Saat Parpol Diborong dan masih Olirgakis, Civil Disobedience dan Golput Semakin Terbuka

Iklan Semua Halaman

.

Saat Parpol Diborong dan masih Olirgakis, Civil Disobedience dan Golput Semakin Terbuka

Jumat, 14 Februari 2020
Peneliti Senior, Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik, Dr Ibnu Khaldun M.Si.


Bima, Berita11.com— Apa yang berbeda dari Pilkada tahun 2020 dengan pesta-pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang telah berlalu? Pertanyaan tersebut mewakili ekspektasi publik di Kabupaten Bima yang menginginkan output Pilkada semakin lebih baik, terutama kerja-kerja percepatan pembangunan di daerah.

Berkaitan hal tersebut, pengamat politik sekaligus peneliti senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/CEPP) FISIP UI, Dr Ibnu Khaldun M.Si melihat bahwa hingga kini alam demokrasi untuk Pilkada Kabupaten Bima masih disuguhkan proses seleksi calon pemimpin melalui partai politik (Parpol) yang masih sangat olirgakis, sehingga dapat dipastikan Pilkada hanya akan berjalan prosedural dan jauh dari substansi demokrasi.

“Tahapannya ini, Pilkada kali ini memang bagi (menurut) banyak kelompok keilmuan ini kurang memberikan harapan percepatan (pembangunan) dilihat dari beberapa hal tadi, terutama partai sangat oligarkis, tidak memberikan kesempatan yang luas bagi kalangan profesi lain selain kader partai. Secara umum, dalam penyampaian visi misi hanya bersifat formalitas, kurang serius dari aspek penilaian,” kata Dr Ibnu Khaldun di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (12/2/2020) lalu.

Menurut Ibnu, mestinya yang memiliki narasi dan visi-misi kuat yang menjadi pertimbangan untuk direkomendasikan sebagai bakal calon atau pasangan calon. Beberapa persoalan Pilkada menyangkut tingkat kepercayaan publik yang menurun dan muak melihat suguhan demokrasi yang tidak menghasilkan output yang diharapkan. Pada aspek lain, biaya politik masih relatif mahal. Hal itu juga mengingat keadaan ekonomi secara umum di Indonesia hingga daerah masih belum membaik dan dipengaruhi adanya resisi.

Dikatakannya, dengan berbagai faktor itu, Pilkada hanya menjadi rutinitas bagi calon dan Parpol. Pihak yang banyak menjadi korban adalah masyarakat. 

“Kenapa dikatakan jadi korban? Karena dilihat (bahwa) daerah Bima ini, daerah yang pada banyak hal tertinggal. Kalau dilihat dari ranking, terendah literasi, terus kesehatan masih berkutat soal stunting, gizi yang kurang dan iklim investasi belum baik,” ujar Ketua Forum Rektor Bima-Dompu ini.

Pilkada 2020 akan dilaksanakan September mendatang dan pada  Februari ini telah memasuki beberapa tahapan seperti perekrutan melalui Parpol, sehingga tinggal tujuh bulan masyarakat menanti produk calon pemimpin yang dimulai dari proses seleksi oleh Parpol.

Permasalahan IDI, Civil Disobedience dan Potensi Golput Meningkat

Menurut mantan Staf Ahli DPR RI ini, fakta di lapangan saat ini banyak masyarakat kurang memiliki harapan lagi pada pemerintah dan hal itu bisa menjadi ancaman. Karena jika  masyarakat tidak percaya, maka akan berimbas tidak tertib sosial dan instabilitas hingga pada akhirnya timbul pembangkangan masyarakat sipil (civil disobedience), terjadi protes yang sangat meluas. Apalagi jika dipaksakan mengarahkan Pilkada Kabupaten Bima dengan calon tunggal melawan peti kosong.

“Kami harus sampaikan bahwa Pilkada hanya untuk mengisi kekosongan jabatan.  Ini yang memang harus dipikirkan secara serius oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah (pusat). Memang masih ada waktu (bagi) partai. Tapi ini sudah sangat jauh, Pilkada kali ini, kalau melihat dua bulan terakhir ini, belum menonjol visi-misi dan narasi apa yang ingin dicapai calon-calon kontestan Pilkada 2020 dan pendukungnya,” ujar akademisi yang juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Ibnu melihat, saat ini tidak banyak forum diskusi dan seminar keilmuan yang memberikan kemudahan atau akses untuk masyarakat menilai kinerja calon kontestan Pilkada 2020. Padahal Parpol mestinya menyuguhkan forum-forum seperti itu. Pola yang diterapkan bakal calon petahana dan calon lain, yaitu pendekatannya mencari suara, lebih banyak pendekatan dan berharap didukung.

“Akan sangat mungkin terjadi Golput (tidak terlibat memilih). Apalagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah merekomendasikan jika terjadi transaksi antara calon dan dengan calon yang akan melakukan money politics, maka rakyat bisa melakukan Golput, rakyat bisa tidak mengikuti pemilihan atau tidak mengikuti pencoblosan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu menjadi peringatan bagi Parpol dan kelembagaan politik lainnya, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun agenda-agenda strategis. Jika KPU memiliki target peningkatan partisipasi pemilih, maka Parpol harusnya mengurangi transaksi-transaksi politik antara Parpol dengan calon.

“Karena memang kuat dugaan, tahapan yang dilakukan Parpol pertimbangan mahar politik. (Parpol mestinya) menyampaikan indikator untuk penilaian calon. Kalau ada misalnya penyampaian visi-misi. Berapa skor penyampaian visi-misi dan kelayakan dokumennya? Jadi, seharusnya poin penyamapaian visi-misi dan penyampaian panelis ikut menentukan," ujarnya.

"Kemarin panelis bukan dari para akdemisi yang memang memiliki rekam akademik dan bukan juga melibatkan yang berjejaring dengan sekolah atau kampus yang menjadi basis milienial, itu tidak dilakukan,” katanya.

Saat proses pemaparan visi-misi bakal calon,  hanya dihadiri panitia, kader partai, sebagian warga yang ingin menyaksikan dan pendukung dari calon. Bahkan banyak Parpol yang melakukan proses seleksi lebih tertutup.

“Itu yang memang sangat disayangkan, apalagi Parpol lain tertutup seperti sekelas Golkar, partai yang mapan tidak melakukan tahapan-tahapan seleksi terbuka pada calon. Ada PAN, terus Partai Nasdem, Partai Demokrat. Banyak yang melihat kekuatan visi-misi, bukan menjadi prioritas,” kata Ibnu.

Kondisi itu menurut Ibnu menampar karakter masyarakat Bima yang sudah relatif mapan, melihat visi-misi sebagai instrumen penting atau sebagai preferensi masyarakat untuk memilih.

“Jadi, Pilkada 2020 ini kembali bahwa ini memang ketidakrelaan para elit Parpol untuk memberikan figur-figur yang memiliki visi-misi dan narasi di luar Parpol yang memang banyak. Karena orang Bima itu banyak SDM-nya di luar sana. Ini yang bagi kami prihatin, sehingga masyarakat menurut saya, kalau ini yang terjadi dan ditetapkan, kita nggak bisa berharap banyak bahwa akan terjadi percepatan pembangunan di Kabupaten Bima,” kata Ketua STIKP Taman Siswa ini.

Fakta-fakta utama Pilkada 2020 di Kabupaten Bima, Parpol sebagai lembaga politik dan lembaga demokkrasi yang menyeleksi elit dan kepala daerah belum menggunakan indikator-indikator sebagaimana substansi demokrasi, yaitu modernisasi kepartaian, adanya keterbukaan dan mewujudkan kaderisasi dengan baik.

“Mesitnya ada mekanisme evaluasi bagi kader (partai) itu sendiri. Itulah yang bisa mengangkat indeks demokrasi di Bima,” katanya.

Bawaslu Diharapkan Menyiapkan Terobosoan untuk Mengatasi Pelanggaran Pemilu

Selain tahapan Pilkada dan pesta demokrasi yang baru berjalan secara prosedural, berbagai pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur desa dan politik transaksional (money politics) menjadi lagu lama yang selalu terulang setiap pesta demokrasi. Untuk itu, penyelenggara Pilkada diharapkan mengecangkan ikat pinggang.

Peneliti Senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik, Dr Ibnu Khaldun M.Si berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan berbagai terobosan baru dalam menangani pelanggaran dan potensi pelanggaran, tidak hanya memerhatikan instrumen hukum melalui Sentra Gakumdu.

Menurut Ibnu, salah satu terobosan yang bisa dilakukan Bawaslu Kabupaten Bima misalnya membuat kesepahaman dengan partai politik dan pendukung calon atau bakal calon agar siap mengikuti seluruh ketentuan atau panduan Pilkada.

“Kita belum melihat terobosan dari Bawaslu. Misalnya membuat kesepahaman dengan Parpol, pendukung calon. Misalnya ada pelanggaran di tingkat calon, mereka buat poin-poin perjanjian sendiri,” katanya.

Ibnu mengingatkan, adanya sejumlah ASN yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Bima kepada Komisi ASN, harus menjadi poin utama perlunya Bawaslu membuat terobosan.

“Dari aspek pelembagaan demokrasi, Bawaslu sebagai salah satu lembaganya demokrasi, menurut saya harus lebih tegas dalam menjalankan menegakan aturan itu. Jadi, sejauh ini, ada beberapa yang direkomendaskan ke KASN yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran,” katanya.

Perihal integritas penyelenggara Pilkada, juga harus menjadi catatan penting bagi semua pihak untuk mengawasi. [US]