menggelar aksi menyorot persoalan tersebut.

Aksi unjuk rasa massa AMPR yang dipimpin Abdul Malik SH digelar di depan Kantor Desa Ranggo, di depan Kantor Camat Pajo dan Kantor Inspektorat Kabupaten Dompu di Jalan Syekh Muhammad, Kelurahan Dorotanga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Selasa (25/2/2020).

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua pokok tuntutan, yakni  transparansi pengelolaan ADD dan DD tahun 2016-2019 di Desa Ranggo, serta menuntut penyelesaian kegiatan dan program yan menggunakan ADD dan Dana Desa Ranggo tahun 2019 sesuai waktu yang 
telah ditentukan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Desa Ranggo agar bersama-sama melakukan unjuk rasa dan rapatkan barisan. Anggaran yang dikelola Desa Ranggo untuk pembangunan sebanyak Rp600 juta, namun sampai saat ini belum selesai dan kemana anggaran tersebut,” sorot koordinator massa, Abdul Malik SH.

Orator lainnya, Ihanzar SH yakni menegaskan, pihaknya tidak menggelar unjuk rasa atas  kepentingan pribadi atau kelompok. Namun aksi digelar atas kepentingan masyarakat Desa Ranggo.

“Kepala Desa Ranggo sudah melakukan pelanggaran penggunaan ADD dan DD, pembangunan bendungan senilai Rp60 juta rupiah sampai saat ini tidak jelas keberadaan,” katanya.

Sementara, orator lainnya Irawan, meyatakan, Pemerintah Desa Ranggo sudah gagal melaksanaan anggaran desa sesuai mekanisme dan peruntukan. Penggunaan anggaran BUMDes sudah diambil alih kepala desa. Padahal, seharusnya program BUMDes dilaksanakan secara bergiliran di masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta Kepala Desa Ranggo dan BPD menemui massa aksi, menyampaikan penjelasan atas tuntutan massa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ranggo Asikin, menyampaikan, pihaknya mendukung 100 persen aspirasi massa. “Jika ada temuan-temuan, BPD akan mendukung dan berada di belakang massa aksi,” katanya.

Saat tiba di Kantor Camat Pajo, massa permasalahan yang terjadi  di Desa Ranggo. Hingga kini permasalahan itu belum ditanggapi Pemdes Ranggo. “Untuk itu, kami memdesak Camat Pajo agar bisa menemui massa aksi, karena Camat yang bisa menanggapi apa yang menjadi persoalan yang ada di Desa Ranggo,” kata perwakilan massa.

Tak lama setelah menggelar orasi, enam perwakilan massa diterima berdialog dengan  Camat Pajo Kamrun SH.

“Kades Ranggo (Siti Sumarni) sudah mendatangi kami dan mengakui apa yang menjadi persoalan di Desa Ranggo. Sisa program yang dikerjakan selama ini memang belum selesai dan akan diselesaikan secepatnya,” katanya.

Abdul Malik, perwakilan massa mengatakan, sejumlah program yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Ranggo tidak selesai seperti pembangunan gedung serba guna,TPA, rumah kumuh, rabat jalan beton.

“Sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah Kecamatan Pajo agar tahun 2020, anggaran Desa Ranggo dihentikan sementara  penyaluran ADD/DD. Jika dicairkan, dikkuatirkan akan terjadi  tumpang tindih anggaran,” katanya.

Diungkapkan, pihaknya tidak meneriam jika Pemerintah Desa Ranggo melaksanakan pekerjaan, apabila tidak ada surat pernyataan yang dibuat pihak Camat Ranggo.  “Mohon agar dibuat pernyataan, apa yang menjadi temuan-temuan, agar sama-sama melakukan pengawasan,” desaknya.

Tak puas menggelar aksi di Desa Ranggo dan Kantor Camat Poja, massa melanjutkan aksi di Kantor Inspektorat Kabupaten Dompu.

Dalam aksinya, Korlap massa secara bergantian berorasi di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Dompu. massa mendesak Inspektorat segera mengaudit pengelolaan DD dan ADD di Desa Ranggo. Massa kemudian diterima Inspektorat di aula setempat. Sejumlah pejabat setempat yang menemui massa,  Irban I Drs Hasanudin, Irban II Ir Suprapto dan Irban IV Ir Nina Karina.

Massa Diterima Beraudiensi dengan Inspektur Pembantu Kantor Inspektorat Kabupaten Dompu.
Irban I Hasanuddin, menyatakan, Inspektorat Kabupaten Dompu akan melakukan audit di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. “Terkait waktu belum bisa ditentukan, namun yang jelas Inapektorat akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi massa,” katanya.

Adapun Ir Suprapto mengatakan, apa yang dilakukan oleh massa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, berkaitan pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh massa aksi. dikatakannya, SDM di Inspektorat sangat terbatas sehingga pihaknya memerlukan bantuan pengawasan dari masyarakat.

“Inspektorat segera menindaklanjuti di tingkat lapangan.  Dalam pemeriksaan Inspektorat memiliki sistem pemeriksaan reguler atau rutin dan juga pemeriksaan atau audit investigasi,” katanya.

Sementara  Irban Ir Nina Kirana, menyampaikan apresiasi atas laporan massa aksi. Inspektorat Kabupaten Dompu  segera menindaklanjuti laporan sesuai mekanisme dan peraturan. “Yakni saja  bahwa Inspektorat Kabupaten Dompu bersikap profesional dan netral, serta tidak memihak untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.

Puas mendengar penjelasan Inspektorat, massa AMPR kemudian membubarkan diri dengan tertib. [B-10]