Sorot Dugaan Penyalahgunaan ADD, AMPDES Gelar Unjuk Rasa

Iklan Semua Halaman

.

Sorot Dugaan Penyalahgunaan ADD, AMPDES Gelar Unjuk Rasa

Selasa, 11 Februari 2020
Aksi Massa APMDES di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Senin (10/2/2020).


Bima, Berita11.com— Massa Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa (APMDES) menggelar aksi di depan Kantor Desa Cenggu dan Kantor Camat Belo, Kabupaten Bima di Jalan Lintas Tente-Karumbu, Senin (10/2/2020). Massa menyorot dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setempat.

Massa yang dikoordinir Adriawan meminta  Camat Belo mengundang DPMDes dan Pemerintah Desa Canggu, membahas dugaan penyalahgunaan ADD Cenggu, kemudian menfasilitasi audiensi.

“Banyaknya anggara desa yang disalahgunakan dan dimanipulasi data adalah kejahatan terorganisir.  Kami meminta kepada pemerintah desa dan Camat Belo menghadirkan BPMDES  Kabupaten Bima untuk melakukan audiensi dengan kami dan kami hadir di sini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat,” kata Adriawan saat berorasi.

Menurutnya, kuat dugaan berbagai proyek yang menggunakan ADD Cenggu. Untuk itu, ia meminta harus ada klarifikasi melalui audiensi.  “Siapapun yang melakukan kejahatan akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia,” katanya.

Setelah satu jam lebih menggelar orasi di depan Kantor Desa Cenggu, massa kemudian bergeser di depan Kantor Camat Belo dan melanjutkan orasi. Tak lama kemudian, massa mengikuti audiensi, setelah pihak Camat Belo menghadirkan Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima, Faisal SE.I.

Audiensi juga diikuti Kapolsek Belo, IPTU Saiful Anhar S.Sos, Danpos Ramil Belo, Pelda Hamdon, Kepala Desa Cenggu Safruddin, Sekretaris Desa Cenggu, Hermansyah, dan 20 perwakilan massa.

Camat Belo, Bambang Setiawan S. Sos mengatakan, sesuai harapan massa, pihaknya menghadirkan pejabat DPMDes Kabupaten Bima.  “Saya sebagai Camat Belo hanya memfasilitasi kegiatan audensi ini,” katanya.

Sementara itu, perwakilan massa menyampaikan sejumlah poin tuntutan di antaranya berkaitan anggaran pemagaran area sawah yang mestinya menggunakan kayu kelas tiga. Namun temuan AMPDES di lapangan, menggunakan sisa kayu bakar.

“Masalah kawat bronjong yang digunakan sesuai RAB enam gulung, tetapi fakta di lapangan cuman tiga gulung yang digunakan.  Pembangunan jalan usaha tani yang lokasinya di so saja, RAB yang bekerja 69 orang, tetapi fakta di lapangan hanya empat orang. Apa yang menjadi temuan kami di lapangan mohon dijelaskan,” kata Adriawan.

Kepala Desa Cenggu Safrudin menjelaskan, berkaitan pembangunan jalan usaha tani anggaranya Rp47 juta. Sementara,  pemagaran So La Saja dengan volume 300 meter menggunakan ADD Rp47 juta. Proses pelaksanaanya menggunakan kawat bronjong dan dikerjakan pihaknya.

“Pembuangan saluran air limbah dengan anggaran 400 juta sudah diselesaikan tahun 2019 kemarin,” katanya.

Adapun Seketaris Desa Cenggu Hermansah menjelaskan,  pembangunan pagar ada kesalahan data volume yang disampaikan oleh Kades Cenggu.  “Sebenarnya panjangnya sekitar 297 cm. yang disampaikan Kades Cenggu  sekitar 300 cm dan kayu yang digunakan dalam pemagaran sesuai RAB kayu kelas tiga, tetapi kami gunakan kayu jati yang kelasnya lebih bagus sesuai RAB, sudah selesai dikerjakan,” katanya.

Dikatakannya, berkaitan pengunaan ADD, akan disampaikan secdara rinci. “Anggaran perubahan 2019 akan kami hitung berapa sisanya. Karena ada tim penyusun APBDes yang menjelaskanya.  Dokumen di lapangan, di RAB tidak sama, yang bisa menjelaskan adalah orang teknik,” katanya.

Kabid Pemdes DMPDes Kabupaten Bima Faisal SE.I mengatakan, aula kantor Camat Belo bukan untuk menelanjangi  Kades dan Sekdes, namun  sebagai majelis Ilmu.

“Apa yang dijelaskan oleh Pak Sekdes tadi sudah mewakili keterbukaan informasi sesuai dengan aturan. Terkait masalah SPJ desa, kalau belum selesai dikerjakan, belum boleh dipegang atau dilihat oleh siapapun. kecuali diminta aparat kepolisian dan aparat terkait,” katanya.

Dikatakannya, walaupun fakta lapangan dan dokumen tidak sama, namun pada prinsipnya sama.“Kalau adik-adik tidak percaya dengan pekerjaan fisik yang dilakukan pemerintah desa. Adik-adik tidak perlu orang teknik yang melakukan uji teknik pekerjaan fisik, tetapi cukup dengan Pendamping Desa yang sudah diatur dalam undang-udang,” katanya.
Kegiatan audiensi berakhir sekira pukul 13.59 Wita. Massa APMDES kemudian membubarkan diri. [RD]