Dinsos Kota Bima Gelar Konsultasi Publik Raperda Perlindungan Hak Disabilitas

Iklan Semua Halaman

.

Dinsos Kota Bima Gelar Konsultasi Publik Raperda Perlindungan Hak Disabilitas

Rabu, 11 Maret 2020
Pembicara Konsultasi Publik Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Bima Tahun 2020 yang Diselenggarakan di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (11/3/2020).


Kota Bima, Berita11.com— Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima menggelar konsultasi publik rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Kota Bima, di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (11/3/2020). Kegiatan dihadiri 80 orang dan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kesra Setda Kota Bima Drs Farid M.Si.

Kadis Sosial Kota Bima, Drs H Muhidin MM menjelaskan, konsultasi publik Raperda tersebut mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pernyataan disabilitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015  tentang produk, Peraturan Daerah Nomor 5  Tahun 2016  tentang susunan perangkat.

“Tiga poin tersebut, maka Dinas Sosial mengambil bagian bagaimana mempersiapkan hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengguna hak hak penyandang disabilitas,” katanya.

Dikatakannya,  mengacu peraturan yang berlaku, Dinas Sosial Kota Bima mengambil bagian bagaimana menyiapkan rancangan produk hukum Perda penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas.

“Bagaimana penyandang disabilitas itu mendapat hak hak yang sama di tengah tengah masyarakat, baik kehormatannya, baik hak haknya sebagai masyarakat sehingga penyandang disabilitas di Kota Bima  mendapat kedudukan dan martabat yang sama,” ujar mantan Kadis Pariwisata Kota Bima ini.


Staf Ahli Bidang Kesra Setda Kota Bima, Drs Farid M.Si mengatakan, konsultasi publik yang dilaksanakan menjadi salah satu upaya dalam memudahkan dan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berkebutuhan khsuus.

“Harapan yang besar dengan Perda ini nantinya akan mengatur hak-hak yang dapat mereka dapatkan, sehingga dapat bermanfaat serta memotivasi mereka untuk terus berusaha dalam menjalani kehidupannya,” katanya.

Dikatakannya, selama ini, Pemerintah Kota Bima selalu menaruh perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, khususnya anak-anak melalui program dan kegiatan melalui berbagai perangkat daerah untuk membantu masyarakat berkebutuhan khusus tersebut.
“Perhatian juga dilakukan dalam berbagai aspek termasuk bidang sosial hingga bidang pendidikan,” katanya.

Mantan Kepala Diskoperindag Kota Bima ini menhimbau OPD agar mendorong pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas, sehingga memiliki daya saing dan produktivitas yang baik.

“Sehingga mereka akan memiliki kesempatan sama dengan masyarakat lain. Saya masukan dan kritikan dalam menyempurnakan Perda ini ke depannya, sehingga pertemuan ini bisa menjadi media untuk menyamakan persepsi antar stakeholder ke depan. Bisa sinkron antarsektor maupun antarlembaga,” katanya.

Selain Staf Ahli Pemkot Bima, kegiatan juga dihadiri  anggota Komisi II DPRD Kota Bima Taufik H. A Karim SH, Direktur LP2DER Ir Bambang Yusuf dan sejumlah kepala OPD lingkup Kota Bima.  [B-12]