Gelar FGD, Pupuk Kaltim Jelaskan Permasalahan Alokasi Pupuk

Iklan Semua Halaman

.

Gelar FGD, Pupuk Kaltim Jelaskan Permasalahan Alokasi Pupuk

Senin, 16 Maret 2020
Suasana Focus Group Discussion Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainnah Kota Bima, Senin (16/3/2020). FGD Dihadiri General Manager PT Pupuk Kaltim dan Anggota Komisi IV DPR RI, H Syafruddin ST MM. Foto B-12/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Pupuk Kaltim menjelaskan pokok permasalahan penyediaan pupuk bersubsidi di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Permasalahan pupuk bersubisidi dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Mutmainah Kota Bima, Senin (16/3/2020).

General Manager Public Service Obligasi PT Pupuk Kaltim. M. Yusri menjelaskan, secara umum, Pupuk Kaltim siap menyediakan berapapun kebutuhan pupuk urea petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya alokasi pupuk bersubisidi dari pemerintah yang terbatas. Karena itu berkaitan kesiapan anggaran dan subsidi oleh pemerintah.

Dijelaskannya, di NTB terdapat dua operator pupuk yakni Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik. Pupuk Kaltim hanya berkaitan penyaluran urea, sedangkan nonurea seperti NPK, ZA, SP-36 dan organik disalurkan PT Petrokimia Gresik.  

“Pupuk Kaltim pabriknya ada di Bontang. Karena biasanya Dinas Pertanian menetapkan alokasi berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Untungnya di awal sudah tinggi 169, karena memang untuk alokasi yang awal tahun 2020 itu sesuai E-RDKK yang masuk di Dinas Pertanian dan NTB adalah yang terbaik, yang paling banyak memasukan,” katanya saat menyampaikan sambutan pada FGD di Hotel Mutmainah Kota Bima.

Dikatakannya, pada tahun 2017 Pupuk Kaltim menyalurkan urea 1,5 juta ton, tahun 2018 turun menjadi 1,4 juta ton, kemudian pada tahun 2019 menjadi 1,1 ton dan tahun 2020 alokasinya hanya 815 ribu ton.

“Artinya turun hampir 300 ribu ton, dari total 9,5 juta seluruh pengguna pupuk, tahun ini 2020 itu hanya 7,9 juta ton, ada penurunan 1,6 juta. Kalau dilihat dari aspek profesi di Bima ini tidak turun malah bertambah. Hebat bima ini, alokasi di Bima ini masih sekitar 160-150,” ujarnya.



Berkaitan proses penyaluran, pihaknya mengajak distributor pupuk bersama pemerintah daerah terkait untuk meninjau langsung proses produksi di pabrik Pupuk Kaltim di Bontang. Setiap tahun, Pupuk Kaltim memproduksi urea 3,4 juta ton.

“Pupuk Kaltim adalah perusahaan paling besar utnuk produksi urea dari seluruh perusahaan di bawah naungan PT Pupuk indonesia. Jadi PT Pupuk Indonesia, ada pusri, ada Petrokimia Gresik, ada Pupuk Kaltim, ada Pupuk Sriwijaya, ada Pupuk Kujang,” jelas M Yusri.

Disebutkannya, kebutuhan pupuk di NTB 169 ribu ton dan kini turun menjadi 160 ribu ton. Jumlah tersebut hanya memerlukan proses produksi lebih kurang 20 hari.  Sehingga masyarakat dan pemerintah di NTB tidak perlu kuatir atas kebutuhan pupuk urea.

“Untuk pupuk urea, Pupuk Kaltim siap menyalurkan berapapun yang diminta asalkan alokasinya ada. Tadi Pak Kadis Pertanian mengatakan bahwa tidak ada pupuk langka, yang ada kurang. Maksudnya kurang, alokasinya yang kurang dan harus ditambah. Oke untuk teman teman ketahui, kami juga menyalurkan pupuk sesuai ketentuannya. Yaitu Permendag dan Permentan,” katanya.

Diungkapkannya, belum lama ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Permentan Nomor 10 Tahun 2020 setelah pada tahun yang sama mengeluarkan Permentan 01 Tahun 2020.  Permentan Nomor 10 mengatur realokasi pupuk bersubsidi, termasuk HET pupuk subsidi.

“Ini kalau saya lihat untuk NTB sendiri, yang awalnya dari 169 ribu ton turun menjadi 160 ribu ton. Tidak terlalu signifikan. Kebanggaan juga khususnya NTB terutama teman-teman PPL, karena yang menginput datanya teman-teman PPL di NTB, menurut saya sudah cukup bagus,” katanya.

Pupuk Kaltim Sengaja Minta Kios Menyiapkan Pupuk Nonsubsidi sebagai Antisipasi Alokasi Terbatas

General Manager Public Service Obligasi PT Pupuk Kaltim. M. Yusri meminta petani yang belum tercakup dalam E-RDKK agar bergabung dengan Gapoktan. Karena tanpa memasuk dalam E-RDKK maka petani tidak akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

“Segera ajak teman-temannya, jangan sampai nanti begitu ada musim tanam, petani tidak masuk dalam RDKK dan tidak mendapatkan pupuk melakkukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Dijelaskannya, sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2020, petani yang mendapatkan alokasi pupuk urea bersubsidi yaitu WNI yang melaksanakan kegiatan pertanian perkebunan dan perikanan.

Suasana Focus Group Discussion Membahas Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainah, Kota Bima, Senin (16/3/2020).
Diakuinya, pihaknya sengaja  menyuruh distributor menyiapkan pupuk nonsubsidi. Demikian halnya kios-kios juga diminta menyiapkan pupuk nonsusbsidi. Tujuannya, jika ada permintaan petani di luar alokasi, maka kios penjual pupuk bisa menawarkan pupuk nonsubsidi tersebut. Karena alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah terbatas dan setiap tahun jumlahnya menurun.

“Ke Kemtan turun, sehingga tidak mampu mencukupi seluruh kebbutuhan petani, karena di awal petani kalau memasukan kebutuhannya 200 kilo, setelah turun mungkin 300 kg, karena sudah dikurangi,” katanya.

“Bayangkan saja kalau usulan dari bawah hampir 32 juta ton, sementara yang disetujui hanya 9,5 juta ton. Sekarang malah turun lagi hanya 7,9 juta ton sehingga ada gap (kesenjangan) antara alokasi dan kebutuhan, sehingga inilah, namanya pupuk tidak pernah langka ,tapi kurang seperti yang disampaikan Ladis, disesuaikan alokasi yang ada,” katanya.

Dikatakannya juga, kios menyediakan pupuk nonsubsidi. Salah satunya mengakomodir kebutuhan pupuk subsidi dari petani yang masih kurang.

“Silakan beli pupuk nonsubsidi, silakan beli tanpa paksaan. Jadi kios hanya menyiapkan pupuk nonsubsidi, kalau ada yang beli alhamdulillah, kalau tidak ada yang beli tidak apa-apa. Yang jelas kios tidak boleh memaksa siapapun untuk membeli pupuk nonsubsidi, apalagi memaketkan,” katanya.

Secara nasional Pupuk Kaltim telah telah menyalurkan 36 persen pupuk urea bersubsidi dan hampir 40 persen. Melihat trend penyaluran dengan alokasi 831 ribu ton, kemungkinan penyaluran hanya sampai untuk kebutuhan Agustus atau September 2020.

Selebihnya itu sudah habis. Apalagi bima, mohon Pak Syafruddin, mohon ditambah, kalau kami produsen berapapun yang diminta siap,” katanya.

Di Provinsi NTB, PT Pupuk Kaltim memiliki  29 distribotor  dan 1402 pengecer. Khusus di Kota Bima, realisasi hingga Maret 2020 sudah mencapai 1419 ton dari total alokasi 1872 ton. “Ndak cukup alokasi, sudah 75 persen hingga bulan tiga. Ini kalau dibandingkan kebutuhan dengan realiasi sangat jauh. Harus ada pendekatan dengan Pemrov untuk melakukan penambahan alokasi paling tidak 3.000 alokasinya,” tambahnya.

Kegiatan FGD juga dihadiri anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa, H Syafruddin ST MM, Kepala Dinas Petanian Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya, Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, para distributor Pupuk Kaltim, perwakilan PT Petrokimia Gresik, pengecer pupuk di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemilik kios penjual pupuk, ketua kelompok tani di kota dan Kabupaten Bima. [B-12/B-11]