Soal LKPJ Kong Kali Kong, DPM-PD: Miss Komunikasi, Anggota BPD Bantah -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal LKPJ Kong Kali Kong, DPM-PD: Miss Komunikasi, Anggota BPD Bantah

Friday, February 28, 2020
Tampak depan kantor Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Dok. Poris Berita11.com
Dompu, Berita11.com - Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marada Kecamatan Hu’u membantah atas pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Kabupaten Dompu yang meyatakan miss komunikasi soal pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana yang dilansir Berita11.com beberapa hari lalu.

Menurut salah satu anggota BPD Suhada pria 51 tahun warga setempat, sebelum pembuatan LKPJ yang dinilai kong kali kong itu, tertanggal 6 Februari 2020, beberapa orang anggota BPD sudah melakukan rapat internal dan menghasilkan beberapa poin dalam kesepatakatan pada saat itu.

“Kami membantah atas statemen yang disampaikan DPM-PD melalui pemberitaan di media online, yang bilang antara kami anggota dengan ketua BPD beserta PLt Kepala Desa (Kades) miss komunikasi, sebelum pembuatan LKPJ itu kami sudah melakukan rapat internal, jadi tidak ada miss komunikasi antara kami,” tuding Suhada, Jumat (28/2) pagi. 

Suhada menjelaskan, keputusan hasil rapat interal BPD, pada Jum’at tertangal 31 Januari 2020 kemarin yang berlangsung di aula kantor desa setepat bahwa ada enam poin yang dihasilkan pada saat rapat itu dan beberapa orang anggota BPD yang hadir pada saat itu. Hal itu telah disepakati bersama.

Berikut enam poin yang disepakati antara beberapa orang anggota yang hadir saat itu dengan Ketua BPD Maman Abdullah.

1. Tidak melakukan kegiatan LKPJ pada Hari Senin, Kamis dan sabtu, karena pada waktu itu sebagian anggota BPD berhalangan hadir.

2. Menunda pelaksanaan LKPJ dan LPPD PLT Kepala Desa Marada dalam waktu yang belum ditentukan sampai BPD Menerima Laporan Tertulis dari PLT Kepala Desa Marada.

3. Stelah BPD menerima laporan tertulis dari PLT Kepala Desa Marada, maka BPD akan melakukan pengecekan terhadap pengerjaan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa kemudian meng Evaluasi hasil kerja tersebut.

4. Apabila dalam pengecekan pekerjaan BPD menemukan kejanggalan atau kekurangan volume pekerjaan, maka BPD akan bersurat secara resmi kepada PTL untuk menyelesaikan pengerjaan yang dinilai masih kurang.

5. Jika surat resmi BPD tersebut tidak diindahkan oleh PLT kades marada, maka BPD akan melakukan upaya persuasif untuk bersama sama mancari solusi terbaik.

6. Jika PLT Kades marada telah menyelesaikan pekerjaan yang dinilai kurang oleh BPD, maka BPD akan melakukan pleno LKPJ dan LPPD dengan mengundang masyarakat untuk menyampaikan hasil kerja pemerintah desa.

Adapun rencana tindak lanjut antara lain,
1. Melakukaan koordinasi dengan PLT kades Marada untuk segera memberikan laporan tertuli kepada BPD dan menyampaikan penundaan acara LKPJ sampai BPD selesai mengevaluasi hasil kerja pemerintah Desa.

2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terpilih terkait dengan pengangkatan staf yang menutur BPD tidak sesuai dengan prosedur.

Suhada berpendapat, dari sejumlah item yang disepakati bersama itu, PLt Kades Bambang Subroto dan Ketua BPD Maman Abdullah akhirnya membuat LKPJ secara diam-diam tanpa sepengetahuan anggota BPD.  

“Dari enam point hasil rapat internal BPD yang sudah disepakati bersama, tidak satupun dilaksanakan, karena kehebatan beberapa oknum anggota BPD yang seolah tidak menghiraukan hasil rapat terebut,” beber Suhada sedikit nada kesal. [B-10]