Ketua KPU: tak ada Anggaran Publikasi Media, KNPI: Jangan Sampai Pertaruhkan Partisipasi Pemilih -->

Iklan Semua Halaman

.

Ketua KPU: tak ada Anggaran Publikasi Media, KNPI: Jangan Sampai Pertaruhkan Partisipasi Pemilih

Friday, March 6, 2020
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.


Dompu, Berita11.com— Saat sejumlah daerah lain di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 memaksimalkan sosialisiasi termasuk melalui media massa untuk mendorong partisipasi pemilih, hal yang sama tidak dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, walaupun alokasi anggaran untuk komisi setempat meningkat jika dibandingkan pelaksanaan Pilkada tahun 2015 lalu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin, jumlah anggaran KPU minim, sehingga pihaknya selektif. Menurutnya, tidak ada anggaran atau biaya publikasi melalui media massa selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

“Kalau untuk anggaran media (publikasi, Red) tidak ada,” katanya di KPU Kabupaten Dompu, belum lama ini.

Menurut Arifudin, alokasi sosialisasi hanya Rp250 ribu per media setiap kegiatan. Itu pun hanya kegiatan tertentu saja seperti kegiatan skala besar.

“Kegiatan sosialisasi atau kegiatan besar terkait dengan Pilkada dilakukan dua kali dalam satu bulan. Anggaran untuk Pilkada tahun ini minim,” katanya.

Ketua KNPI Ingatkan KPU Kabupaten Dompu soal Demokrasi dan Partisipasi Pemilih

Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Dompu ditanggapi Ketua DPD KNPI Kabupaten Dompu, Syarifuddin S.Pd.I. ia membantah pernyataan Ketua KPU Kabupaten Dompu yang menyatakan anggaran komisi setempat minim. Apalagi jika dibandingkan anggaran pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2015 lalu hanya sebesar Rp10 miliar. KPU melaksanakan sosialisasi melalui media, sedangkan untuk Pilkada serentak 2020, jumlah anggaran justri meningkat mencapai Rp15 miliar.

Menurutnya, dengan adanya media justru sangat membantu proses sosialsasi tentang Pilkada serentak terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat atau pemilih.

“Masyarakat pada umumnya lebih mengetahui informasi lewat media massa. Baik itu media online, cetak atau media elektronik lainnya,” kata Syarifuddin di Taman Kota, Dompu, Kamis (6/2/20) siang.

Syarifuddin mengingatkan, hal krusial berkaitan pelaksanaan Pilkada yaitu bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara. Selain itu, masyarakat mengetahui solusi jika ada kendala di lapangan.

“Oleh karena itu, KPU harusnya melibatkan teman-teman media sebagai media sosialisasi untuk segala kegiatan-kegiatan tersebut,” katanya.

Pria pemilik akun facebook Syarif Lafata ini menilai, ketika sosialisasi diselenggarakan hanya dua kali sebulan, otomatis masyarakat awam kurang memahami proses dan tahapan Pilkada, sehingga pada akhirnya berpotensi berdampak buruk terhadap pelaksanaan Pilkada maupun masalah lain berkaitan Pilkada.

“Bisa jadi nantinya pelaksanaan Pilkada nggak bakal sukses atau berhasil seperti pelaksanaan atau komisioner-komisioner sebelumnya,” tandasnya.

Syarif Lafata berpendapat, jika KPU minim melalukan sosialisasi baik lewat media sosial maupun media massa, maka yang mengetahuinya hanya terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja.

"Efeknya nanti, tahapan-tahapan Pilkada yang akan berjalan tidak tersosialosasi masif di masyarakat, dan bakal timbul informasi-informasi yang tidak benar (disinformasi dan mis-informasi) terhadap publik,” ujarnya.

Dikatakannya, soal kendala minimnya anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Dompu, patut dipertanyakan siapa yang mengalokasikan anggaran terhadap KPU.

“Kalau anggaran untuk tahap Pilkada sangatlah minim, lantas penggelembungannya di mana? Sedangakan di tahun-tahun sebelumnya, tidak ada keluhan seperti ini. Misalnya ada anggaran yang dipangkas dalam bagian tertentu, jelas ada penggelembungan pada bagian yang lain,” katanya.

Sangat miris, menurut dia, jika pihak KPU menyebut anggarannya minim atau tidak ada seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu. Apalagi dibatasi media yang ikut mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

“Peran media sangatlah besar dalam hal itu, sedangkan penyelenggaraan atau sosialisasi Pilkada yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya hampir sama dengan sekarang yang anggarannya sudah bertambah,” katanya.

Syarif menegaskan, media merupakan pilar keempat demokrasi. Jika peran media tidak dimanfaatkan atau tidak dilibatkan, otomatis susah mewujudkan tentang demokrasi. Terutama soal tentang transparansi, karena sudah tentu akan berdampak buruk bagi demokrarasi.

“Penyelenggaran Pilkada sebelumnya sukses karena karena salah satu perannya media dan masyarakat pada umumnya juga mengetahui lewat media. Artinya media tidak bisa kita tafsirkan,” katanya. [B-10]