Dua Anggota Polres Dompu Jalani Sidang Kode Etik, Satu Orang Direkomendasikan Dipecat

Iklan Semua Halaman

.

Dua Anggota Polres Dompu Jalani Sidang Kode Etik, Satu Orang Direkomendasikan Dipecat

Rabu, 18 Maret 2020
Suasana Sidang Komisi Kode Etik Polri yang Berlangsung di Aula Mako Polres Dompu, Rabu (18/3/2020).

Dompu, Berita11.com— Dua anggota Keolisian Resor (Polres) Dompu yakni berinsial Bripka DPA dan Bripda AR menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di aula Mapolres setempat, Rabu (18/3/2020). Adapun terhadap DPA, KKEP yang dipimpin Kompol I Nyoman Adi Kurniawan menyatakan kasus DPA adalah perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela dan direkomendasikan Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) atau pemecataan.

Putusan terhadap DPA sesuai tuntutan dengan Nomor: TUT-02/III/2020/Si Propam bahwa DPA terbukti secara sah dan diyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a. PP RI Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan dinyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela dan direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, SH, S.IK melalui Ps. Paur Subbag Humas AIPTU Hujaifah sidang terhadap Bripda AR dipimpin Waka Polres Dompu Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, S.H selaku Ketua KKEP, Kabag Sumda Polres Dompu Kompol M Jafar selaku Wakil Ketua Komisi, Kasat Narkoba Polres Dompu IPTU Tamrin S. Sos selaku anggota KKEP.
Selain itu, IPTU Rusdi S.H, Kasi Propam Polres Dompu selaku penuntut 1, AIPDA Dwi Suharyono, Baur Paminal SiPropam Polres Dompu selaku penuntut 2, Bripka Eko Tri Bahagio Bamin Subagkum Bag. Sumda Polres Dompu selaku pendamping terduga pelanggar dan Briptu I Gusti Ngurah Ari Indrayana Ba Sipropam selaku sekretaris.
Dijelaskan Hujaifah, kasus Bripda AR diproses sesuai laporan nomor: LP/01/ I/ 2019/ SI PROPAM tanggal 2 Januari 2019, berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran nomor: BP3KEPP/04/IV/2019/SI PROPAM, tanggal 16 April 2019.

“Pasal dilanggar: Pasal 14 ayat (1) huruf a, PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,” ujarnya.

Dalam sidang tersebbut dibabcakan tuntutan oleh penuntut dengan Nomor: TUT-01/III/2020/Si Propam. Adapun putusan sidang bahwa Bripda AR terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a. PP RI Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. 

Terhadap AR, KKEP menjatuhkan sanksi terhadap anggota tersebut bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selain itu, direkomendasikan dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.

Kegiatan sidang pelanggaran kode etik terhadap dua anggota tersebut berakhir pukul 10.40 Wita. [B-10]