Momentum Pilkada Kabupaten Bima 2020: Mencari Leadership, Bukan Dealership

Iklan Semua Halaman

.

Momentum Pilkada Kabupaten Bima 2020: Mencari Leadership, Bukan Dealership

Minggu, 29 Maret 2020


Oleh: Rahman Alif 



(Direktur Real Freedom Institute NTB— Lembaga Studi Islam: Sosial dan Politik) 

Kondisi kita masih menyoal penyebaran wabah Covid-19 di NTB. Kita masih waspada dan diharapkan physical ditancing diterapkan oleh kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan kita harus mematuhi protokeler Posko Kebencanaan Non Alam yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan beberapa kota/kabupaten se-NTB.


Di sisi lain, kita juga sedang memasuki tahun tolitik. Siapapun sangat tertarik dan memiliki narasi politik sendiri, baik dikalangan akademisi, aktivis, mahasiswa dan masyarakat kita. Di ruang-ruang lain, selain membicarakan Covid-19, kita juga sedang asyik membahas tentang Pilkada dan pesta demokrasi 2020. Semakin hari di media sosial facebook, dan berbagai platform lainnya, semakin memanas. Sderet nama-nama Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bima mengalami berbagai dinamika yang sangat menarik, membuat saya menuliskan opini ini.

Berkaca pada Pilkada Kabupaten Bima 2015 dan Pilgub 2018 yang lalu, setidaknya kita memiliki referensi masing-masing terkait psikologi elit politik. Saya lebih tertarik mengamati keberpihakan kaum milenial dan oposisi yang selalu mendominasi wacana publik dengan materi melemahnya keberpihakan pemimpin pada rakyatnya. Jadi, kalau bisa saya narasikan seperti ini: Pilkada bukan soal kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Jadi, siapapun berhak maju, selagi ada niat baik, meski wajah lama masih saja muncul dan siap berkomitmen membangun Kabupaten Bima lebih baik dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Kita harus sepakati beberapa hal sebelum saya melanjutkan tulisan ini, sepakat bahwa tanpa pemimpin yang kuat, jangan berharap Kabupaten Bima menjadi lebih baik. Kedua, seorang pemimpin harus mendahukukan kepentingan rakyat di luar kepentingan golongan dan kelompok. Ketiga sepakat bahwa kepemimpinan harus memiliki visi yang bukan sekadar coretan kertas dan spanduk, namun kontestasi ide harus dibuktikan di forum-forum debat yang berkualitas. Jika sepakat saya lanjutkan untuk menulis opini ini.

Saya ingin mengurai realitas kita, secara seksama kita menyakiskan ada hal yang sangat paradoks di Kabupaten Bima dalam reformasi birokrasi. Ide pembangunan, pelayanan publik terjadi kesenjangan antara antitesa lama yang terus bermunculan dengan pemikiran visoner yang sedang digagas oleh akademisi dan kaum milenial. Semuanya cenderung semu, sok-sok’an dan sulit dijembatani.

Pada berbagai laman web dan blog saya membaca satu tema Pilkada diberbagai tempat, soal pemimpin alternatif yang justeru melawan istilah dua periode dan lanjutkan dan seterusnya atau ungkapannya yang nyalon jangan itu-itu saja, perlu tokoh baru yang bisa menjadi alternatif. Terakhir, saya membaca berbagai status facebook para aktivis idealis dan mahasiswa menyuarakan hal yang sama soal Kabupaten Bima dalam menjemput Pilkada 2020 ini, dengan narasi yang sama "Kita Butuh Pemimpin Alternatif" dengan segudang kritikan tajam yang menyoal makna teori kepemimpinan.

Kesimpulan sementara bahwa kepemimpinan haruslah mencerminkan representatif yang dibutuhkan masyarakat, menjadi tempat mengeluhnya soal ekonomi, budaya dan keamanan. Kita semua tidak ingin adanya polarisasi politik yang akan merusak kepercayaan di kalangan masyarakat kita, sehingga harus mengedepankan sikap saling percaya, yang merupakan elemen dasar dari modal sosial bagi demokrasi kita.

Jangan sampai terjadi kooptasi yang berlebihan. Sebab akan mengundang bahaya, karena pihak yang terkooptasi akan cenderung mengutamakan kepentingan kelompok kecil daripada orang banyak yang seharusnya diwakilinya.

Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan daerah. Kepemimpinan ini syaratnya mampu mengendalikan partai, tidak transaksional dan terbebas dari dinasti. Kita butuh leadership bukan dealership untuk menghindari wanprestasi, mangkrak, jual beli tidak sah, menghindari potensi banyak motor yang digadai tanpa surat sah dan lain-lain.

Menurut saya, sebagai catatan kritis, Kabupaten Bima hari ini bukannya tidak ada kemajuan, tetapi menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa Kabupaten Bima lebih baik. Kondisi kita sebagai daerah penyangga Kota Bima seharusnya bisa melebihi Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Sumbawa. Harusnya kabupaten lain merasa iri dengan segala sumberdaya yang kita miliki, seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain, agar kita selalu optimis menata harapan ke depannya dengan gagasan pembangunan yang berkelanjutan.

Kita harapkan Pilkada memunculkan pemimpin alternatif untuk menghadapi dominasi, sebagai jawaban dari semua forum diskusi di warung-warung kopi dan saya sekadar menyampaikan gambaran itu agar terlihat jelas, bahwa banyak harapan yang bukan sekadar lepentingan kelompok di dalamnya atau golongan tertentu, namun lebih dari itu. Harapan kita bukan pada siapa yang mencalonkan diri, namun apa yang bisa rakyat kita harapkan dan dapat diwujudkan melalui tangan-tangan kekuasaan.

Saking optimisnya kita menaruh gagasan dalam kepemimpinan ke depannya dan siapapun yang menjadi Bupati masih ada waktu dalam menemukan pemimpin alternatif. Karena pasangan calon belum ada putusan (penetapan) dari KPU Kabupaten Bima secara resmi.

Terkahir, saya ingin mengutarakan berbagai kegelisahan dan harapan. Bahwa salah satu hal yang perlu dibenahi di Kabupaten Bima yakni soal makna khusus pembangunan. Fasilitas publik harus diutamakan untuk menunjang pelayanan dan keterbukaan informasi. Selain itu, membangun kepercayaan (trust) pada masa yang akan mendatang, sebagai pengetahuan publik, bukan sebaliknya.

Kepemimpinan yang baik perlu memiliki kemampuan, komitmen atau keberanian, serta inovasi. Di tengah budaya politik masyarakat kita berpotensi untuk matre karena mentoleransi politik uang. Ini menyedihkan dan hal ini sepertinya harus dicarikan gunting tajam berbahan baja untuk memotongnya dan kita butuh kepemimpinan revolusioner serta transformatif (*)