Sat. Pol Airud Polres Dompu kembali Lakukan QW Polri program 1 di Hu’u -->

Iklan Semua Halaman

.

Sat. Pol Airud Polres Dompu kembali Lakukan QW Polri program 1 di Hu’u

Tuesday, February 25, 2020
Usai kegiatan QW Polri Program 1 Foto ist

Dompu, Berita11.com - Satuan Polairud Polres Dompu kembali melakukan kegiatan Quick Wins (QW) Polri program 1 dengan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu , Selasa (25/2/2020).

Kegiatan berlangsung dimulai sekira Pukul 09,30 hingga 12.23 Wita, dipimpin Ps. Kasat Pol Airud IPDA Lalu Muhammad Ikhsan dan didampingi dua orang anggota yakni Brigadir Muhammad Alauddin selaku banit 1 unit patroli dan Briptu Zulkifli Putra Utama, selaku Ba Sat Pol Airud.

Turut hadir pada kesempatan ini, Kepala Desa Jala yang diwakili Sekertaris, Bhabinkamtibmas Desa Jala, diwakili Kasi Humas Polsek Hu'u, Kepala Dusun Jala, tokoh masyarakat, sejumlah tokoh Pemuda, tokoh agama dan sejumlah masyarakat nelayan pesisir yang ada didusun Jala.

Pada kesempatan itu, Kasat Pol Airud IPDA Lalu Muhammad Ikhsan menyampaikan materi tentang bahaya penyebaran faham radikalisme dan anti pancasila kepada masyarakat, agar mereka dapat mewaspadai dan mengantisipasi keberadaan faham ini.
 
Kasat Pol Airud IPDA Lalu Muhammad Iksan saat menyampai materi. Foto ist
Menurut Lalu Muhammad Iksan, radikalisme dan anti pancasila tidak hanya terjadi di luar negeri seperti kelompok ISIS saja. Melainkan juga telah merasuk dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Dompu.

“Beberapa waktu lalu, Kabupaten Dompu pernah terjadi eksodus kelompok yang dilarang berada di Indonesia khususny di dompu, tapi kita bersyukur, keberadaan faham tersebut dapat ditangani hingga tidak berkembang di masyarakat,” ungkap Kasat Polairud.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di desa itu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan dan pengaruh faham-faham radikalisme dan anti pancasila ini.

Lalu Muhammad Iksan menghimbau agar warga selalu mawas diri serta selalu melakukan kontrol sosial terhadap lingkungan. Hal itu dilakukan demi kenyaman dan ketertiban warga itu sendiri dan jika menjumpai hal yang mencurigakan segera melapor ke pihak kepolisian terdekat.

“Ketika masyarakat menemukan adanya kelompok-kelompok atau ormas yang menyimpang, hendaknya segera melaporkan kepada aparat yang berwewenang, agar segera dilakukan penanganan dan penindakan.” isyaratnya.

Terkait penanganan terhadap kelompok radikalisme dan anti pancasila itu sendiri, Kasat Polairud kembali mengingatkan, agar masyarakat selalu mengedepankan proses hukum.
Saat menyerahkan Bendera merah putih dan teks Pancasila ke salah satu warga. Foto ist

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi dan main hakim sendiri. Karena, tindakan itu tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang taat hukum,” ujarnya.

Lalu Muhammad Iksan menerangkan beberapa kriteria terhadap seseorang dikategorikan menganut atau bisa dikatakan memiliki faham radikalisme dan anti Pancasila antara lain

1. Tercatat sebagai pengurus organisasi yang memiliki faham radikal dan anti pancasila atau pro khilafah.
2. Terdaftar sebagai anggota organisasi yang memiliki faham radikal dan anti pancasila. 
3. Tidak terdaftar  sebagai pengurus dan anggota tetapi aktif (hadir) mengikuti kegiatan yang dilakukan organiasasi yang memiliki faham radikal dan anti pancasila.
4. Mendukung atau memfasilitasi kegiatan yang berisi faham radikal dan anti pancasila seperti, memberikan sumbangan, ikut mensosialisasikan kegiatan, menyuruh orang lain atau mengajak untuk hadir dalam kegiatan, memperbolehkan rumah atau kantornya dijadikan lokasi kegiatan.
5. Menulis atau mensosialisasikan pendapatnya yang mendukung faham radikal dan anti pancasila.
6. Mengkoleksi dan atau memposting tulisan atau pendapat orang lain yang mendukung faham radikal dan anti pancasila.
 
Warga yang hadir mengikuti kegiatan QW Polri Program 1. Foto ist
“Kita serahkan kepada aparat penegak hukum Polri dan TNI untuk menanganinya dengan baik sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini. Tidak boleh main hakim sendiri, sebab hanya akan merugikan masyarakat sendiri,” sebutnya.

Usai menyampaikan materi dan berdialog, masyarakat menyapaikan dan mengikrarkan deklarasi pernyataan sikap yaitu “Paham Radikal Dan Anti Pancasila” kemudian IPDA Lalu Muhammad Ikhsan, menyerahkan bantuan kepada warga nelayan yang ada di dusun setempat berupa paket life boy, teks pancasila, bendera merah putih, dan paket sembako. [B-10]