Alokasi Pupuk untuk Kabupaten Bima Berkurang menjadi 35 Ribu Ton, ini Jawaban Anggota DPR RI

Iklan Semua Halaman

.

Alokasi Pupuk untuk Kabupaten Bima Berkurang menjadi 35 Ribu Ton, ini Jawaban Anggota DPR RI

Senin, 16 Maret 2020
Anggota Komisi IV DPR RI, H Syafruddin ST MM Bersama General Manager Pupuk Kaltim M Yusri dan Pejabat Dinas Pertanian saat FGD Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainnah Kota Bima, Senin (16/3/2020).


Bima, Berita11.com— Kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima terhadap pupuk bersubsidi terus meningkat, walaupun pada satu sisi subisidi yang disediakan pemerintah terbatas. Pada tahun 2020 alokasi atau kuota pupuk bersbusidi untuk Kabupaten Bima yang ditetapkan pemerintah hanya 35 ribu ton, dari pengajuan 49 ribu ton pada E-RDKK.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya. Menurutnya selama ini tidak pernah ada kelangkaan pupuk, melainkan kekurangan pupuk sesuai kebutuhan.

“Ini terjadi kerena kondisi permintaan para petani selalu melampaui E-RDKK, tidak sesui RDKK,” katanya saat FGD Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainah, Kota Bima, Senin (16/3/2020).

Berkaitan realiasi alokasi pupuk untuk Kabupaten Bima yang hanya 35 ribu ton dari pengajuan 49 ribu ton, pihaknya berharap anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa, H Syafruddin ST MM membantu agar ada realokasi.

Selain itu, mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bima ini, berharap legislator tersebut membantu memperjuangkan fasilitas sepeda motor untuk PPL.

General Manager Public Service Obligasi PT Pupuk Kaltim. M. Yusri mengatakan,  secara nasional pada tahun 2020 terdapat pengurangan alokasi pupuk urea bersubsidi. Akan tetapi khusus NTB pengurangan tidak sifnifikan

“Kalau mengacu alokasi kemarin, tidak jauh berbeda, dibandingkan wilayah lain. Kalau wilayah lain banyak yang dikurangi. Kalau NTB tidak. Kami dari Pupuk Kaltim siap mensupport, siap menyalurkan sesuai kebbutuhan di NTB, tapi tergantung alokasi yang ada, berapa alokasi yang disediakan oleh pemerintah, kami siap berapapun. Apalagi NTB tak seberapa, “ katanya.

Menurutnya, kesiapan Pupuk Kaltim juga dilihat dari kapasitas produksinya 3,4 juta ton per tahun.

“Kalau sering kita lihat ada penjarahan, menurut saya itu dilakukan petani yang tidak termasuk dalam RDKK. Itu sebetulnya tidak bolehkan. Saya mengimbau petani yang belum masuk dalam RDKK segera bergabung membentuk kelompok petani, sehingga oleh PPL bisa dimasukan dalam RDKK,” imbaunya.

Menjawab harapan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima dan Pupuk Kaltim, anggota Komisi IV DPR RI, H Syafruddin ST MM menyatakan, akan ada pendataan ulang kebutuhan petani, sehingga pihaknya Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima menyiapkan administrasi pendukung.

Anggota Komisi IV DPR RI, H Syafruddin ST MM Menyampaikan Sambutan pada FGD Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainah Kota Bima, Senin (16/3/2020). Foto B-12/ Berita11.com.
“Akan ada pendataan ulang nanti. Tapi yang paling penting, kita penuhi berapa kebutuhan petaninya. Petani yang memperoleh itu adalah petani yang memiliki RDKK, petani yang memiliki data, karena tidak semua petani, karena ini subsidi,” katanya.

Menurutnya, berkaitan pupuk bersubsidi terdapat nomenklatur dan peraturan yang memayunginya.

“Namanya subsidi punya aturan dan nomenklatur yang harus kita taati semua, supaya tepat sasaran dan tidak salah. Tidak ada penjarahan, hanya saja kita tertibkan sehingga semua bisa terpenuhi.  Oleh karena itu alokasinya harus tepat sasaran,” tandasnya. [B-12/-B11]