Setelah Transfer Dana Desa Langsung ke RKUDes, Pengawasan Mesti Diperketat -->

Iklan Semua Halaman

.

Setelah Transfer Dana Desa Langsung ke RKUDes, Pengawasan Mesti Diperketat

Tuesday, February 18, 2020
Sekjend Seknas FITRA, Ahmad Misbah Hasan Menjelaskan Mekanisme Penyusunan Perencanaan Anggaran kepada Peserta Sekolah Anggaran yang Digelar di Ruang Rektor STKIP Taman Siswa Bima, Minggu (16/2/2020). Foto US/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas-FITRA) menilai tidak ada masalah berkaitan kebijakan pemerintah pusat yang memperpendek alur transfer dana desa tanpa melalui rekening kas umum daerah (RKUD), namun langsung mengirim ke rekening kas umum desa (RKUDes).

Sekjend Seknas FITRA, Ahmad Misbah Hasan mengatakan, melalui mekanisme baru sistem transfer itu diharapkan desa bisa langsung mengeksekusi anggaran. Karena prinsip-prinsip desa yang selama ini dikembangkan melalui azas rekognisi dan subsidiaritas. Kebijakan itu merupakan wujud  upaya membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa (trust building) untuk mengelola sumber daya sendiri.

“Itu filosofi dana desa itu kenapa ditransfer langsung ke rekening desa. Memang ada mekanisme kontrol yang harus dilakukan agar dana desa betul betul bermanfaat. Pertama kontrol dari masyarakat itu sendiri, masyarakat harus berdaya dan harus tahu ini ada dana cukup besar yang dikelola oleh desa, bergaining position, peran kecamatan dan kabupaten terutama melalui DPMDes, harus terus dijalankan,” kata Ahmad Misbah saat Sekolah Anggaran di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu (15/2/2020) lalu.

Ia mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki fungsi koordinasi dan fungsi kontrol penggunaan APBDES. Transfer dana desa ke rekening desa menjawab tantangan yang selama lima tahun. karena sistem transfer dana desa melalui RKUD terdapat banyak masalah. “Mulai dari serapan anggaran, kedua, banyak juga yang memainkan dana desa untuk kepentingan politik tertentu,” katanya.

Menurut Ahmad Misbah, jika ada keluhan berkaitan pelaksanaan program dari anggaran desa, masyarakat sudah memiliki beberapa kanal untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan. Yaitu di BPD, karena salah satu kinerjanya monitoring terhadap kinerja kepala desa. BPD menjadi “jembatan” untuk akuntabilitas sosial terhadap kinerja kepala desa. Adapun di level kecamatan terdapat TPPD, tim yang memberi penguatan kepada desa berkaitan pengelolaan anggaran desa.

“Selain memberi penguatan kapasitas, mereka juga berkewajiban melakukan monitoring yang sampai level audit adalah Inspektorat. Level monitoring kalau berjalan dengan baik, itu bagus. Karena pasti ada peluang untuk melakukan penyimpangan, sehingga yang paling penting memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat desa, memperkuat peran BPD dan harus ada supervisi dari kabupten. Itu harus difungsikan secara terus menerus,” katanya.

Ahmad Misbah mengatakan, masyarakat harus terus membangun budaya kritis dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dana desa. Ada beberapa macam audit sosial yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengawal dana desa.

“Karena di desa akan sangat terlihat saat kepala desa beli mobil baru, bangun rumah, dan lain-lain.  Jadi, masyarakat juga harus kritis, komunikasikan dengan BPD dilakukan upaya-upaya (mengecek anggaran), itu bisa dilacak,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu amanat undang-undang yang mengatur desa, mengamanatkan pemerintah desa terbuka dalam mengelola dana desa/ ADD. “Soal punishment, sekarang ini Kemendesa mencoba ada punishmentnya, ada sanksinya. Ketika desa tidak membuka informasi kepada masyarakat, ketika terjadi kejanggalan atau penyimpangan, itu bisa langsung dilaporkan,” pungkasnya.

Sementara itu, pengurus Seknas FITRA, Yenti Nurhidayat juga menyampaikan penilaian yang sama atas perubahan sistem transfer dana desa dari pemerintah pusat yang langsung masuk rekening desa.

“Kalau dana desa itu dari pusat langsung ke desa. Cuma sebelumnya nyangkut dulu di rekening kabupaten. Sebenarnya kalau menurut kami, dengan langsung (ke rekening desa), memotong beberapa persoalan yang muncul. Cuma dari sisi pengawasan harus dipikirkan, sebenarnya pemerintah kabupaten memiliki fungsi mengawasi penggunaan dana desa,” kata Yanti.

Menurut dia, beberapa di antara yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat mengubah sistem transfer anggaran desa dominannya  peran pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sebagai lembaga supra desa, sehingga desa takut membuat perencanaan. Karena sering diveto oleh kecamatan seperti saat menyusun perencanan anggaran.

“Kalau kita secara pribadi, kita melihat dengan diturunkannya langsung ke rekening desa, itu memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan desa, tapi sisi pengawasannya harus diperkua,” katanya.

Peluang Akses Publik Melalui Satu Sistem Informasi Terhadap Anggaran Desa

Menurut Yenti Nurhidayat, ada peluang kelompok sosial mendorong terwujudnya akses informasi anggaran desa melalui satu pintu sistem informasi yang terpusat (satu data base) seperti untuk anggaran daerah melalui portal rup.lkpp.go.id.

“Sekarang ini kami sedang mendorong akuntabilitas sosial. Jadi, pengelolaan APBDEs tidak hanya dana desa, tapi ADD, termasuk dana perimbangan dan retribusi daerah yang masuk ke desa atau PADes dan sumber-sumber pendapatan desa yang lain, termasuk belanjanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, konsep akuntabilitas sosial menyaratkan dua hal. Pertama, adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat desa. Transparansi bisa melalui berbagai bentuk. Misalnya desa didorong membuat website desa.

“Setiap proyek yang dijalankan pemerintah desa harus ada papan pengumumannya.. Masyarakat juga bisa memohon dokumen kepada desa dan itu harus diberikan. Kadang-kadang dipublikasikan terbatas. Sebenarnya masyarakat punya hak untuk  mendapatkan informasi mendetail terkait dengan rencana APBDEs maupun realisasi APBDES,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mendapatkan akuntabilitas sosial, juga membutuhkan partisipasi masyarakat saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Nah, masyarakat ini terutama kelompok-kelompok yang jauh dari jangkauan pembangunan seperti kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok sosial harus diberi ruang untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasinya karena mereka. Karena pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dari masyarakat secara umum,” pungkasnya. [US]