Ketua PMII KSB: Ciptakan Suasana Kondusif, Banyak Manfaat UU Omnibus Law yang tidak Diketahui Masyarakat -->

Iklan Semua Halaman

.

Ketua PMII KSB: Ciptakan Suasana Kondusif, Banyak Manfaat UU Omnibus Law yang tidak Diketahui Masyarakat

Sunday, March 8, 2020
Ketua PMII KSB, Asmi Listari. Foto Ist.


Taliwang, Berita11.com— Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat (PMII KSB) Asmi Listari mengajak masyarakat agar menyikapi positif Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Karena di balik RUU terdapat manfaat positif yang muara akhirnya untuk masyarakat juga. Selama ini masyarakat hanya disuguhkan sisi negatif. Padahal upaya pemerintah bagaimana perluasan cipta kerja dan penguatan ekonomi bangsa.

Menurutnya, kita harus yakin dan memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat bersama DPR RI untuk membuat Indonesia lebih baik. Karena salah satu manfaat RUU Omnibus Law yaitu bentuk penyederhaan undang-undang yang dibuat dalam satu paket. Salah satu outputnya, dalam mendorong dan menguatkan perekonomian Indonesia.
Asmi Listari mengajak para  pemuda, masyarakat, serta aktifis agar membuka ruang dialog dan mencermati niat positif di balik RUU Omnibus Law yang disiapkan pemerintah dan legislatif.

Menurutnya, tak perlu ada aksi menantang pemerintah dan legislatif. Jika ada item yang tidak disetujui, cukup menggunakan kanal resmi yang konstitusional yaitu menguji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebabnya, harus memberikan kesempatan kepada pemerintah dan legislatif untuk bekerja.

“Masyarakat dan para pemuda harus tahu sisi manfaat dari RUU ini. Tentu yang dipikirkan pemerintah adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Pada kondisi ekonomi global negara-negara maju dan berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global, pasti memerlukan tanggap yang cepat, harus seperti berlari memikirkan kondisi ekonomi bangsa,” ujarnya.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan, guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Kedua RUU ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Setidaknya ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law. Sebbagaimana penjelasannya dilansir Setkab.

Tiga menfaat yakni menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. [B-25]