GP Ansor Dukung RUU Omnibus Law, ini Manfaat-manfaat yang harus Diketahui

Iklan Semua Halaman

.

GP Ansor Dukung RUU Omnibus Law, ini Manfaat-manfaat yang harus Diketahui

Sabtu, 07 Maret 2020
Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Bima, Muhammad Kurnia. 


Bima, Berita11.com— Ketua Umum Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bima, Muhammad Kurnia mendukung pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law khususnya berkaitan cipta lapangan kerja oleh pemerintah pusat dan DPR RI. undang-undang tersebut memiliki berbagai manfaat positif dalam untuk memperbaiki ekonomi bangsa dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kalau masalah itu, NU punya program itu. Karena untuk pemerataan program (penyiapan lapangan kerja). Itu positif karena pemerataan kegiataan lapangan kerja,” katanya melalui telepon selular, Sabtu (7/3/2020).

Dikatakannya, RUU Omnibus Law tidak perlu ditolak atau dipersoalkan. Karena yang pasti muara akhir yang disiapkan pemerintah pusat dan DPR RI adalah bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan lapangan kerja yang luas.

Dikatakannya, pada lingkup Nahdlatul Ulama dan organisasi ke bawah seperti GP Ansor dan PMII sudah satu suara menyepakati adanya RUU tersebut. karena terdapat beberapa manfaatnya.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan, guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Kedua RUU ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Setidaknya ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law. Sebagaimana penjelasannya dilansir Setkab.

Tiga menfaat yakni menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. [B-11]