Perusda Dinilai Merugikan, HMI Cabang Dompu Desak DPR Segera Keluarkan Rekomendasi

Iklan Semua Halaman

.

Perusda Dinilai Merugikan, HMI Cabang Dompu Desak DPR Segera Keluarkan Rekomendasi

Selasa, 10 Maret 2020
Puluhan HMI Cabang Dompu saat berdialog dengan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu. Foto Poris Berita11.com

Dompu, Berita11.com - Keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) seharusnya dapat meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun di Kabupaten Dompu justru malah terbalik, HMI Cabang Dompu menilai bahwa Perusda telah merugikan keuangan daerah sejak tahun 2015 hingga 2018 lalu.

Untuk itu, Puluhan kader HMI melakukan dialog vertikal dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Dompu, Selasa (10/3/20) siang di ruang rapat DPR setempat.

Mereka mendesak anggota DPR segera mengeluarkan rekomendasi untuk Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Dompu agar dipercepat proses penegakan supremasi hukum.

Selain itu, HMI juga meminta anggota DPR untuk mengeluarkan rekomendasi buat Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin selaku pihak yang bertanggungjawab terkait keuangan daerah agar mengevalusi kembali tentang pengelolaan Perusda.

Menurut Ketua HMI Caca Handika, kerugian dialami daerah diketahui hasil dialog dengan pihak Inspektur Inspektorat beberapa bulan yang lalu, dan hal itu mereka telah melaporkan ke pihak Kejari Dompu sekitar sebulan yang lalu.

"Kami melakukan aksi demonstrasi di Inspektorat beberapa bulan lalu sehingga kami melakukan audensi dengan pihak Inspektorat dan pihak Inspektorat menyatakan Perusda memang mengalami kerugian bahkan Inspektorat mengeluarkan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai Rp 6000 rupiah," terang Caca.
Ketua HMI Caca Handika saat menyampaikan aspirasinya. Foto Poris Berita11.com

Caca kembali menegaskan, pihak Inspektur Inspektorat segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait temuan kerugian daerah ke pihak Kejari.

Caca juga meminta dengan tegas terhadap DPR agar memberikan informasi balik terhadap pihak HMI usai melakukan koordinasi dengan pihak Inspektur Inspektorat.

Namun, jika tidak diindahkan, Caca Isyaratkan, pihaknya beserta seluruh kader HMI Cabang Dompu bakal melakukan aksi demontrasi besar-besaran.

"Jika dalam waktu dekat pihak DPR tidak memberikan klarifikasi kembali ke HMI hasil koordinasi dengan Inspektorat, maka HMI Cabang Dompu akan melakukan Aksi Demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPR dan kami cap tidak percaya dengan kinerja DPRD Kabupaten Dompu," isyarat Caca.

Sementara, Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Suharlin, ST saat ditemui di ruang komisi II menuding atas surat pernyataan yang dikeluarkan pihak Inspektur Inspektorat, pasalnya, surat pernyataan tersebut tanpa ada kop surat dan ditempel materei.

"Yang namanya surat dinas harus memiliki kop surat, apa iya, ini Muhibuddin selaku Inspektur Inspektorat atau Muhibuddin selaku pribadi. Dan saya baru melihat ada materei di surat begini, karena keabsahan surat dinas yang saya tahu, ada kop surat, tanda tangan dan stempel, maka, ini yang harus diklarifikasi dulu, untuk menentukan sikap apa yang harus diambil komisi II nanti," kata Suharlin.
Sekertaris komisi II Suharlin, ST saat menunjukan surat pernyataan yang dikeluarkan Inspektorat Inspektur. Foto Poris Berita11.com.

Menurut Suharlin, seandainya itu kebenaran sebuah surat, maka pihaknya pun akan meminta data apa yang dipegang Inspektur Inspektorat sehingga berani menyimpulkan Perusda mengalami kerugian dari tahun 2015 hingga 2018.

"Ini langkah sementara yang kami ambil sebagai kesimpulan pertemuan hari ini, secara pribadi dan secara lembaga di komisi II menjanjikan akan mengeluarkan rekomendasi ke APH, tapi ini komisi II bahwa rekomendasi itu harus dilahirkan oleh paripurna, apapun hasil paripurna itu sudah lepas dari tanggung jawab kami," ujarnya.

"Kami hanya mampu perjuangkan di paripurna, walaupun berdarah di paripurna, kami akan perjuangkan kalau ini adalah sebuah kebenaran, tapi ketika paripurna menghendaki tidak ada rekomendasi kami pun tidak bisa melakukan apa-apa," sambung Suharlin.

Suharlin menerangkan, pihaknya telah meminta pihak persidangan DPRD Dompu untuk bersurat ke Inspektur Inspektorat agar hadir besok guna melakukan rapat koordinasi tertutup dengan komisi II.

"Kami sudah perintahkan persidangan untuk mengundang Inspektorat untuk dihadirkan besok," pungkasnya. [B-10]