Ketua IKA PMII Dompu Dukung RUU Omnibus Law dengan Beberapa Perbaikan

Iklan Semua Halaman

.

Ketua IKA PMII Dompu Dukung RUU Omnibus Law dengan Beberapa Perbaikan

Sabtu, 07 Maret 2020
Ketua IKA PMII Cabang Dompu, Arman SE M.Si. Foto Ist.


Dompu, Berita11.com— Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Dompu, Arman SE M.Si, mendukung pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, khususnya berkaitan cipta lapangan kerja oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

Dikatakan, undang-undang tersebut memiliki berbagai manfaat positif untuk perbaikan ekonomi bangsa dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. “Sebagai kader PMII saya mendukung RUU tersebut,” katanya.

Pihaknya menegaskan bahwa, RUU Omnibus Law tidak perlu menjadi pro dan kontra, karena, dalam RUU tersebut terdapat beberapa manfaatnya. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan, tujuannya yakni untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Manfaat RUU ada tiga yakni menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 kementerian/lembaga terkait dan mencakup 11 klaster, yaitu:

1) Penyederhanaan Perizinan,
2) Persyaratan Investasi,
3) Ketenagakerjaan,
4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M,
5) Kemudahan Berusaha,
6) Dukungan Riset dan Inovasi,
7) Administrasi Pemerintahan,
8) Pengenaan Sanksi,
9) Pengadaan Lahan,
10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
11) Kawasan Ekonomi. 

Beberapa poin penting kekurangan yang mesti diperbaiki di RUU Omnibus Law, adalah:
  1. Peraturan turunan dari RUU Omnibus Law mesti dibahas lebih dalam lagi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang membuat iklim investasi terhambat.
  2. Kebijakan pengupahan yang mesti lebih dipertegas, agar terjadi keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja
  3. Isu soal lingkungan juga mesti harus dipertegas, agar selain mampu membuka peluang investasi, juga RUU Omnibus Law menjamin kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan adanya investasi di daerah tersebut. Selain itu, kepentingan UMKM di RUU Omnibus Law juga penting dijaga, agar soko guru perekonomian Indonesia mampu bertahan dalam pertarungan kebebasan investasi di masa yang akan datang

Pihaknya mengajak semua elemen di Kabupaten Dompu untuk mendukung RUU tersebut.
“Mari kita dukung RUU tersebut demi kesejahteraan Indonesia,” ajak tokoh muda yang juga pemilik STIE dan STKIP Yapis Dompu ini. [B-11]