Warning bagi ASN untuk jaga Netralitas, Pejabat ini Kembali Direkomendasi Bawaslu ke KASN

Iklan Semua Halaman

.

Warning bagi ASN untuk jaga Netralitas, Pejabat ini Kembali Direkomendasi Bawaslu ke KASN

Kamis, 06 Februari 2020
Anggota Bawaslu Kabupaten Bima. Foto US/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima kembali mengeluarkan rekomendasi atas kasus pelanggaran oleh oknum pejabat Kabupaten Bima berinisial C kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Oknum pejabat tersebut pernah direkomendasikan kepada KASN untuk kasus yang sama berkaitan netralitas ASN pada Pemilu 2019 lalu.

“Rekomendasi telah kami kirim kepada KASN pada Senin lalu. Tugas kami adalah meromendasikan atas pelanggaran yang dilakukan ASN. Bagaimana tindaklanjutnya nanti bergantung KASN, mungkin serius (karena sudah dua kali). Bawaslu ada kewenangan karena terkait netralitas ASN,” ujar anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah M.Pd kepada wartawan di kantor Bawaslu Kabupaten Bima, Rabu (5/2/2020).

Mantan dosen ini menegaskan, Bawaslu memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi kepada ASN berkaitan pelanggaran Pemilu. Karena selain menangani Tipilu, Bawaslu juga memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait. Adapun yang dimaksud dalam hal tersebut tentang undang-undang dan regulasi yang mengatur netralitas ASN, termasuk di dalamnya kode etik ASN.

Menurut Damrah, netralitas atau keterlibatan ASN mendukung salah satu bakal calon atau calon adalah salah satu potensi besar pelanggaran yang berpotensi terjadi pada tahapan Pilkada. Demikian halnya keterlibatan aparatur desa. Hal itu menjadi salah satu atensi Bawaslu Kabupaten Bima dan jajarannya.

Adapun pelanggaran oknum pejabat di Kabupaten Bima sebagaimana rekomendasi yang telah dikirim Bawaslu Kabupaten Bima kepada KASN, oknum pejabat itu dengan jelas memberikan dukungan dan mengajak mendukung salah satu bakal calon. Atas pelanggaran itu, Bawaslu juga telah menyimpan tangkapan layar (screen shoot) status facebook oknum pejabat itu.

“Pasti berpengaruh untuk karir ASN (pelanggaran yang dilakukan). Maka kita mengimbau ASN tidak terlibat politik praktis,” imbaunya.

Damrah mengatakan, potensi pelanggaran melalui media sosial yang dilkukan ASN menjadi salah satu atensi pihaknya, selain pelanggaran di lapangan. Untuk memantau pelanggaran di lapangan, seluruh perangkat Bawaslu termasuk Panwas Kecamatan untuk Pilkada juga tetap bekerja melaksanakan pengawasan atau pemantauan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bima terus menguatkan pengawasan partisipasi, sehingga pelanggaran tetap termonitor.

Untuk merespon pelanggaran saat tahapan Pilkada, pihaknya juga intens melaksanakan sosialisasi pengawasan dan menyampaikan tentang jenis-jenis pelanggaran di lingkungan sekolah dan yang ditujukan kepada ASN. “Tentang netralitas yang diatur undang-undang termasuk TNI/ Polri,” katanya.

Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, beberapa satu poin regulasi  yang disosialisasikan Penyelenggara Pemilukada berkaitan pelanggaran ASN sebagai berikut:

1.    PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
2.    PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3.    PNS dilarang mendeklarasikan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik;
4.    PNS dilarang menghadiri deklrasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik;
5.    PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/ bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial;
6.    PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/ gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.    PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Selain menyangkut netralitas ASN, fokus pengawasan lain oleh Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwas Kecamatan yaitu tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masih berlangsung.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada Pilkada lain yakni Pilkada Kota Bima tahun 2018, Pengadilan Negeri Bima juga mengeksusi ASN atas pelanggaran Tipilu pada tahapan kampanye Pilkada. Sebagaimana diatur dalam regulasi tentang ASN, sanksi pelanggaran atas regulasi yang berlaku terhadap ASN bisa dalam bentuk pembinaan, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. [US]