Desak Transparansi ADD Tahun 2019, Pemuda Renda Gelar Unjuk Rasa

Iklan Semua Halaman

.

Desak Transparansi ADD Tahun 2019, Pemuda Renda Gelar Unjuk Rasa

Senin, 16 Maret 2020
Kepala Desa Renda Menjelaskan Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Setempat, Menyikapi Tuntutan Aliansi Pemuda Renda, Senin (16/3/2020).


Bima, Berita11.com— Aliansi Pemuda Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima  yang dikoordinir Yusuf Malik menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa setempat, Senin (16/3/2020). Massa mendesak transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Renda tahun 2019.

Dalam orasinya, Yusuf Malik meminta Pemdes setempat menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka berkaitan kegiatan pelaksanaan dan anggaran pembangunan fisik dan program pemberdayaan. Pemdes harus menjunjung tinggi asas keterbukaan dan tertib administrasi.

“Kami meminta pihak terkait, baik kepala desa, sekretaris, bendahara,BPD dan semua unsur segera menjelaskan kepada kami atas item-item pembangunan yang sudah selesai ataupun yang masih dalam tahap perencanaan,” desak Yusuf.

Ia juga meminta BPD segera membentuk Tim Sembilan untuk membuat peraturan desa (Perdes) sebagai landasan teritorial dalam menjalankan sistem kehidupan kemasyarakatan yang baik.

“Apabila kepala kesa, sekertaris bendahara dan BPD, tidak mampu memenuhi  serta menjawab apa yang jadi tuntutan kami, maka kami minta kepada pimpinan Komisi I DPRD Kabuaten Bima segera mengaudit pemerintah desa sebagaimana yang saya sebutkan di atas,” desaknya.

Dikatakannya,  apabila poin poin tuntutan tidak mampu dipenuhi,  pihaknya meminta kepada Bupati Bima segera mencabut kembali mandat masyarakat Renda yang sudah disahkan oleh Pemda Bima.

Kades Renda, Lukman menjelaskan, penggunaan APBDes Tahun 2019. Anggaran Rp950 juta sudah digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah desa setempat telah melaporkan penggunaaan anggaran sesuai mekanisme dan prosedur.


“Dalam penggunaan anggaran maupun pelaksaan proyek, pemerintah desa selalu diawasi termasuk Badan permusyawaratan Desa ,” katanya.

Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan APBDes sesuai peraturan dan mekanisme undang-undang, termasuk tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jika dalam pelaksanaannya ditemukan kejanggalan atau tidak sesuai aturan, pihaknya menyilakan dilaporkan kepada pihak terkait.

“Jika ingin melakukan perubahan terhadap desa, pertama adalah harus mengubah pribadi kita dan saya akan berikan uang terhadap generasi muda yang memiliki keterkaitan penyelenggaraan pemerintahan. Sepenuhnya tanyakan kepada penerima mandat,” katanya.

Pihaknya meminta jika memang ada indikasi penyelewengan maupoun temuan, agar dilaporkan ke Inspektorat, kepolisian maupun kepada pihak kejaksaan. [B-11]