Usai Periksa 360 Kelompok Tani, Kejari Dompu Bakal Panggil Distanbun -->

Iklan Semua Halaman

.

Usai Periksa 360 Kelompok Tani, Kejari Dompu Bakal Panggil Distanbun

Wednesday, February 19, 2020
Dari kanan Kasi Kasi Datum, tengah Kasi Pidsus dan ujung Kari Kasi Intel. Foto Poris Berita11.com
Dompu, Berita11.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu saat ini tengah memeriksa sebanyak 360 kelompok tani yang masuk dalam pendaftaran calon penerima manfaat program tumpang sari pertanian berupa bibit Jagung dan Kadelai pada tahun 2019 lalu.

“Kami memanggil ketua kelompok tani untuk memintai keterangan sebanyak 15 ketua kelompok tani per hari, hingga mencapai target 360 kelompok tani yang masuk dalam calon penerima mafaat,” kata Kasi Intel Jaksa Indra Zulkarnain, SH saat dikonfirmasi di ruang Kasi Pidsus, Rabu (19/2/20) siang.

Menurut Indra. program tumpang sari ada dugaan sebagian petani menolak bantuan itu, karena sebagian lahan milik petani tidak memungkinkan untuk tanaman tumpang sari, sehingga lahir sebuah pertanyaan, jika petani menolak, kemanakah larinya bantuan tersebut, hal itu yang perlu mereka telusuri lebih jauh.

“Jika petani menerima dan menanamnya, kami akan melihat bukti tanamnya. Jika tidak, dikemanakan bantuan tersebut. Tidak menutup kemungkinan, setelah memeriksa sejumlah kelompok tani, Dinas Pertanian juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

“Tanaman tumpang sari ini, harus ada situasi alam yang memungkinkan untuk itu, Kadelei sama Jagung ini beda jauh,” sambungnya.

Indra berprinsip, pihaknya bekerja digaji oleh negera, untuk itu, pihaknya tidak menunggu laporan dari warga, ketika ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Indra berpendapat bahwa pihaknya tidak mau makan gaji buta.

“Pelapor ini tidak harus siapa, justru kami di Intel ini kalau tidak ada kami cari, tapi bukan mencari-cari, kalau mencari-mancari itu menzolimi orang,” ujar Indra sembari bergurau.

Disinggung kapan dipanggilnya pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan, Indara belum bisa memastikan kapan waktunya, pihaknya akan memeriksa pihak-pihak terkait dari mulai tahapan ke bawah.

“Kami mulai dari akarnya dulu, bukan pada pucuk. Akar persoalan dari petani tentunya petani dulu yang kami periksa. Dinasnya, biar belakangan saja dimintai keterangan,” pungkasnya. [RIS]