Wow! Dugaan Penyelewengan ADD Rababaka Diperkirakan Rp 400 Juta -->

Iklan Semua Halaman

.

Wow! Dugaan Penyelewengan ADD Rababaka Diperkirakan Rp 400 Juta

Thursday, February 20, 2020
Kasi Pidsus Kejari Dompu Muhammad Isa Ansyori, SH. Foto Berita11.com

Dompu, Berita11.com - Dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu diperkirakan Rp 400 Juta. Nominal yang cukup signifikan ini dibeberkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu M. Isa Ansyori, SH di ruang kerjanya, Kamis (20/2/20) sore, sekira pukul 16. 15 Wita.

“Tadi pagi, sudah dilakukan serah terima hasil audit investigasi dalam bentuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat. Berdasarkan hasil hitungan tim audit inpektorat, kerugian negara sekitar 400 juta,” beber Kasi Pidsus.  

Isa Ansyori menerangkan, pada hari Senin (24/2) pekan depan, Kejaksaan melakukan proses ekspos gelar perkara, selambat-lambatnya pada hari Selasa (25/2). Dan hari Selasa, kata Isa Ansyori, sudah bisa ditentukan sikap apakah dinaikan ke tahapan penyidik atau belum.

“Hari senin itu sudah mulai kita gelar perkara paling telat hari selasa, jadi hari selasa itu kami sudah bisa tentukan sikap ditambah hasil audit investigasi dengan indikasi kerugian negara, jadi hari senin atau selasa itu sudah tentukan sikap apakah cukup bukti atau tidak untuk dinaikan di tingkat ke tahap penyidikan,” terangnya.

Menurut Isa Ansyori, terduga pelaku dikenakan pasal sangka yakni pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.
 
Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar

“Untuk semenatar, terduga pelaku dikenai pasal sangka, yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Isa Ansyori.

“Kalaupun nanti di tahap penyidikan, kemudian kami sudah menemukan siapa tersangkanya, dari kontruksi perbuatannya, nanti dirumuskan dengan pasal berapa yang pas untuk tersangka,” pungkas Kasi Pidsus. [RIS]