Soal Politik, Itu Tanggung Jawab Kolektif, Apalagi Pendidik -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal Politik, Itu Tanggung Jawab Kolektif, Apalagi Pendidik

Tuesday, February 25, 2020

Oleh : Adi Ardiansyah Al-Khawarizmi


Saya termasuk orang yang menolak dengan tegas oknum yang melabeli dirinya sebagai tokoh politik (subjektif), memanfaatkan generasi di bawah umur hanya karena mereka telah terdaftar sebagai pemilih ungkap (A.E. Priyono) dalam Bukunya “Merancang Arah Baru Demokrasi”. Bagaimana tidak, demokrasi pasca reformasi akan dibawa ke mana? 

Pertanyaan yang masih relevan dan wajib dijawab oleh semua pihak, aktor politik, panelis kebijakan, dan lainnya ungkap seorang (Usman Hamid) menyambung pertanyaan dari rekannya di atas.

Mental politik kita masih bersifat posesif dan cenderung inkonsisten, di sinilah praktik politik kita yang tidak bernilai (nonvalue) diperparah lagi dengan sumbu pemahaman politik yang sangat pendek. Coba kita perhatikan setiap momentum musiman ini, kita lebih banyak di adu-domba bahkan dipecah belah oleh kepentingan parsial oligarki (Devide at impera), lebih mirisnya lagi tumbuh virus fanatisme kelompok sampai radius yang berkepanjangan, apalagi itu dibangun dengan memanfaatkan keluguan anak remaja di bawah umur, seperti pemilih pemula.

Sungguh tega dan tidak profesional, masa depan anak-anak tersebut dibarter dengan politik receh, nasi bungkus, bahkan tukar tambal, pulsa paketan, meminjam istilah (Satria Madisa). Coba Anda bayangkan, anak-anak itu yang seharusnya menghabiskan banyak waktu untuk menikmati pembelajaran karakter dini, malah diseret ke arena praktis yang didalamnya banyak predator liar. Jangankan memahami politik praktis itu apa? Mengusap air mata temannya saja enggan dilakukan, itu semua karena empati yang sudah direduksi oleh soal receh tadi. You Now ?

“Moderasi Pemikiran, peran pendidik adalah ujung tombak yang mencerahkan kembali”
Di manakah posisi pendidik pada klausal episode ini? Secara kelembagaan ataupun personality, bagi seorang pendidik adalah kewajibannya melerai benang kusut ini, katakanlah akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pers secara kelembagaan sampai tokoh tik-tok sekalipun harus memiliki sensitifitas sosial untuk menggalang upaya pencerdasan politik (education) di ruang publik. Langkahnya pun terbilang sederhana, tidak menguras energi yang banyak, efektif dan efisien, seperti menumbuhkan budaya literasi sosial lewat lini massa media yang telah disediakan, komunikasi langsung face to face dengan kelompok minoritas maupun pemuda (pemilih pemula), dan sebagainya. Hal ini bukan hanya membantu penyelenggara Demokrasi (KPU & Bawaslu) merasa ringan untuk melakukan profesionalisme kerjaannya, tapi juga meningkatkan partisipasi publik untuk terlibat langsung mengawal dan memastikan haknya ada diposisi yang sama.

Hal demikian merupakan antitesa dari simpul politik receh, tidak bernilai, cenderung pasif, dan ugal-ugalan. Bagi seorang pendidik, dia seharusnya paham melakukan marger isu prioritas yang ingin dikampanyekan dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya kecerdasannya. Tanpa melabrak jalur prosedural, santun dan elok ketika mengendarai momentum (ritme) yang terjadi di lapangan. Dengan ini, peran masyarakat yang tercerahakan akan naik level (high quality), bermartabat hingga integritas moralnya tetap terjaga utuh.

Anda bisa bayangkan sendiri, 20 tahun yang akan mendatang, orang-orang yang berkualitas ini mengambil peran penting mengisi panggung politik praktis dengan nilai, mendistribusikan kualitas mereka dengan pikiran yang tercerahkan, bahkan hal tersebut perlahan-lahan menenggelamkan stigma buruk tentang politik praktis hanya diisi oleh orang-orang itu, keturunan darah biru, dinasty of continue, dominasi oligarki (koorporasi), bahkan mengakar ke politik identitas. Apakah Anda tidak bahagia dengan hal demikian? Tentu Anda akan sangat bahagia, karena abstraksi politik Anda telah naik ke level objektif, di mana gagasan dan isi pikiranlah yang akan bergulat diatas panggung publik. Hingga akhirnya kita semua merasakan kesetaraan yang sama di mata apapun.

“Jangan Bangun Rumah di Atas Dahan yang Rapuh”

Terminologi tersebut “Jangan Bangun Rumah di Atas Dahan yang Rapuh” adalah buah pikiran dari Prof. Ahmad Syafii Ma’arif dalam bukunya yang berjudul (Islam dan Politik || Upaya Membingkai Peradaban) yang merupakan alarm subtantif ketika konstelasi politik mulai ditabuh oleh penyelenggara. Semua pihak akan menyambut dengan uforia dan semangat egaliterian, tetapi di sini kadangkala ada kecenderungan polarisasi yang tajam di akar rumpun, oleh karena managemen tim suksesnya yang sentralistik dan hanya bermodal semangat tok memobilisasi massa sebanyak mungkin, sehingga kualitas persatuan terabaikan.

Momentum politik musiman bagi seorang Ahmad Syafii Ma’arif paling substansial adalah upaya pendidikan sekaligus penyadaran terhadap publik tentang pentingnya literasi politik yang inklusif, di mana semua pihak menggalang kesadaran untuk menaikan level pemikirannya, terlepas dari pro-kontra yang akan dipilih atau didukung itu siapa. Kesadaran ini dikampanyekan oleh Ahmad Syafii Ma’arif dengan tujuan memperkokoh konstruksi politik gagasan para kandidat di alam demokrasi yang terbuka, di mana semua tokoh harus mampu naik level sebagai negarawan, tidak stagnan pada wilayah itu-itu saja.

Meskipun Ahmad Syafii Ma’arif menyadari butuh waktu panjang untuk menjajaki hal tersebut, tetapi perlahan-lahan dengan optimisme kolektif wajah politik praktis tersebut mulai terbenahi dan memiliki nilai, sehingga disparitas keteladanan dapat terhindarkan dan semua pihak, tidak pesimis untuk mengambil peran strategis di dalamnya (The And Of History || Francis Fukuyama).

Penulis adalah Ketua Bidang Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Mataram.