Sikapi Polemik Pelayanan RSUD Dompu, Komisi III DPRD Bakal Turun Pekan ini -->

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Polemik Pelayanan RSUD Dompu, Komisi III DPRD Bakal Turun Pekan ini

Monday, February 17, 2020
Wakil Ketua Komisi III yang juga ketua BK Lembaga Legislatif Muhammad Ikhsan, S.Sos. Foto Poris Berita11.com.

Dompu, Berita11.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu bakal turun melakukan koordinasi sekaligus evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu pada Minggu ini.

Hal itu dilakukan atas menyikapi polemik yang terjadi dalam pelayanan pihak RSUD terhadap pasien yang dinilia arogan dan masalah Badan Pelayanan Jaminan Sosial (PBJS) sehingga marak diperbincangkan baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Wakil ketua komisi III DPRD Dompu Muhammad Ikhsan, S.Sos saat disambangi di ruang komisi III, Senin (17/2/2020) siang mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan atas tindakan oknum pelayanan rumah sakit tersebut.

"Saya, atas nama pribadi beserta nama lembaga sangat menyesalkan dengan kejadian itu, insya allah dalam Minggu ini akan turun ke lapangan (RSUD, red) untuk melakukan koordinasi sekaligus mengevaluasi pelayanan rumah sakit," tegas Muhammad Ikhsan pada Berita11.com.

Saat berkunjung dan melakukan koordinasi nanti, kata Muhammad Ikhsan, pihaknya akan mengundang sejumlah wartawan untuk bersama-sama ke rumah sakit. Dan komisi III akan terus melakukan pengawasan.

"Dalam hal pengawasan, tentu saja kami akan melakukan pengawasan, kebetulan rumah sakit mitra komisi III dan kami akan melakukan intensitas koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan terutama pihak rumah sakit," isyaratnya.

Disinggung tentang pelayanan BPJS yang pasien memiliki hak rawat di kelas I yang kemudian dititipkan di kelas bawah dengan alasan kamar full, kemudian pihak RSUD tetap mengisi berkasnya di kelas I sesuai BPJS milik pasien.

Mengacu dalam peraturan Kemenkes nomor 58 2018 bahwa pasien yang memiliki hak rawat di kelas I kemudian ruangan kelas I full harus dititipkan di kelas atas lebih dari satu tingkat bukan malah dititipkan di kelas bawah.

Menanggapi hal itu, Wakil komisi III yang juga ketua Badan Kehormatan (BK) di lembaga legislatif ini, meminta dengan tegas terhadap pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi terhadap pasian yang punya hak rawat melalui BPJS berhubung peserta BPJS tetap membayar iuran perbulan, termasuk dalam hal pelayanan sarana dan prasarana atau fasilitas pasien.

“Kami meminta kepada pihak BPJS cabang dompu, untuk selalu intens melakukan sosialisasi tentang regulasi aturan main BPJS sehingga tidak ada tumpang tindih atau miss komunikasi dalam hal penerimaan masyarakat,” pintanya dengan tegas.

Selain itu, pria sapaan akrab Om Can ini kembali mengingatkan terhadap pihak BPJS agar terus memberikan informasi yang dapat dimengerti bagi warga masyarakat yang mengantongi kartu BPJS agar sesuai dengan hak rawat mereka.

“Dalam hal ini, pelayanan BPJS juga harus bisa memberikan pelayanan informasi yang akurat terhadap masyarakat agar mereka lebih paham dalam penggunaan jasa pelayanan BPJS,” pungkas pria sapaan om Can ini. [RIS]