Bertemu Kadisnaker KSB dan Manajemen PT AMNT, Massa GMSBMK “Duduki” Gate Benete

Iklan Semua Halaman

.

Bertemu Kadisnaker KSB dan Manajemen PT AMNT, Massa GMSBMK “Duduki” Gate Benete

Jumat, 20 Maret 2020
Suasana Audiensi Massa dengan Pihak Manajemen PT AMNT dan Kadisnakertrans KSB, Kamis (20/3/2020).


Taliwang, Berita11.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan ( GMSBMK ) kembali menduduki Gate Benete PT AMNT dalam aksi unjuk rasa Kamis, (19/03/22).

Saat menyampaikan aspirasi, massa aksi akhirnya bertemu dengan pihak Managemen PT AMNT dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat (Disnakertrans KSB). Massa aksi diterima hearing di ruangan Manajemen PT AMNT dengan pihak perusahaan dan Kepala Disnakertrans.

Jamal, warga lokal lingkar tambang di hadapan Managemen PT AMNT dan Kepala Disnakertrans KSB menyampaikan beberapa hal. Ia mengaku sedih karena kebijakan pihak perusahaan setempat

Menurutnya, salah satu contohnya berkaitan program perekrutan tenaga kerja dengan pola satu pintu yang diberlakukan Pemerintah Daerah KSB. Jamal menuding Kadisnakertrans  bermain dan tidak transparan.

Hal itu karena banyak tenaga kerja dari luar KSB , seperti dari Kalimantan yang masuk ke MacMahon. “Hal inilah yang menjadikan warga lokal tidak memiliki kesempatan bekerja di perusahaan tambang hijau ini,” ujarnya.

Diungkapkannya, dua pekan lalu ada orang HR dari Kalimantan yang sudah selesai bekerja di sana, kemudian tiba-tiba menginjak kaki di Tanah Pariri Lema Bariri. Yang bersangkutan masuk bekerja di Macmahon. “Sudah tahu tidak oleh pemerintah yang membuat program jalur satu pintu yang di ketuai Bupati, “ cetusnya.

Ia menambahkan seharusnya sesuai aturan jalur satu pintu semua harus di laporkan ke pemerintah daerah , disampaikan ke Bupati KSB dan pemerintah daerah harus transparan . Jangan jadikan warga lokal, menjadi orang asing di tanah sendiri. “harapan saya fakta yang saya sampaikan hari ini , jangan sampai anda tidak mengakui. Karena saya punya orang dalam yang memberikan informasi, ungkap Jamal.

Hal senada diungkapkan  Inaq Asni kepada Berita11.com. ia mengatakan sebagai warga lokal asli lingkar tambang, dirinya belum pernah mendapatkan pekerjaan dari PT AMNT. Apalagi bantuan pemberdayaan masyarakat melalui CSR.

“Saya sudah tinggal di KSB mulai dari tahun 80-an sampai sekarang hanya jadi penonton melihat orang kerja. Katanya ada pemberdayaan masyarakat, tapi yang ada bohong semua. Saya  sama sekali belum pernah mendapatkan pekerjaan, jadi tukang sapu kek (misalnya), “ katanya.

Ia mengaku kecewa , karena anaknya sudah tiga kali melalui jalur satu pintu, akan tetapi gagal semua. “Kita asli warga KSB, warga yang tinggal di lingkar tambang , apa yang salah dengan kami, apa perlu kami ganti KTP luar KSB biar diterima,” katanya.

Massa mengisyaratkan akan menggelar aksi hingga 20 kali selama pemerintah daerah dan pihak perusahaan tak merespon segala tuntutan.

Adapun pihak Manajemen PT AMNT menyatakan, belum dapat merealisasikan 10 tuntutan pendemo.

Berkaitan pernyataan maassa bahwa ada warga Kalimantan yang diterima bekerja Macmahon, Kepala Dinas Tenaga Kerja KSB, Ir H Muslimin HMY membantah tudingan tersebut. pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT AMNT. 

“Tidak ada warga luar KSB masuk bekerja di Macmahon, itu tidak ada. Sudah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan,” tandas H Muslimin.

Diisyaratkannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. karnean yang memiliki kewenangan temuan di lapangan adalah Badan Pengawas Tenaga Kerja Sumbawa.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, umumnya perusahaan tambang menerapkan standar dalam perekrutan tenaga kerja, termasuk berkaitan kompetensi (skill) terutama untuk tenaga teknis, dengan pola mengutamakan masyarakat lingkar tambang. 

Adapun berkaitan output dari tambang seperti PT NNT yang kini berubah nama menjadi PT AMNT dan PT Freeport menjadi salah penyumbang pajak dan pendapatan terbesar untuk negara. Royalti dan bagi hasil pajak juga masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur dan aspek lainnya. [B-14/B-11]